Oleh : Nor hidayah
Pendidik di Banjarbaru
Publik kembali dihebohkan dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, beliau menyatakan bahwa posisi Indonesia lebih menguntungkan karena memiliki cuaca panas, (Republika, 04/04/2020)
Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak salah satunya adalah dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati mengatakan dari kajian sejumlah ahli menyebut terdapat pengaruh cuaca dan iklim terhadap tumbuh kembang virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Beliau memang membenarkan pernyataan menteri tetapi juga mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 diduga berasal dari mobilitas manusia dan interaksi sosial, sehingga banyaknya penyebaran yang timbul bukan hanya karena faktor cuaca.
Jika ditelisik lebih jauh maka sebenarnya pernyataan beliau mengenai salah satu cara untuk menekan laju penyebaran Covid-19 adalah dengan mengandalkan alam (cuaca panas) tersebut menjurus ke Herd Immunity, “Wabah penyakit akibat infeksi virus akan hilang ketika mayoritas populasi kebal, dan individu berisiko terlindungi oleh populasi umum. Dengan begitu virus akan sulit menemukan host atau inang untuk menumpang hidup dan berkembang. Kondisi itu disebut dengan Herd Immunity atau kekebalan kelompok”, (Tirto id, 03/04/2020)
Singkatnya Herd Immunity ini dapat terjadi jika populasi manusia sudah banyak yang terinfeksi virus, kabar buruknya adalah hal tersebut tentu saja akan mengorbankan banyak jiwa. Sehingga akan banyak nyawa rakyat yang hilang sia-sia hanya karena mengandalkan Herd Immunity. Ini mengindikasikan arah kebijakan pemerintah yang lepas tanggung jawab. Ini juga mengonfirmasi bahwa pemerintah cenderung mengambil kebijakan Herd Immunity dengan mengorbankan nyawa rakyat. Sungguh sebuah kebijakan yang fatal bagi pemerintah jika demikian. Pemerintah macam apa yang mengorbankan nyawa rakyat dengan kesia-siaan seperti ini kalau bukan pemerintah yang landasan keputusannya pada asas kapitalisme, yang hanya berpikir keuntungan semata. Tak mau ambil pusing untuk mengurusi rakyatnya, membiarkan rakyatnya meninggal sia-sia.
Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kepengurusan yang ada dalam sistem Islam, yakni khilafah. Sang khalifah yakni kepala negara dalam khilafah mengupayakan berbagai usaha agar dapat melindungi dan mengurus rakyatnya dengan baik, khususnya ketika wabah terjadi. Adapun hal pertama yang dapat dilakukan seorang khalifah ketika terjadi wabah adalah melakukan lockdown atau karantina wilayah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah
"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu" (HR al-Bukhari).
Berangkat dari hadis tersebut maka khalifah wajib memastikan dan menjamin kebutuhan hidup rakyatnya selama lockdown diberlakukan. Perihal rakyat yang sudah terinfeksi wabah maka khalifah akan memerintahkan untuk mengisolasi pasien dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti rumah sakit yang kapasitasnya dapat mencukupi alias setara dengan jumlah penduduk setempat agar tidak terjadi over kapasitas pasien. Sedangkan untuk vaksin wabah maka khalifah akan membuka laboratorium untuk penelitian agar vaksin dapat segera ditemukan. Adapun untuk rakyat yang sehat yang berada diluar wilayah wabah, mereka tetap melaksanakan aktivitas kehidupan seperti biasanya sehingga kehidupan sosial dan perekonomian tetap berjalan.
Begitulah upaya-upaya yang dilakukan sang khalifah yang menerapkan tuntunan dalam syari’at Islam disegala aspek kehidupan.
Wallahu a’lam bi ash shawab
Tags
Opini
