Oleh : Sendy Novita, S.Pd
(Pendidik)
Pemerintah akhirnya menetapkan mekanisme PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat penyebaran virus Corona, Covid-19 yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Untuk menunjang kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk masyarakat lapisan bawah yang mulai berlaku mulai bulan April ( Suara.Com 1/4/2020). Diantaranya adalah:
1. Program Keluarga Harapan ( PKH) dengan peningkatan jumlah penerima yang semula 9,2 juta menjadi 10 juta penerima.
2. Kartu Sembako, yang bertujuan terselenggaranya pemenuhan kebutuhan bahan pokok keseharian bagi masyarakat yang kabarnya naik 30% dengan penerima semula 15, 2 juta menjadi 20 juta selama 9 bulan.
3. Kartu Prakerja yang mencakup para pekerja informal dan pelaku UMKM selama 4 bulan.
4. Diskon tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan golongan 900 VA berlaku selama 3 bulan.
5. Antisipasi kebutuhan pokok dengan pencadangan Rp. 25 T dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik.
6. Keringanan pembayaran kredit yang diperuntukkan bagi pekerja informal seperti ojek online, sopir taksi dan pelaku UKM nelayan dengan penghasilan harian.
Solusi Ilusi
Dari semua program bantuan yang diberikan, seakan merupakan angin segar bagi rakyat kelas bawah. Benarkah realitanya semudah itu? Disayangkan ternyata tidak, karena masyarakat mengeluh bahwa kebijakan tersebut tak semudah yang diimpikan.Sepintas dinilai memang pro rakyat, tapi mekanisme, prosedur dan juga penyaluran ternyata tidaklah tepat sasaran.
Pandemi Corona ini tampaknya membuka mata masyarakat dalam melihat sejauh mana keterpihakan penguasa terhadap kepentingan rakyat. Dari corona kita paham bahwa sistem yang ditopang kapitalis tak mampu memberikan kebaikan.
 |
| Sendy Novita, S.Pd |
Sejak wabah muncul, tak pernah digunakan solusi yang tepat fungsi, seperti karantina wilayah misalnya. Artinya negara tidak mau membiayai hidup masyarakat yang jelas terdampak.solusi yang tak nyambung dengan masalah. Masalahnya adalah wabah dan solusi yang seharusnya adalah pencegahan agar wabah tak bertambah.
Langkah Islam tangani wabah
Dalam Islam ada kebijakan yang mampu menekan wabah sekaligus dampaknya. Pentingnya kesehatan, keamanan dan ekonomi menjadi pandangan utama dalam Islam. Diantaranya adalah:
1. Penetapan karantina wilayah / lockdown
Negara melakukan pengukuran dampak pandemi mulai dari yang berat hingga yang ringan. Jika memang dampaknya besar maka wajib karantina wilayah. Warga yang di luar wilayah tidak diijinkan masuk sedang yang di dalam wilayah tidak diijinkan keluar wilayah.
Rasulullah saw pernah mengingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang terkena wabah. Sebaliknya, jika berada di dalam wilayah yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau memerintahkan untuk mengisolasi para penderita dengan pengobatan dan pantauan ketat.
2. Fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai
Biaya layanan kesehatan dan fasilitas seperti APD, masker, disiapkan oleh negara yang diberikan secara gratis tanpa melihat kaya ataupun miskin. Semua pembiayaan berasal dari kekayaan milik negara dan umum.
Demikianlah peran negara sebagai sang penjaga. Apalagi saat terjadi wabah. Rakyat butuh perlindungan optimal dari penguasanya dan ini telah ada dalam Islam.
Wallahu'alam
