Oleh: Sri Mariana,S.Pd*
Masuknya virus corona ke wilayah Indonesia akhir-akhir ini suka atau tidak membuat kegemparan sendiri pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dampak dari berita-berita yang secara simpang siur beredar di berbagai media. Sebenarnya, tujuan pemberitaan itu masih ingin memberitakan tentang virus tersebut dengan jelas, namun perkembangan berita selanjutnya tampak memperlihatkan kepanikan yang makin meluas mengenai virus tersebut di Indonesia(ayobandung.com,13/3/2020).
Seperti halnya yang terjadi pada pasien, keluarga dan tenaga medis. Mereka mendapat perlakuan diskrimintif dari masyarakat berupa cap negatif, pengucilan dan pengusiran dari rumah kos hingga penolakan jenazah.
Isak tangis haru tenaga medis RS Kariadi Semarang, Jawa Tengah, mengiringi keberangkatan ambulans yang membawa jenazah rekan mereka, perawat Nuria Kurniasih, yang wafat akibat terinfeksi virus corona (Covid-19), Kamis (9/4).Perawat yang semasa hidupnya berjuang membantu perawatan pasien Covid-19 itu rencananya bakal dimakamkan di TPU Sewakul, Kabupaten Semarang. Di pemakaman itu pula kerabat-kerabat Nuria dikebumikan namun mendapat penolakan dari masyarakat.
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian penolakan, stigmatisasi, kriminalisasi yang menimpa almarhumah, serta untuk para sejawat perawat lainnya.
Hingga saat ini, tercatat 10 perawat Indonesia gugur saat menjalankan tugas melawan pandemi covid-19. Selain perawat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mencatat 20 dokter yang gugur terpapar Covid-19(cnnindonesia.com,10/4/2020).
Hal senada juga terjadi. Seperti diberitakan sebelumnya perawat pasien Corona (COVID-19) di RS Persahabatan mendapat stigma di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka dianggap pembawa virus sehingga terpaksa harus tinggal di rumah sakit karena diminta meninggalkan kamar kosnya(news.detik.com,25/3/2020).
Masyarakat yang khawatir tertular di tengah kondisi ini serta minimnya edukasi membuat beberapa orang tertangkap menggunakan APD. Hal ini karena ketakutan terpapar virus ini. Seperti kejadian di Bandara APT Pranoto Samarinda. Calon penumpang pesawat tujuan Makassar tampak mengenakan baju hazmat saat melakukan check-in. Sebelumnya di Jakarta, dua orang juga kedapatan memakai baju hazmat saat berbelanja di supermarket.
Sosiolog dari Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, menilai perilaku yang dipilih masyarakat ini dampak kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah tentang apa itu APD. Termasuk siapa dan kapan peralatan itu bisa dipakai.
"Saya kira sumber utama yang bisa me-lead masyarakat panik dan tidaknya adalah pemerintah. Jika pemerintah mampu berikan informasi dengan baik, itu masyarakat tidak akan panik," ujarnya(merdeka.com, 5/4/2020).
Hal di atas menunjukkan beberapa contoh bukti kelalaian Negara dalam menangani pandemi.
Bandingkan dengan bagaimana sistem Islam memberikan tanggung jawab kepada negara. Sebenarnya krisis dan pandemi pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk di era kejayaan Islam. Namun, semua berhasil dilalui oleh kaum Muslim. Dalam kondisi krisis, umat berdiri bersama negara, bahu membahu untuk menghadapinya bersama.
Islam memandang negara dan pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan tindakan pencegahan bahaya apa pun termasuk wabah virus mematikan 2019-nCoV yang melanda umat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
"(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Negara pun wajib melarang warga negara yang terbukti menjadi tempat wabah untuk masuk maupun keluar ke daerah lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bertutur melalui lisannya yang mulia, “Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri yang kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Inilah cara Islam yang sekarang dinamakan Lockdown. Negara pun harus tegas dalam mengawal penutupan kantor-kantor usaha yang tidak bergerak di bidang pokok kebutuhan ummat. Misal, rumah sakit dan distributor farmasi tetap buka, karena dibutuhkan dalam menunjang kesehatan masyarakat.
Negara harus terdepan dalam riset dan teknologi tentang kuman-kuman penyebab wabah, alat kedokteran, dan obat-obatan. Mandiri dan tidak bergantung ke negara lain. Ketika terjadi wabah virus corona ataupun tidak. Juga melakukan langkah praktis produktif untuk peningkatan daya tahan tubuh masyarakat.
Dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu dan publik yang semua itu penting bagi terwujudnya sistem imun yang tangguh.
Termasuk menyediakan fasilitas kesehatan terbaik dengan jumlah yang memadai dan mudah diakses kapan pun, di manapun, oleh siapapun. Pun kelengkapan alat kedokteran dan obat-obatan terbaik yang efektif bagi penanganan masyarakat yang dicurigai dan atau terinfeksi wabah, termasuk 2019-nCoV. Pelayanan kesehatan berkualitas ini diberikan secara cuma-cuma.
Semuanya ditopang dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan negara dan bertujuan untuk kemakmuran umat. Sistem inilah yang mengelola sumber-sumber pendapatan negara dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Sehingga negara mampu membiayai upaya penanggulangan wabah ini. Tidak ada kekhawatiran akan kekurangan dana dan tidak ada kecenderungan sama sekali untuk bergantung pada asing.
Demikianlah gambaran bagaimana urgensi kehadiran negara menjadi garda terdepan dalam mengatasi dan melawan pandemi Corona melalui sistem pemerintahan yang bertanggung jawab penuh melindungi nyawa setiap rakyatnya. Dimana standar perbuatan di dalamnya bukan semata-mata perhitungan untung-rugi materi dan duniawi ala sistem kapitalis sekuler. Amr bin Ash adalah contoh sosok pemimpin yang sukses dalam penanganan wabah, ketika ia memimpin Syam dengan sistem pemerintahan Islam.
Wallahua'lam bishshawab.
*(Pemerhati Muslimah dan Generasi)
Tags
Opini
