Oleh: RAI Adiatmadja
Masyarakat memiliki pandangan sendiri melihat para pemimpin dalam menangani kasus corona. Semua bisa menilai bahwa pemerintah yang memiliki mental negarawan tak akan lalai dalam menangani virus Covid-19. Fakta yang terjadi pemerintah Indonesia meremehkan bahaya virus Corona dengan beberapa pernyataan yang tidak cukup pantas dilontarkan oleh pemangku negara dalam menenangkan kondisi psikologis rakyat.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin langsung task force atau satuan tugas untuk menangani persebaran virus mematikan ini, disampaikan dalam jumpa pers saat menginspeksi Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu gerbang Indonesia dengan dunia, pada Jumat (13/3) siang.
Namun, melihat fakta sebagai komandan satgas di lapangan Ia terbukti lamban dalam menangani masuknya virus Corona ke Indonesia. Bahkan para staf pembantunya cenderung tidak serius dalam mengantisipasi persebaran virus Corona.
Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi yang terlanjur seperti ini adalah meminta maaf terhadap masyarakat karena terlambat dan terkesan lalai dalam menanggulangi bahaya virus Covid-19 ini. Langkah berikutnya adalah memperbaiki penanganan yang sudah terlanjur seadanya, tidak perlu menyembunyikan informasi meski dengan alasan agar masyarakat tidak panik. Sebab wabah sudah semakin pesat, perlu imbauan, bahkan aturan yang penuh ketegasan agar semuanya bisa terkondisikan dan menekan persebaran.
Kesalahan besar yang terjadi adalah ketika otoritas menyembunyikan kasus dengan seakan-akan wabah tersebut tidak mematikan. Bahkan beberapa orang yang menginformasikan kebenaran bahaya wabah tersebut dikecam karena dituduh telah membuat kepanikan. Akhirnya melahirkan lambatnya penetapan kasus yang berujung pada ketidakseragaman penanggulangan. Kemudian adanya langkah penyelesaian diserahkan kepada masing-masing daerah–yang tentunya akan mengakibatkan perbedaan penanganan–dan semua berujung pada peningkatan jumlah warga yang terjangkit Covid-19 semakin berlipat ganda.
Tidak adanya peringatan tentang bahaya di awal sehingga masyarakat tidak teredukasi untuk menjaga persebaran dengan cermat. Bahkan cenderung abai serta tidak mau peduli karena melihat kebanyakan orang masih beraktivitas seperti biasa. Karantina dan isolasi parsial bukanlah solusi ketika wabah sudah semakin pesat.
“Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk kepala daerah . Pandemi ini tidak mengenal daerah,” kata ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi detikcom. Ahad (15/3/20)
Kebijakan lockdown tidak diambil oleh pemerintah dengan alasan karena akan meruntuhkan aktivitas ekonomi. Padahal seyogianya ketidaktepatan solusi yang dijalankan saat inilah yang menjadi penyebab kegagalan ekonomi dan yang lainnya, membuat wabah kian pesat, bahkan meningkatkan kejemuan yang menimpa masyarakat. Hari ini bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi.
Tidak ada solusi terbaik dan sahih atas permasalahan wabah yang menerpa ini, kecuali solusi yang syar’i. Seharusnya negara menelusuri wabah tersebut dari awal agar memudahkan pembatasan persebaran penyakit dari asal kemunculannya. Bahkan warga yang sehat di tempat lainnya masih bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Dengan begitu keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi akan tetap berjalan dengan semestinya. Tidak perlu mengisolasi warga di rumah mereka masing-masing yang berdampak pada kelumpuhan kehidupan ekonomi yang melahirkan krisis besar-besaran dan masalah baru.
Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Akan tetapi jika terjadi di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam shahihnya dari Usamah bin Zaid)
Di dalam sistem Islam, negara melayani masyarakatnya dengan amanah. Seperti melakukan langkah-langkah cepat dalam penanganan wabah agar *tidak berkembang pesatmemberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berupa penyediaan obat serta perawatan secara gratis, memberikan tarif bayaran yang tinggi sehingga rasa sakit menjadi-jadi. Begitu pun untuk penanganan keberlangsungan pendidikan, kebutuhan pangan, dan keamanan secara menyeluruh.
Wallahu A'lam Bishshawab
Tags
Opini
