Oleh : Elif Fitriah Mas’ud, SHI
(Praktisi Pendidikan)
Libur telah tiba, libur telah tiba, karena corona… suasana liburan kali ini memang sangat berbeda, liburan yang biasanya membuat seseorang seharusnya merasa bahagia karena bisa berkumpul bersama keluarga, saling mengunjungi sanak family atau di isi dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Tapi liburan kali ini semua hal itu tidak diperkenankan untuk dilakukan, karena liburan kali ini adalah liburan yang disebabkan adanya virus yang mengancam nyawa seseorang. Sehingga setiap orang diperintahkan oleh pemerintah setempat untuk mengisolasi dirinya didalam rumahnya masing-masing dan tetap bekerja meskipun didalam rumah.
Hampir sebagian besar pemerintah daerah telah meliburkan sekolah-sekolah mulai senin lalu, termasuk juga di Jakarta. Semua sekolah dan tempat-tempat wisata ditutup oleh gubernur DKI Jakarta. JAKARTA, KOMPAS,com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah di Ibu Kota selama dua pekan ke depan, terhitung sejak Senin (16/3/2020).https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/14/14110331/cegah-corona-gubernur-anies-liburkan-sekolah-di-dki-selama-2-pekan.
Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan respon pemerintah kita yang terkesan lamban dalam penanganan terkait virus corona ini. Mengapa menunggu adanya korban baru bertindak padahal sejak ribuan tahun yang lalu khalifah Umar telah mencontohkan apa yang harus dilakukan ketika suatu daerah sudah terkena wabah sehingga tidak menjalar kedaerah yang lain.
Mengapa pemerintah sangat lamban dalam menyikapi masalah virus corona ini? Tentu kita semua sudah mafhum penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah semata-mata karena faktor ekonomi. Begitulah sikap para penganut ideologi kapitalis, prioritas pertimbangannya bukan lagi tentang keselamatan manusia tetapi yang difikirkannya hanyalah keuntungan semata Tak ada sedikitpun langkah preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penyebaran virus ini, padahal jika sejak awal Indonesia mengkarantina warganya tentu tidak akan ada korban dinegri ini dan perekonomian akan stabil. Tidak seperti saat ini dimana harga masker dan handsanitizer melambung tinggi sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti penimbunan barang dan monopoli harga.
Pemerintah yang seharusnya memiliki peran sebagai penjaga umat malah seakan-akan mendiamkan fenomena ini. Bahkan ikut menjadi pemeran demi mendapatkan keuntungan di tengah kepanikan masyarakat. Sebagaimana berita yang beredar bahwa pemerintah menjual masker hasil sitaan dari penimbun. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang menghentikan sumber kepanikan masyarakat dengan menanamkan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah melakukan langkah antisipasi yang maksimal yang mengedepankan keselamatan rakyat dibanding kepentingan ekonomi. Malah pemerintah menyalahkan kepanikan rakyat, sambil mengambil keuntungan materi dari situasi ini.
"Dalam hal ini terhadap masker yang kami sita, kami akan menjual kembali masker ini kepada yang lebih membutuhkan," kata Kombes Budhi kepada wartawan di Polres Jakut, Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). https://news.detik.com/berita/d-4927246/diserbu-warga-masker-sitaan-polres-jakut-dijual-rp-22-ribu-per-kotak
Bahkan ketika presiden dibelahan bumi lainnya telah menerapkan lockdown atas negaranya, presiden Indonesia tetap tidak melakukan hal yang sama, meskipun penyebaran virus semakin masiv dan semakin banyak korban bahkan salah satu menteri dan gubernur daerah pun ada yang telah tertular virus covid 19 ini, sebagaimana perintah bapak Jokowi kepada kepala BNPB Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengambil langkah lockdown di tengah penyebaran virus Corona (COVID-19) yang semakin masif. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. https://news.detik.com/berita/d-4948586/jokowi-pastikan-indonesia-tak-akan-ada-lockdown-akibat-corona
Mengapa presiden berani mengambil langkah demikian? Lagi-lagi faktor ekonomi yang dikedepankan serta faktor tekanan dari negara yang telah memberikan hutang ribawi kepada Indonesia sehingga tak punya nyali untuk melarang para investornya datang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ingin tenaga kerja asing (TKA) asal Cina untuk bisa segera kembali ke Indonesia. Luhut bilang terhambatnya arus balik TKA Cina di Indonesia yang pulang saat imlek memberi dampak negatif ke perekonomian. “Karena itu sedang kita excercise sekarang ini, apakah nanti pegawai pegawai Tiongkok yang manajer level yang bisa datang, masih dibolehkan datang ke Indonesia setelah mereka dikarantina dua minggu di Tiongkok,” ucap Luhut di Ritz Carlton, Kamis (20/3/2020). Menurut Luhut, selama TKA asal Cina sudah melalui masa karantina 2 minggu, seharusnya mereka diperbolehkan kembali ke Indonesia. https://tirto.id/corona-mereda-luhut-mau-tka-cina-segera-masuk-lagi-ke-indonesia-eAoR
Sederet fenomena di atas semakin menegaskan bahwa rakyat tidak bisa berharap banyak kepada rezim kapitalis saat ini karena rakyat bukanlah prioritas mereka, rakyat hanya dijadikan alat dan sapiperah kerakusan mereka. Hanya khilafahlah yang mampu menjawab keresahan masyarakat karena khilafah adalah system Islam yang menerapkan semua aturan Allah dimuka bumi dan khalifah akan bekerja maksimal menjalankan fungsi riayah (pengatur) dan junnah (penjaga). System khilafah telah terbukti selama ribuan tahun mampu menjaga harta, jiwa dan kehormatan umatnya bahkan dalam system khilafah perekonomian, keamanan, pendidikan dan kesehatan semua terjamin akan terpenuhi dengan baik.
