Oleh : Dini Koswarini. Mahasiswi STAI Dr KHEZ Muttaqien.
Bencana virus covid-19 menjadi salah satu problem diantara banyaknya problem di negara ini. Bagaimana tidak, virus Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebar dengan cepat, dan dianggap mampu menyebabkan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial yang sangat besar di lingkungan mana pun. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyatakan sebagai pandemi global.
Virus Covid-19 menjadi momok yang menakutkan sehingga kondisi semakin rumit, salah saru akibatnya karena penguasa yang abai dan keliru mengambil kebijakan. Bencana epidemi global ini seharusnya sudah bisa diantisipasi dari awal. Namun nyatanya kondisi ekonomi membuat pemerintah mempertimbangkan kembali segala keputusan.
Kecerobohan tersebut nampak saat negara lain sibuk melakukan karantina dan menutup akses dari luar ke dalam negerinya ataupun sebaliknya, pemerintah justru memberikan potongan harga untuk berwisata ke negeri yang kaya sumber daya alam ini.
Namun setelah dampaknya terlihat, antisipasi pemerintah pun mengajak rakyat agar mandiri dalam menghadapi pandemi global ini. Ia menyatakan, “Ini termasuk self-limited disease’ artinya bisa disembuhkan sendiri, karena itu jaga nomor satu jaga imunitas tubuh itu yang paling penting.” Sembari menyampaikan beberapa hal yang bisa menurunkan daya tahan tubuh seperti asupan gizi (Antaranews.com).
Virus covid-19 ini tentu saja tidak memandang orang kaya atau miskin. Setelah korban mulai muncul kepermukaan dan membuat rumah sakit kewalahan menanganinya, kesengsaraan bertambah.
Meski seharusnya rakyat menjadi golongan sya'id, senantiasa bertawakal dan taat pada anjuran dari pemerintah, namun fakta mengatakan sebaliknya. Kepanikan rakyat terlihat dari sikap berlebihan dan mementingkan diri sendiri.
"Yang paling sedih di antara kekacauan ini adalah teman-teman di RS atau klinik yang masih tetap mau periksa pasien tanpa APD. Padahal kami dibenarkan untuk tidak memeriksa pasien jika tidak ada alat pelindung diri" tulisnya melanjutkan. Sebelumnya disampaikan jika ada beberapa orang perempuan dengan memakai baju hazmat (salah satu APD yang digunakan oleh tenaga medis) berbelanja cabai di Pasar. (suara.com)
Hal tersebut terjadi tentu saja karena satu alasan yaitu tidak adanya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam penangan pandemi global ini.
Terbukti, Negara mendadak miskin padahal sebelumnya rencana pindah ibukota sempat ramai, tentu dengan anggaran yang sudah pasti dikhususkan. Saat berbagai rumah sakit kekurangan Alat Pelindung Diri untuk menangani pasien Covid-19, Negara siap membuka rekening untuk donasi APD. Maka tidak heranlah setelah morat-marit seperti ini, sistem kapitalis tunduk pada protokol internasional. Pendemi global ini pun berhasil 'menelanjangi' ideologi kapitalis yang dibangun di atas keyakinan sekuler.
Di waktu yang bersamaan ada ratusan bahkan jutaan penduduk Indonesia yang miskin. Kemiskinan tentu identik dengan buruk asupan makanan, air bersih, dan tempat tinggal.
Jelas saja, bencana epidemi ini hanya mampu diatasi oleh kepemimpinan yang kuat sehingga semua kalangan mampu bergerak bersama. Dengan diprioritaskannya keselamatan rakyat, maka pemerintah akan berani memberi keputusan untuk karantina. Sumber daya alam yang melimpah tidak hanya menjadi hiasan. Juga jumlah kekayaan bukan sekedar diatas catatan.
Tapi semuanya dikerahkan untuk menolong rakyat. Dikerahkannya sumber daya manusia mulai dari tenaga kesehatan sampai dengan relawan. Disertai pula dengan fasilitas yang memadai dan mampu menjamin keselamatan berbagai pihak. Sayangnya, hingga saat ini hal itu belum terlihat.
Berwujud sistem Islam, yakni khilafah yang apabila diterapkan secara keseluruhan akan menjadi solusi nyata. Adapun beberapa paradigma dan konsep Islam tersebut ialah, pertama, negara dan peremintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan tindakan pencegahan bahaya apa pun termasuk wabah virus Covid-19. (Muslimahnews.com)
Ditegaskan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Selanjutnya, negara wajib melarang masuk warga negara yang terbukti menjadi tempat wabah. Konsep Islam yang ketiga melarang pemerintah terlibat dari dari agenda imperialisme karena diharamkan Allah subhanahu wa ta’ala apa pun bentuknya.
Di zaman teknologi yang semakin canggih, maka konsep Islam yang ketiga, negara harus terdepan dalam riset dan teknologi tentang kuman-kuman penyebab wabah, alat kedokteran, dan obat-obatan.
Tidak cukup sampai disitu, rakyat harus menjadi prioritas dan negara wajib melakukan langkah praktis produktif untuk peningkatan daya tahan tubuh masyarakat. Seperti asupan yang bergizi dan disediakannya fasilitas kesehatan terbaik dengan jumlah yang memadai.
Dalam permasalahan anggaran, maka dalam Islam dikenal dengan baitulmal yakni institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Harta yang didapat salah satunya dari pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya.
Sampai pada hal yang paling sensitif, Islam mengatur kekuasaan agar tersentralisasi. Sedangkan administrasi desentralisasi sehingga kondisi ekonomi pada tingkat lokal dapat lebih realistis dan tidak kacau meski pendemi global menyerang.
