Awal tahun, rakyat di beri kado istimewa. Naiknya iuran BPJS yang hampir 100%, Subsidi listrik untuk daya 900 pun terancam di tiadakan, Subsidi BBM terus menerus dikurangi. Pemerintah berdalih bahwa subsidi untuk rakyat merugikan negara. Diambillah 'jalan keluar efektif' dengan mengurangi bahkan menghapusnya.
Di sisi lain gaji rakyat tetaplah sama bahkan tidak bertambah. Mereka harus menanggung beban iuran, pajak dan kenaikan tarif di lini kehidupan. Berbanding terbalik dengan Pejabat Negeri. Gaji mereka fantastis. Ditambah tunjangan-tunjangan yang beraneka ragam. Belum lagi biaya kunjungan ke luar negeri yang membolehkan membawa pasangannya. Contohnya jabatan prestisius Dirut BPJS.
Bukankah ini sama juga membebani anggaran negara? Sudah menjadi rahasia umum di dalam sistem demokrasi alam Kapitalis yang keputusannya diserahkan kepada wakil rakyat. Memungkinkan terjadinya pembuatan kebijakan yang didasarkan untung rugi. Bagaimana mereka mengambil keuntungan dari memeras rakyat hingga tetes terakhir. Contoh saja diizinkannya pekerja asing untuk menduduki pekerjaan di bidang-bidang tertentu, padahal pekerjaan itu bisa di kerjakan oleh WNI
Itulah fakta yang terjadi ketika urusan kemaslahatan rakyat di atur dengan hukum manusia, banyak cela tapi masih di bela demi kepentingan Swasta. Dalam Islam kebijakan negara sudah di atur oleh syariat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di jamin oleh negara. Negaralah yang berkewajiban mengelola seluruh kekayaan alam yang hasilnya di nikmati warga daulah bukan malah di jual kepada pihak asing. Tenaga asing pun di atur keberadaannya demi kemaslahatan negara & masyarakat. Sistem dari pencipta manusia pasti yang terbaik, karena Dia sajalah yang mengetahui potensi & kelemahan ciptaanNya.
Penulis : Wijiati Lestari owner Taqiyya Hijab syar'i
Domisili Klaten Jawa tengah
