Sedih, pilu dan entah rasa apa lagi di hati, membaca kabar ini, seorang perawat yang bertugas di RSUP Kariadi Semarang, yang layak disebut pahlawan kemanusiaan, telah gigih berjuang merawat masyarakat melawan ganasnya Covid-19, hingga gugur dan insyaa Allah sebagai syahidul âkhirah. Namun, dengan dzalim warga menolak pemakaman jenazahnya.
Hingga PPNI turun tangan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun akhirnya minta maaf atas penolakan warga terhadap pemakaman jenazah tenaga medis tersebut di daerah Sewakul, Ungaran, Kabupaten Semarang, wilayah kerja pemerintahannya. Ganjar melarang adanya penolakan pemakaman jenazah terulang lagi. Demikian dilansir dari (Kompas.com, 11/04/2020).
Minimnya Edukasi dari Pemerintah
Kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tentunya bukan tanpa alasan. Banyaknya warga yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19 memunculkan kecemasan di masyarakat. Tenaga medis pun menjadi pihak yang didiskriminasi dan sasaran kecurigaan masyarakat. Mereka menganggap Dokter dan paramedis adalah pihak paling rentan tertular virus corona.
Di sisi lain pemerintah terkesan sangat minim dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu covid-19, bagaimana cara penularannya, cara pecegahannya, cara mengatasi bila ada warga yang terinfeksi wabah dan bagaimana menyikapi adanya warga yang meninggal karena wabah. Pemerintah tidak memastikan apakah setiap warga sudah bisa mengerti dan memahami kondisi di tengah pandemi.
Hal ini menjadi pemicu kedzaliman di antara sebagian warga masyarakat. Ada dokter dan perawat RSUP Persahabatan Jakarta yang secara tiba-tiba diusir dari tempat kos, diperkirakan karena dikhawatirkan akan menularkan virus corona (www.liputan6.com, 25/03/2020).
Dan di Semarang, jenazah tenaga medis yang telah banyak berjasa membantu masyarakat dalam menangani covid-19 pun tega mereka tolak untuk dimakamkan.
Keimanan, rasa kemanusiaan, dan kepedulian telah menjauh dari hati sebagian masyarakat. Egoisme menjadi terdepan. Sungguh ini kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan.
Peran Negara
Sangat dibutuhkan peran negara dalam menciptakan ketenangan masyarakat di tengah pandemi. Negara, dalam hal ini pemerintah, sejak awal datangnya virus yang mematikan ini, semestinya tidak menganggap sepele masalah wabah ini, namun memaksimalkan edukasi bagi masyarakat baik dari sisi kesehatan maupun sisi keimanan.
Edukasi yang maksimal dengan melibatkan segenap aparatur negara mulai dari pusat hingga perangkat desa, juga tokoh masyarakat yang sering menjadi rujukan.
Pemerintah selaku pemimpin negara, seharusnya membuat regulasi dan metode pelaksanaan yang melibatkan semua jajaran dan pihak-pihak yang dibutuhkan. Agar tercipta pemahaman, ketenangan dan kesadaran dalam masyarakat, mencegah masyarakat dari ketakutan, kecemasan yang berlebihan dan tindak kedzaliman.
Sehingga tidak ada pihak yang didiskriminasikan dan di dzalimi. Karena sejatinya seorang pemimpin negara dipilih untuk mengayomi dan menciptakan suasana tenang dalam masyarakat dalam berbagai kondisi. Khususnya di tengah pandemi seperti saat ini.
Islam Maksimalkan Edukasi di Tengah Pandemi
Islam senantiasa mampu menjadi solusi di setiap problem kehidupan ini. Edukasi menjadi langkah kebijakan yang pasti di awal munculnya pandemi.
Khalifah (Kepala Negara yang menerapkan sistem Islam) dibantu Mu'áwin (pembantu Khalifah), Wali (pemimpin wilayah yang ditunjuk oleh Khalifah ), Departemen Penerangan (al-I'lám), Tokoh Umat dan Syurthah (polisi) akan memberikan penyuluhan, pengaturan dan pembinaan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi ( dikutip dari penjelasan kitab Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah).
Edukasi diberikan secara maksimal dan akan dicek secara teliti sampai bisa dipastikan bahwa setiap warga paham dengan masalah pandemi yang sedang terjadi.
Masyarakat juga senantiasa dikondisikan, hingga masing-masing individu menyadari, demi kepentingan dan kebaikan semua, mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan Khalifah.
Seluruh elemen masyarakat disuasanakan saling membantu, saling memotivasi dan saling peduli untuk bersama mengatasi pandemi.
Kholifah memposisikan diri sebagai Rò'in ( pelayan dan pengatur) urusan umat. Dia senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Tak akan dibiarkan ada kedzaliman. Pencegahan ke arah sana pun akan dilakukan.
Karena pemimpin dalam sistem Islam menyadari, akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya nanti, baik di hadapan rakyat maupun Allah SWT di akhirat kelak nanti.
Maka dengan sistem Islam, edukasi bisa dimaksimalisasi tanpa ada pihak yang harus didzalimi.
Wallahu 'a'lam bishshawab.
Penulis : Sumiatun
(Komunitas Pena Cendekia Jombang)
