Oleh: Rosmiati, S.Si
Telah lebih sebulan negeri ini dilanda wabah Covid-19. Sampai pada Minggu 12/04/2020, jumlah pasien Covid-19 telah menembus angka 4.241. Dengan jumlah pasien meninggal 373, pasien sembuh 359 orang (cnnindonesia.com, 12/04/2020).
Kehadiran virus tak kasat mata ini tak hanya mengancam nyawa manusia, tapi juga mengguncang panggung ekonomi dunia. Tak pelak, sejumlah negara benar-benar mengalami penurunan di sektor ekonomi, akibat anjloknya saham-saham di pasar global. Bahkan AS mengalami kerugian terburuk sejak tahun 1987 (cnnindonesia.com, 13/03/2020).
Meski demikian, bagi negara dengan kondisi ekonomi yang baik sejak awal. Sektor ekonomi rakyat serta ketersediaan sejumlah fasilitas kesehatan masih bisa dipenuhi. Karena siap dengan pendanaan. Sebut saja, Cina, Amerika Serikat, Italia dan Korea Selatan. Kabarnya, negara-negara ini tak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran untuk menangani kasus Covid-19. Lain halnya dengan sejumlah negara lain. Seperti misalnya, kita di tanah air.
Dilansir dari laman detik.com edisi 29/03/2020, pemerintah kabarnya masih maju mundur menentukan anggaran yang akan dipakai untuk penanganan kasus Covid-19. Sebelumnya pemerintah menyebutkan Rp 19 triliun sebagai anggaran kasus covid lalu naik lagi menjadi Rp 27 triliun kemudian berubah lagi menjadi Rp 60 triliun.
Keputusan yang berubah-ubah ini dinilai oleh LP3S sebagai bentuk kelemahan kepemimpinan pemerintah. Untuk berjuta jiwa rakyat Indonesia pemerintah masih tarik ulur menyebutkan angka. (detik.com, 29/03/2020)
Harus diakui memang kalau kita kekurangan dana, dan APBN kita yang telah lama sakit. Sehingga wajar bila hari ini kita kian sempoyongan memikul beban di tengah pandemi. Padahal jumlah pasien Covid terus meningkat. Alat Pelindung Diri (APD) di sejumlah Rumah Sakit (RS) beberapa waktu lalu masih mengalami kelangkaan. Termaksud salah satunya RS Bahteramas yang dimiliki provinsi Sulawesi Tenggara. RS yang satu-satunya menangani kasus korona di Bumi Anoa ini mengalami kelangkaan APD bahkan pernah mengatakan niat mogok kerja bila tak segera dipenuhi (cnnindonesia.com, 20/03/2020 ).
Betapa kondisi ini menginformasikan bahwa kita minim anggaran. Belum lagi, menurut pengamat, pemerintah harus menyiapkan Rp 200 triliun lebih untuk penanganan kasus Covid-19 (www.vivanews.com, 28/03/2020). Jumlah yang cukup besar. Bahkan di luar anggaran yang disebutkan pemerintah. Semoga kita mampu. Harapannya bukan dengan jalan utang dana itu didapatkan. Mengingat utang Republik pada IMF telah menggunung.
Inilah kondisi bila negeri tak ditopang dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Jika digdaya, tentu kondisi semacam ini tak dialami. Sayangnya, di era kapitalis seperti hari ini, kehidupan negara berikut komponen di dalamnya kian diperlemah akibat sejumlah kebijakan yang justru menguntungkan kalangan pebisnis. Dan mengabaikan hak-hak rakyat kecil. Semoga wabah ini cepat berlalu. Dan darinya Negeri bisa belajar akan arti sebuah kedigdayaan. Wallahu’alam
