Kartu Pra Kerja, Solusi Kebutuhan Dasar Rakyat?





Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Ibu Rumah Tangga

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan sejak dibuka pada Sabtu (11/4/2020), sebanyak 1.4 juta orang telah mendaftar Kartu Prakerja gelombang pertama. Pendaftar hingga berjulah 164.000 orang.

Denni mengatakan, dalam pendaftaran Kartu Prakerja akan berlangsung dalam 30 gelombang dan pendaftaran dibuka setiap pekan (Kompas.com,12/4/2020).

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira bahwa Kartu Pra Kerja diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.

Artinya, Kartu Pra Kerja yang dibanggakan Presiden Joko Widodo sangat tidak tepat diterapkan saat pandemil corona virus disease 2019 (Covid-19).

Menurutnya lagi, di saat krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja. Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara (rmol.id, 12/4/2020)

Di tengah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 150 ribu orang akibat wabah, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja menjadi Rp 2 triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang.

Program ini konsepnya dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya dapat uang dari Negara. pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang ketimbang memberi cash transfer kepada pekerja yang terdampak, terutama pekerja informal?

Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis tidak efektif, lebih prioritaskan keuntungan politik (penuhi janji kampanye) dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat. Watak rezim kapitalis demokrasi memang sangat berlawanan dengan watak pemimpin dalam sistem Islam yang menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggung jawaban akhirat.

Pemimpin dalam sistem Islam akan sangat takut azab Allah jika amanah yang berada dipundaknya tidak terlaksan dengan baik. Mereka akan sangat sedih jika ia kenyang sementara rakyat kelaparan.
Hari ini justru yang kita saksikan adalah kebodohan demi kebodohan. Auf bin Malik radhiyallahu anhu pernah diingatkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kata beliau:

إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، وَبَيْعُ الْحُكْمِ، واسْتِخْفَافٌ بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَنَشْوٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ أَحَدُهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلُّهُمْ فِقْهًا”.

" Kepemimpinan orang-orang bodoh, Banyaknya syuroth (penolong, pembela penguasa dalam kelaliman), Jual-beli hukum, Meremehkan(urusan) darah, Memutuskan shilaturrahim, Jamaah (sekumpulan orang) yang menjadikan Al Quran seperti seruling, mereka mendahulukan (orang yang enak suaranya untuk membaca Al Quran) meskipun pemahamannya sangat kurang”. (HR Imam Ahmad, Thabrani).

Dan kalau kita benar-benar cermat mengikuti perkembangan berita, baik di tanah air maupun luar negeri, maka kita dapati bahwa apa yang dikatakan Rasulullah ini benar-benar terjadi. Banyak sekali orang-orang yang sejatinya bodoh, tak ahli dalam bidangnya malah dijadikan pemimpin. Kepemimpinan orang bodoh ini berakibat banyak terjadi kerusakan di sana-sini, kezaliman merajalela, sistem menjadi rusak, dan terjadi huru-hara di mana-mana.

Terlebih didukung dengan sistem aturan yang samasekali tidak manusiawi. Dengan memberi kartu pra kerja sebetulnya pemerintah sedang memerintahkan rakyatnya untuk cari makan sendiri. Kami hanya memfasilitasi, memberi pelatihan sudah. Titik.

Rakyat sejatinya sedang berada dalam keadaan lemah, ditambah dengan penanganan Covid-19 yang tak kunjung mendapat ketegasan. Negara abai dan menyerahkan pada pemerintah daerah sehingga penanganan makin kacau sebab tak ada sinergi dan kesatuan gerak.

Tak pelak, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu kembali kepada sistem aturan yang shahih. Yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu syariat kaffah, agar kesulitan ini berubah menjadi rahmatan Lil aalamin. Wallahu a' lam bish showab.

Goresan Pena Dakwah

ibu rumah tangga yang ingin melejitkan potensi menulis, berbagi jariyah aksara demi kemuliaan diri dan kejayaan Islam

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak