Oleh. Reni Tresnawati
Di tengah pandemi wabah yang kini sedang melanda di berbagai negara termasuk Indonesia, membuat manusia diliputi kecemasan dan ketakutan. Sebagian negara memberlakukan lockdown bagi rakyatnya. Karena wabah ini merupakan virus berbahaya, yang telah banyak memakan korban.
Bagaimana dengan indonesi? Kebijakan memberlakukan karantina baru diperintahkan dari daerah masing-masing. Sementara secara keseluruhan belum ada. Pemerintah berdalih tidak ada dana untuk menanggulangi virus corona. Sedangkan di sisi lain, pemerintah bersikeras akan melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tanpa alasan yang bisa diterima publik.
Karena publik pun sekarang sudah melek mata, bahwa untuk memindahkan IKN sudah pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara bertepatan dengan itu, wabah virus sedang menerpa negerinya. Semakin lama korban covin 19 semakin banyak dan atas desakan situasi yang ada
Akhirnya pemerintah berencana membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona. Pemerintah membuka rekening khusus, membuat Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Hasby merasa aneh, karena untuk menangani wabah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, malah dibebankan kepada rakyat.
Pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non goverment organization (NGA) yang meminta donasi dari masyarakat. Dan ini sangat mengundang tanya publik. Anggaran untuk pemindahan IKN ada, tetapi untuk penanganan wabah tidak ada. Malah ingin meminta sumbangsih dari rakyat.
Padahal negara masih memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah corona. Dan hal ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan IKN dianggap lebih penting dari keselamatan warganya. Seharusnya penanganan covid 19 menjadi prioritas utama dibanding program lain. Termasuk rencana pindah ibu kota.
Lalu, untuk kepentingan siapa rencana pemindahan IKN baru ini? Dari kebijakan pemerintah yang lebih memikirkan pemindahan IKN daripada keselamatan rakyat. Ini menegaskan kebijakan penguasa Lennon berpihak pada kepentingan pengusaha dan asing. Dari kebijakan ini, pemerintah seolah menjadi penguasa yang gagap dalam menanggulangi virus corona ini. Jumat (27/2) (Gelora. Co).
Bersikerasnya pemerintah dalam mengambil kebijakan pemindahan IKN di tengah wabah yang sedang menerpa Indonesia berupa virus corona. Ini menunjukkan penetapan prioritas yang salah dalam kebijakan pemerintah kapitalistik. Semestinya sebuah pemerintahan berkewajiban melindungi dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya dalam keadaan apapun.
Termasuk ketika rencana pindah IKN yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dengan wabah yang menyerang dengan tiba-tiba di negerinya. Sebagai yang bertanggungjawab tentu yang harus diutamkan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada rakyat. Karena wabah penyakit bersifat urgent yang berhubungan dengan hidup matinya manusia.
Sedangkan pindahan IKN bukanlah hal urgent untuk direalisasikan secepatnya. Jakarta sebagai IKN sekarang, masih layak untuk dijadikan IKN. Namun, inilah kenyataan yang ada dalam kapitalisme. Sistem kapitalis merupakan sistem yang menerapkan penanaman modal atau identik dengan bisnis.
Tentu yang menjadi tolok ukurnya azas manfaat, termasuk dalam kasus wabah virus corona. Pemerintah lebih mementingkan kepindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sudah pasti lebih menguntungkan. Sedangkan untuk menanggulangi virus covin 19, masih banyak pertimbangan.
Sebab, untuk menangani kasus ini, sudah pasti akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Apabila pemerintah mempertimbangkan untung rugi dalam situasi darurat seperti saat ini, maka tunggulah kehancuran sebuah negara. Akan tetapi, negara tidak akan hancur, jika pemimpin negaranya bisa mengurus dan melayani dengan baik rakyatnya.
Itu semua akan terwujud bila negara di pimpin oleh khalifah yang ada dalam Islam. Sebab dalam sistem Islam. Selain yang menjadi landasan dalam kepemimpinannya yaitu ketakwaan kepada Allah sebagai Pengatur dan Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Negara juga merupakan pengurus dan pelayan umat.
Negara akan memaksimalkan dalam memberlakukan pelayanan terhadap rakyat. Dan pemimpinnya akan melindungi kesejahteraan, keselamatan dan keamanan rakyatnya. Seperti halnya yang dilakukan pada masa Rasulullah saw. ketika negerinya diserang wabah tha'un. Negara lebih memikirkan kepentingan umat daripada mengurusi urusan yang lain. Wallahu'alam.
Tags
Opini
