Oleh : Ir. Izzah Istiqamah
( Konsultan Pendidikan dan Farmasi )
Menkes Terawan justru “heran” mengapa masyarakat begitu heboh dengan kasus virus Corona, khususnya setelah Presiden Jokowi mengumumkan status positif kasus tersebut. Keuangan mencatat masih ada warga China yang berkunjung ke Indonesia. (Detik. Com)
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritinan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ingin tenaga kerja asing (TKA) asal Cina untuk bisa segera kembali ke Indonesia.
Gridhot.ID - Sedang ramai di sosial media mengenai kasus penimbun masker yang sudah tertangkap pihak kepolisian, namun barang bukti tersebut dijual kembali oleh pihak kepolisian.
Disaat publik panik merespon pengumuman Corona, pemerintah menjual masker hasil sitaan dari penimbun. Langkah pemerintah lamban dan baru terhenyak ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit corona-V.
Pemerintah seharusnya bersikap sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) Negara tidak boleh menjadi autopilot, di mana rakyat dibiarkan mencari solusi sendiri-sendiri yang menimbulkan kekacauan. Inilah watak rezim korporatokrasi yang lebih berorientasi untung rugi masalah ekonomi dibanding kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya.
Negara sekularis demokrasi adalah pembebek setia WHO yang berdedikasi bagi kepentingan hegemoni dan korporasi raksasa farmasi dunia milik negara-negara kafir penjajah. Dari segi ideologi politik, China Komunis mempunyai hak veto di PBB. Apabila dunia selama ini kerap dibikin jengkel oleh veto Amerika Serikat membela Israel. Hal ini sangat memungkinkan diperbuat oleh China. Sebagai negara adidaya di kawasan Asia, China telah membuktikan mampu menangani dan bangkit lagi setelah serangan virus Corona Wuhan.
Setelah diisukan covid-19 bocor dari laboratorium China di Wuhan, sekarang China telah mengumumkan menemukan vaksin covid-19 yang harganya mahal dan akan diproduksi untuk dijual di seluruh dunia. Harusnya China bertanggungjawab atas covid-19, namun PBB pun tidak bertindak menghakimi China atas
Kejahatan internasional ini.
Sistem Islam Solusi Total Corona-V
Penanganan Corona-V membutuhkan kerja sama oleh semua pihak di bawah satu komando kepemimpinan.
Umat membutuhkan pemimpin seorang negarawan berskala internasional seperti Khalifah yang memimpin negara dengan sistem khilafah islamiyah di seluruh penjuru dunia.
Negara khilafah akan melakukan langkah - langkah maksimal sebagai berikut :
Pertama, negara dan pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan tindakan pencegahan bahaya apa pun termasuk wabah virus yang mematikan.
Kedua, negara wajib melarang masuk warga negara yang terbukti menjadi tempat wabah.
Ketiga, negara bebas dari agenda imperialisme karena diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala bekerjasama dalam bentuk apapun.
Keempat, negara harus terdepan dalam riset dan teknologi tentang kuman-kuman penyebab wabah, alat kedokteran, dan obat-obatan.
Kelima, negara wajib melakukan langkah praktis produktif untuk peningkatan daya tahan tubuh masyarakat.
Keenam, ketersediaan fasilitas kesehatan terbaik dengan jumlah yang memadai lagi mudah diakses gratis kapanpun, di manapun, oleh siapa pun.
Ketujuh, anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak.
Kedelapan, kekuasaan tersentralisasi, sementara administrasi bersifat desentralisasi.
Pelaksanaan prinsip sahih ini beserta keseluruhan ketentuan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah, bersamaan pemanfaatan teknologi terkini, meniscayakan segera terwujud Indonesia dan dunia yang bebas dari serangan berbagai wabah yang mematikan.
Selanjutnya akan terwujud kesejahteraan bagi seluruh alam, sebagai janji yang pasti dari Allah subhanahu wa ta’ala, artinya, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (TQS Al An-Anbiyaa: 107).
Khilafah adalah syariat Allah SWT yang diwajibkan kepada kita semua, kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia untuk keselamatan serta kesejahteraan umat baik muslim maupun non-muslim.
