Oleh : Nur Itsnaini M.
Indonesia saat ini sedang ditimpa musibah yang luar biasa yaitu dengan adanya pandemi Covid-19. Tentu dengan adanya wabah ini memliki dampak negatif dalam beberapa bidang, salah satunya adalah menurunnya perekonomian Indonesia. Banyak sekali para pekerja yang harus berhenti bekerja, akan tetapi banyak juga yang tetap bekerja demi mencari sesuap nasi, karena bagi mereka lebih baik mati di luar rumah karena corona daripada mati di dalam rumah karena kelaparan. Ashtagfirullah!
Sebagaimana dilansir dari RMOL.ID, Konsep Kartu Pra Kerja yang dibanggakan Presiden Joko Widodo sangat tidak tepat diterapkan saat pandemil corona virus disease 2019 (Covid-19). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai bahwa Kartu Pra Kerja diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.
Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. “Ini kayak "Jaka Sembung" naik ojek (nggak nyambung), karena korban PHK sekarang enggak perlu dikasih pelatihan secara online gitu ya,” terangnya dalam diskusi online bertajuk “Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah Paket Corona ala Pemerintah RI”, Minggu (12/4).
Menurutnya, di saat krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja. Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara. (https://politik.rmol.id/read/2020/04/12/429932/peneliti-indef-kartu-pra-kerja-seperti-jaka-sembung-di-saat-rakyat-butuh-makan)
Program Kartu Prakerja ini mungkin saja bisa jadi penyelamat di tengah wabah. Namun demikian, program ini justru nampak sangat dipaksakan padahal krisis sudah dan sedang terjadi. Konsep program ini mengadopsi bahwa korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan. Sementara untuk penyelenggaranya, akan mendapat dana dari negara. Dana itu akan dipotong dari tunjangan para pekerja tadi. Artinya, para pekerja juga tidak akan memperoleh tunjangan dengan nominal yang penuh.
Inilah realita kehidupan di bawah sistem kapitalis, kebijakan yang diambil seringkali tak mudah ditempuh oleh rakyat, pemerintah hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan bagaiman nasib rakyat dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskannya. Yang terpenting dia mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan tersebut.
Solusi Islam Untuk Menjami Kebutuhan Hidup Masyarakat
Sungguh berbeda dengan kehidupan di bawah sistem islam. Pemimpin dalam islam adalah meri'ayah segala urusan ummat yakni menyelesaikan segala persoalan di tengah ummat berupa memenuhi segala kebutuhan rakyat baik berupa sandang, pangan, papan. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). APada saat khalifah Umar memimpin pernah terjadi krisis ekonomi dan beliau selalu tegas dan tanggap menyelesaikan persoalan yang terjadi. Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.
Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab, diceritakan bahwa Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan. Namun, ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis, maka beliau segera mengirim surat untuk meminta bantuan kepada para gubernurnya yang berada di wilayah atau daerah bagian kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan. Berbagai kiriman bantuan pun akhirnya datang dari berbagai penjuru wilayah Khilafah, seperti Mesir, Syam, Irak dan Persia.
Salah satunya dari Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar. Hal ini menunjukkan kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis. Pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut (al-waie.id 26/12/2018).
Sistem Islam menjamin kebutuhan rakyat agar hidup dengan sejahtera. Oleh karena itu marilah kita terus berjuang untuk menegakkan sistem islam, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sejahtera. Wallaahu A'lam Bis Showaab.
