Oleh: Fina Fadilah Siregar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia punya peluang untuk menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona. Alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu. Sri Mulyani menyampaikan hal itu setelah mendampingi Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) G-20 melalui telekonferensi di Istana Bogor, Kamis (27/3) malam.
Mantan direktur pelaksana World Bank itu menambahkan, negara-negara dunia saat ini sangat membutuhkan APD, test kit Covid-19, dan ventilator. Sri Mulyani mengatakan, untuk menjaga rantai pasok akan produk itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank akan memberikan dukungan agar perusahaan yang bisa menghasilkan APD bisa mendapatkan prioritas sokongan. "Sehingga suplai alat kesehatan seluruh dunia bisa ditingkatkan. Nah ini juga salah satu termasuk Indonesia kesempatan, karena beberapa seperti alat pelindung diri, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyuplai, termasuk hand sanitizer, dan lain-lain," kata dia. (m.jpnn.com).
Disisi lain, Indonesia mendatangkan alat pelindung diri (APD) dari China melalui skema bantuan maupun pembelian langsung untuk menanggulangi virus Corona. Namun, ternyata ada tulisan 'made in Indonesia' di APD impor dari China. APD itu memang dibikin di Indonesia, namun pemilik produknya tetap pihak luar negeri. "Jadi jangan heran jika APD bantuan China atau beli di China tapi made in Indonesia," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo lewat Twitter, Agus Kamis (26/3/2020) seperti dikutip dari detikcom.
Agus menilai Indonesia punya bakat rajin dan rapi mengerjakan produk, upah buruh juga murah. Perusahaan APD dari luar negeri menjahit produknya di Indonesia, namun bahan bakunya tetap dari luar negeri. "Demikian juga dengan APD, semua bahan bakunya dikirim dari negara asal seperti China, Korea, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia hanya diminta untuk menjahit dan merapikannya agar jadi APD yang siap pakai," kata Agus.
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pemerintah mendorong Indonesia menjadi produsen APD, padahal sebelumnya sudah terbukti APD yang diimpor dari Cina adalah buatan Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah juga mengakui memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menyetop komitmen ekspor APD ke Korea Selatan misalnya, meskipun di dalam negeri membutuhkan, namun produksinya lebih diprioritaskan untuk ekspor yang mendatangkan devisa.
Peristiwa ini menegaskan bahwa pemerintah tidak berposisi sebagai periayah, tapi lebih menempatkan diri sebagai pebisnis yang melihat dengan kacamata untung rugi. Di saat Virus Corona masuk Ke Indonesia dan banyak masyarakat yang terinfeksi serta jumlahnya yang kian hari kian bertambah, barang yang dibutuhkan berupa masker dan hand sanitizer sangat langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Begitu pula dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang sangat terbatas bagi para tenaga medis, sehingga banyak tenaga medis yang tidak menggunakan APD. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak juga tenaga medis yang menjadi korban akibat merawat pasien yang positif terkena Virus Corona meninggal dunia.
Pada saat dimana seharusnya masker, hand sanitizer dan APD lebih banyak di produksi untuk rakyat pribumi, pemerintah malah lebih banyak mengekspor ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dimana keuntungan tersebut dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara rakyat dibiarkan menderita.
Jelaslah bagi kita bahwa pemerintah dalam sistem sekuler sama sekali tidak bertindak sebagai periayah yang seharusnya melindungi umat dan memenuhi semua kebutuhan umat, bukan malah mengutamakan kebutuhan pihak asing.
Berbeda halnya dengan sistem Islam dimana pemerintah memang berposisi sebagai periayah umat yang menjadi pelindung dan memenuhi segala kebutuhan umat diatas kebutuhan dan kepentingan pribadi, bukan berorientasi pada keuntungan. Para penguasa menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan hukum Allah karena mereka menyadari kelak kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dan pemerintahan yang berorientasi sebagai periayah umat hanyalah pemerintahan Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah. Wallahu a'lam bish showab.
