Oleh : Ummu Hanif (Anggota Lingkar Penulis Ideologis)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penerbitan PP itu didahului dengan Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (www.cnbcindonesia.com, 01/04/2020)
Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020), mengungkapkan alasan di balik penerbitan beleid itu, Selain mempertimbangkan keselamatan warga negara, juga ada pertimbangan menyangkut karakteristik bangsa. Misalnya pulau yang tersebar begitu banyak hingga demografi masyarakat yang besar dengan pemenuhan ekonomi masyarakat.
Selain menerbitkan PP tentang PPSB, Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Berbicara dalam konferensi video, Rabu (1/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah dalam sepekan belakangan melakukan formulasi untuk melihat situasi ekonomi Indonesia dan proyeksi ke depan.
Menurut dia, foorward looking exercise juga dilakukan lantaran perkembangan Covid-19 telah memukul ekonomi masyarakat, terutama kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus memproteksi mereka supaya langkah-langkah di bidang kesehatan bisa dijalankan.
Dari sini, pertanyaan mengenai berani tidaknya pemerintah pusat menentukan lockdown (karantina wilayah) secara total terjawab sudah. Opsi lockdown ternyata bukan pilihan yang diambil untuk menghentikan prevalensi wabah corona yang terus mengalami peningkatan.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya jadi pilihan. Meski banyak menuai kritik, pemerintah tetap dengan keputusannya. Pertimbangan ekonomi jelas menjadi point penting mengapa PSBB ditetapkan. Tak sedikit pihak sejak awal memprediksi bahwa pemerintah tak akan memilih lockdown karena alasan ekonomi.
Sebagai masyarakat, kita tentu bisa melihat, memilih menetapkan PSBB sebagai solusi rasional versi pemerintah setidaknya mengkonfirmasi beberapa hal kepada kita, diantaranya, lepas tangannya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Hal ini membuktikan watak asli penguasa sekuler yang tak pernah hadir saat rakyat membutuhkan mereka.
Selanjutnya kita juga bisa saksikan, rapuhnya tatanan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini telah berdampak pada tergadainya aset strategis negara kepada korporasi yang berakibat pada kemiskinan struktural dan langgengnya penjajahan di bidang ekonomi. Alhasil, ekonomi negeri ini rapuh dan tak mampu bertahan saat kondisi bencana.
Dan, kalau kita mengingat beberapa waktu lalu, Indonesia telah dinobatkan sebagai negara maju, nyatanya hanyalah status palsu yang tidak tampak dalam upaya penguasa memberikan penanganan wabah, memastikan kebutuhan dasar serta menopang pemenuhan darurat pelayanan kesehatan masyarakat di tengah wabah Covid-19.
Sebagai rakyat, tentu kita sangat merasa kehilangan sosok penguasa. Saat ini, kita rakyat, butuh pemimpin yang berfungsi sebagai pelayan sekaligus perisai yang melindungi kita. Dalam kondisi seperti saat ini, selayaknya karantina wilayah harus menjadi opsi, mengisolasi penderita, melindungi mereka yang sehat agar tak tertular, seraya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dibutuhkan sosok pemimpin politisi sekaligus fakih dalam mengimplementasikan sabda Rasulullah yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Usamah bim Zaid "Jika Kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu".
Lalu masihkah kita Semua sebagai rakyat, tidak merindukan sosok yang seperti itu..?
Masihkah kita Semua sebagai rakyat, belum ingin menerapkan sistem islam untuk meraih sosok pemimpin yang seperti itu..?
Sampai kapan..?
Wallahu a’lam.
