Oleh: Hafsah Ummu Lani
(Pemerhati Sosial)
Merebaknya virus corona membuat prospek perekonomian Indonesia melambat. Beberapa sektor pun sudah terpukul. Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk melindungi perekonomian rakyat kecil di tengah perlambatan ekonomi akibat virus corona. Misbakhun meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan bantuan langsung bagi para petani, buruh sektor perkebunan dan nelayan. (Kompas.Com 21/03/2020)
Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Harryadin Mahardika. Dia menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan berbagai sumber keuangan untuk mendapatkan dana segar dalam memerangi Covid-19. Hal ini, kata dia, seperti dengan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Dalam keadaan yang darurat seperti sekarang, pemerintah bisa mengeluarkannya dan kemudian Bank Indonesia (BI) bisa membelinya. Sumber dana lainnya yang dibutuhkan adalah realokasi anggaran di kementerian lembaga hingga pemerintah daerah. Tambahan bisa digunakan lagi oleh pemerintah pusat, menurutnya adalah dari anggaran bendahara umum negara. Karena untuk penggunaan dana ini, Presiden RI punya kewenangan penuh dalam mengalokasikannya karena kondisi darurat. (VivaNews.Com 28/04/2020)
Merebaknya kasus pandemi, membuat pemerintah pusat maupun daerah kalang kabut mengatasi virus dan efek yang ditimbulkan. Untuk itu, rakyat berharap besar pada kebijakan pemerintah pusat dalam menangani kasus tersebut secepat mungkin. Dampak ekonomi sangat terasa bagi masyarakat umum, sehingga dibutuhkan seorang negarawan sejati untuk dapat mengatasi virus dan membuat perekonomian cepat stabil.
Langkah lockdown yang diambil terkesan tarik ulur dan menuai banyak kritik. Pemerintah terkesan takut mengambil langkah tegas karena imbas dari lockdown adalah masalah ekonomi. Masyarakat diimbau untuk berada di dalam rumah tanpa ada solusi terutama bagi buruh harian, petani dan pedagang. Tarik ulur terjadi karena karena kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kompensasi bagi warga.
Namun ditengah kegalauan masyarakat, pemerintah pusat sedikit memberi angin segar terkait bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang berdampak Covid 19. Mulai dari janji santunan melalui Program Keluarga Harapan, Kartu sembako, Kartu Prakerja, tarif listrik gratis dan dispensasi kredit di bank dan perkreditan. Hal tersebut sangat wajar mengingat negara adalah pelindung bagi rakyatnya. Namun kita perlu telusuri dari mana sumber pendanaan tersebut berasal, mengingat utang negara yang semakin membengkak, bahkan sebelum virus covid merebak.
Kenyataannya, negara kembali berutang untuk mengatasi masalah pandemi ini. Surat utang yang diterbitkan memiliki tenor 50 tahun. Artinya pemerintah mewariskan utang hingga 50 tahun ke depan. Alih-alih mewariskan kesejahteraan, anak-cucu rakyat Indonesia justru dibebani utang jangka panjang yang tentu saja berbasis ribawi.
Yang juga mengkhawatirkan, utang bukan hanya menghancurkan perekonomian, namun juga mengebiri kedaulatan negara. Berapa banyak negara yang disetir kebijakannya akibat jeratan utang? Dan saat ini Indonesia tercintapun masuk di dalamnya. (MuslimahNews.ID 11/04/2020)
Ternyata langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus ini belum mampu meminimalisir efek dari pandemi global saat ini, baik secara pragmatis maupun sistematis. Para pakar virus dan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, bertempur sendiri tanpa dukungan Alkes, APD dan dana yang memadai. Akibatnya, keputusan untuk meminta sumbangan kepada rakyat dilakukan tanpa rasa bersalah. Yang lebih mengherankan adalah imbauan kepada rakyat agar segera membayar zakat untuk membiayai dampak virus Corona. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemana hasil sumber daya alam Indonesia? terutama hasil bumi, laut dan hutan.
Kapitalisme dengan pilar-pilar ekonominya yang liberal terus memproduksi kemiskinan secara struktural di tengah bencana. Dalam kondisi apapun, yang ada dibenak mereka adalah untung dan rugi. Nyawa rakyat dan pengorbanan para tim medis tidak menjadi pertimbangan dan prioritas utama. Nyata sekali kemana pemerintah berpihak saat ini. Masihkah kita mau berharap pada penguasa yang hanya pro kepada kepentingan elit politik dan kroninya? Sejauh mana mereka berpihak kepada rakyat?
Dalam sistem Islam, rakyat adalah tanggung jawab penuh pemerintah, baik dalam kondisi aman maupun saat ada wabah. Rasulullah SAW bersabda: "Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggunjawab terhadap (urusan) rakyatnya." (HR Bukhari)
Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab karya Dr. Muhammad ash-Shalabi, Khalifah Umar langsung bertindak cepat ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Petugas Khalifah Umar langsung mendatangi Amru bin al-Ash, gubernur di Mesir, “Dari hamba Allah, Umar bin al-Khaththab, Amirul Mukminin, untuk Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Selanjutnya, tegakah kau melihatku dan orang-orang di sekitarku, sementara engkau dan orang-orang di sekitarmu hidup penuh kenikmatan? Tolonglah kami, tolonglah kami.”
Amru bin Ash membalas, “Untuk hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya, bantuan akan segera tiba. Untuk itu, bersabarlah. Saya akan mengirim kafilah untukmu. Yang depan berada di dekatmu, sementara yang belakang berada di dekatku. Saya berharap bisa membawa bantuan melalui laut.”
Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar. Selain itu, Kholifah Umar juga mengirim surat kepada Gubernur Syam, Irak dan Persia untuk meminta bantuan tanpa ada imbalan dalam menangani krisis yang dialami. (Al wa'ie 26/12/2018)
Ini hanya secuil kisah heroik yang dilakukan oleh salah satu pemimpin kaum muslim saat itu. Namun tindakan yang dilakukan oleh beliau menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin umat. Langkah yang dilakukan sangat sederhana, namun mampu menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan masalah baru.
Wallahu a'lam bisshowab
