Oleh: Elin Marlina, A.Md.
Persoalan kemiskinan hingga detik ini masih menjadi PR besar yang masih sulit terpecahkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Padahal berbagai masalah mulai dari sosial, hukum hingga instabilitas politik seringkali muncul akibat problem kemiskinan ini.
Ketidaksetaraan gender disebut-sebut menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan. Seperti perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara "Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness" di Surabaya, Kamis (2/8/2018).
“Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Sri Mulyani.
Perempuan dijadikan subjek yang didorong untuk terlibat total dalam menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara aktif dalam kegiatan ekonomi. Langkah nyata bahkan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus menggenjot penurunan angka kemiskinan dari berbagai sektor lewat pemberdayaan perempuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Winarna mengatakan, selama lima tahun memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo tercatat sukses menurunkan angka kemiskinan dari 14,44 persen pada 2013, menjadi 11,32 persen di 2018.
Bahkan pada 2018, Jateng tercatat sebagai provinsi yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak secara nasional. Meski begitu, upaya terus dilakukan agar dapat mencapai target tujuh persen pada 2023.
Akhirnya sekarang ini sudah biasa kita dapati perempuan yang berbondong-bondong keluar mencari nafkah, bahkan tak sedikit diantaranya yang bekerja menjadi seorang TKW ke luar negeri. Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat contohnya. Kabupaten ini tercatat sebagai pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri dengan jumlah 15.000 lebih pada 2016 berdasarkan data pemerintah setempat.
Bupati Lombok Timur Mochamad Ali bin Dachlan mengatakan setiap tahun mereka mengirimkan uang dalam jumlah besar untuk sebuah kabupaten yang miskin. "Pada 2016, jumlah remitensi tercatat Rp820 miliar, belum termasuk uang yang dikirim pulang tanpa melalui bank, misalnya lewat teman atau tetangga yang pulang," jelasnya.
Namun di balik cerita masuknya devisa negara, menyisakan masalah yang tak kalah besarnya. Berdasarkan penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) tahun 2015, di desa tersebut terdapat lebih dari 350 anak (0-18 tahun) yang ditinggal oleh ibu atau bapak dan bahkan keduanya untuk bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan negara-negara Timur Tengah.
Jumlah yang hampir sama juga ditemukan di desa tetangganya, Lenek Lauk. "Kita tidak bisa membayangkan kalau kemudian satu desa rata-rata sekitar 300 anak dan di Kabupaten Lombok Timur ada sekitar 250 desa berapa jumlah keseluruhan," kata Suharti, direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia, yang melakukan pendampingan anak-anak buruh migran di kabupaten itu.
Sungguh ironi. Upaya massif pengarusutamaan gender dengan mendorong perempuan bekerja nyatanya telah mengikis peran dan fungsi perempuan sebagai tempat kasih sayang, pendidikan dan keteladanan utama dalam keluarga. Tak heran bila kemudian kerusakan generasi menjadi nyata adanya. Tawuran, narkoba, kejahatan anak, kecanduan games online, seks bebas dan seterusnya.
Sayangnya saat ini kaum muslimin turut terbawa dalam arus kesetaraan gender ini. Tidak menyadari kebatilannya karena madu yang membalutnya teramat manis, menyembunyikan racun yang mematikan. Dibalik jargon-jargon pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan perempuan, kesetaraan perempuan, penghapusan diskriminasi perempuan dan sebagainya, sesungguhnya ada tujuan besar. Tujuan semua ide-ide gender itu adalah untuk menghancurkan keluarga muslim (tadmir wa al-usroh al-muslimin).
Dalam persoalan kemiskinan, kesetaraan gender hanyalah alat yang digunakan untuk menutupi cacatnya ekonomi kapitalisme yang diterapkan. Harus diakui bahwa sistem kapitalisme yang dianut negeri ini telah gagal menyelesaikan kemiskinan.
Allah SWT telah melimpahkan dunia ini dengan sumber daya melimpah, kekayaan alam dan mineral, hutan luas, lautan dan gurun. Ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam dalam hegemoni peradaban barat yang membuat kekayaan alam tersebut hanya tersedia untuk kalangan elit dan kaya. Sementara kalangan miskin makin menderita.
Dalam negara Islam, kemiskinan serta eksploitasi dan perbudakan benar-benar akan menjadi sejarah. Kekayaan alam yang dimiliki benar-benar dikelola dengan baik sehingga kebutuhan primer rakyat keseluruhan bisa terjamin oleh negara.
Sebuah sistem yang akan membangun pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menghilangkan pengangguran massal, juga menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pengaturan kepemilikan juga diatur secara jelas dalam Islam, yaitu; kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
Berdasarkan pengaturan yang tepat porsi ini, maka pengentasan kemiskinan akan mudah terwujud. Berbagai konflik sosial akibat kemiskinan pun akan mudah pula untuk teratasi.
Maka dalam negara Islam, bekerja bagi seorang perempuan benar-benar hanya sekadar pilihan, bukan karena desakan ekonomi. Jika dia menghendaki, dia boleh melakukannya. Jika dia tidak menghendakinya, dia boleh untuk tidak melakukannya. Bila dibandingkan dengan kondisi sekarang ini jelas tampak perbedaannya, dimana banyak perempuan bekerja dengan upah rendah dan tidak layak karena tidak punya alternatif lain.
Sudah waktunya kita meninggalkan konsep kesetaraan gender ala kapitalis dan kembali pada Islam, demi membendung terjadinya kerusakan yang lebih besar. Posisi perempuan sebagai pembentuk peradaban, tidak lepas dari peran yang telah Allah gariskan bagi mereka dalam ajaran Islam. Maka kejayaan umat jika perempuan dapat kembali pada perannya adalah sebuah keniscayaan. Wallahu a’lam bish-shawwab.
Tags
Opini
