Oleh : Risma Althafunnisa
jpnn.com, BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia punya peluang untuk menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona. Alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu.
Sri Mulyani menyampaikan hal itu setelah mendampingi Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) G-20 melalui telekonferensi di Istana Bogor, Kamis (27/3) malam. Menurut Sri, dalam KTT itu para pemimpin negara G-20 berupaya memperlancar dan meningkatkan pasokan alat-alat kesehatan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor masker dari Indonesia ke tiga negara naik signifikan dalam dua bulan di awal 2020. Indonesia sendiri mengekspor masker ke Singapura, China, dan Hong Kong.
Berdasarkan data BPS yang diterima detikcom, Jakarta, Selasa (17/3/2020), kenaikan nilai ekspor produk berkode HS 63079040 ini secara total naik 504.534%. Angka itu didapat dari total ekspor US$ 14.996 di tahun 2019 menjadi US$ 75,67 juta di dua bulan awal 2020.
Kenaikan ekspor paling signifikan terjadi ke China.
Dan disaat Indonesia dilanda wabah virus corona sejak awal bulan lalu, terbukti drastis sangat sulit memenuhi alat pelindung diri (APD) karena sebelumnya sudah dilakukan ekspor besar-besaran ataupun para pelaku bisnis kapitalis yang melihat peluang menguntungkan dibalik wabah. Hal ini menunjukan prioritas negara (penguasa) lebih mementingkan bisnis ekspor dibandingkan antisipasi dini terhadap berbagai kebutuhan rakyat.
Ditambah lagi disaat wabah sudah tak bisa dibendung dan lambatnya penanganan penguasa, tidak kurang dari 100 kasus bertambah setiap hari. Berdasarkan data yang masuk hingga Senin (13/4/2020) pukul 12.00 WIB diketahui secara total ada 4.557 kasus Covid-19 di Tanah Air.
Dengan demikian, ada penambahan 316 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.
Hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin sore.
"Kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang, sehingga total 4.557 orang," ujar Achmad Yurianto.
Bayangkan jika kondisi serupa satu hingga tiga bulan ke depan.
Sekalipun untuk sementara ekspor alat-alat kesehatan dan sejenis dihentikan. Namun pemerintah tetap melakukan aktifitas ekspor yang sejatinya pasti menjadi kebutuhan bagi rakyat. Terlebih lagi ditengah pandemi corona yang berdampak kepada terbatasnya pemenuhan kebutuhan, di saat rakyat butuh bantuan pangan.
Semua kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari misi bisnis-jualan yang akan mendatangkan pemasukan (devisa) bagi negara. Tanpa perhitungan kebutuhan dalam negeri terpenuhi atau tidak. Yang sering terjadi setelah ekpor besar-besaran, disaat butuh lakukan impor. Kenapa pola seperti ini terus terulang??, ini adalah bukti dari prinsip kapitalisme yang diemban negara selalu berhitung keuntungan. Penguasa (pemerintah) bukan pada posisi mengurus rakyat, tetapi lebih menempatkan diri sebagai pebisnis. Lalu apa bedanya dengan pengusaha??
Penguasa Islam bermental Pemimpin
Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara (penguasa).
Sistem kepemimpinan negara ini unik, berbeda dari sistem lain yang ada di dunia, baik itu kerajaan, republik maupun parlementer. Sistem yang disebut Imamah atau Khilafah, lahir dari hukum syara’, bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia.
Sementara dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.
Sebagai pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah Saw. bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Semua itu akan terwujud apabila dalam naungan khilafah, dimana segala kebijakan yang akan di ambil merujuk kepada qur'an dan hadits sehingga masyarakat akan merasa aman di bawah naungan khilafah.
