Oleh: Eqhalifha Murad
Pengamat Kedirgantaraan dan eks praktisi penerbangan, aktivis da'wah
Di tengah gonjang-ganjing corona, omnibus law, BPIP dan seabrek kegaduhan yang marak di Indonesia, berita satu ini cukup menarik untuk dicermati. Yakni pembelian alutsista yang kembali menghangat.
Terkait kunjungan kenegaraan Menhan Prabowo ke Rusia awal Februari dan Perancis akhir Januari dalam rangka kontrak pembelian pesawat tempur, kapal perang dan lainnya. Sebelumnya Prabowo mengatakan anggaran alutsista TNI lebih kecil dari negara tetangga. Jadi harus ditambah untuk menjamin kedaulatan, menjaga wilayah, mengamankan kekayaan kita agar tidak dicuri oleh bangsa lain, tandasnya (suara.com, 03/12/2019).
Menurut Prabowo, alutsista bukan untuk mengekspansi negara lain tapi untuk pertahanan diri. Indonesia mempunyai kepulauan luas, dengan penduduk kira-kira 240 juta jiwa, membutuhkan alutsista yang banyak. Indonesia juga perlu memperbaiki sistem pertahanan karena lawanpun makin canggih. Untuk itu beberapa hal berikut harus dievaluasi:
Pertama, kontrak pembelian 11 unit pesawat Shukoi SU-35 milik Rusia senilai 127 Trilyun Rupiah. Kontrak ini sudah berumur 2 tahun sampai sekarang belum terealisasi sejak 2018 lalu. Kunjungan Prabowo ke Moskow kemaren masih membicarakan seputar kontrak tersebut. Kemudian mendiskusikan kerjasama pertahanan, serta rencana latihan militer bersama kapal AL ( cnbcindonesia.com, 14/02/2020).
Intervensi Amerika dan ketar-ketirnya Australia merespon hal ini, dituding sebagai lambatnya realisasi kontrak ini. Prabowopun menanggapi bahwa Indonesia adalah negara independen. Bebas menentukan akan membeli alutsista dengan siapa saja, sesuai politik luar negeri bebas aktif.
Begitu juga kunjungan ke Perancis, Prabowopun mengincar 48 pesawat jet tempur Rafale, 4 unit kapal selam dan kapal perang. Ini lantaran ancaman China tentang laut Natuna. Perancis jadi alternatif jika negara lain memasang harga tinggi.Makanya pengadaan kapal selam Korea Selatan, join venture persenjataan Uni Emirat Arab (UEA), serta Amerika dan Inggris juga dilakukan. Pun transfer teknologi, pertukaran delegasi dan pendidikan.
Hal ini juga dilakukan oleh pemimpin dan panglima tertinggi Daulah Islam masa Rasulullah. Beliau memerintahkan sahabat mempelajari pembuatan senjata manjaniq dan dabbabah ke Syam. Manjaniq sejenis meriam atau alat pelontar, dabbabah semacam kendaraan tank. Persia dan Bizantium Romawi merupakan negara adidaya saat itu juga memakai senjata serupa.
Dengan ketekunan dan visi misi futuhatnya, kaum muslim dalam kekhilafahan Islam menguasai sepertiga dunia. Merekapun mencapai puncak teknologi mutakhir dimasanya. Para Khalifah sesudahnya benar-benar menjalankan politik luar negerinya yaitu jihad dan mendakwahkan Islam keseluruh dunia, serta membebaskan negeri dan kaum muslim yang terjajah.
Firman Allah, QS. Al-Anfal: 60: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahui. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya."
Maka meningkatkan industri militer, kemampuan penguasaan teknologi dirgantara, riset dan pelatihan harus dioptimalkan. Agar mandiri tidak tergantung dengan asing, bebas intervensi, ancaman embargo dan praktek imbal dagang. Kedua, pengembangan pesawat tempur telah dilakukan Indonesia bahkan sebelum merdeka.
Mulai dari pembuatan pesawat tempur sampai pesawat sipil yang dirintis oleh PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nurtanio) kemudian dirubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara dan sekarang disebut PT. DI (Dirgantara Indonesia). Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan tidak menyerahkan pengelolaannya ke asing atas nama restrukturisasi ataupun privatisasi.
Ketiga, Banyak anak bangsa yang punya potensi besar, sebagai insinyur ahli perancang dan pembuatan pesawat, bahkan diakui oleh dunia internasional. Tinggal bagaimana pemerintah mengapresiasi dan mendorong mereka. Sehingga mereka tidak lari dan bekerja keluar negeri karena potensi mereka lebih dihargai disana. Dan mau memberikan sumbangsihnya dan mengerahkan seluruh potensinya demi kemajuan bangsa untuk kemudian pada gilirannya memimpin dunia.
Menyediakan alutsista adalah suatu keharusan bagi negara. Selain untuk pertahanan juga untuk keperluan jihad. Untuk itu negara harus mempersiapkan anggaran yang besar serta SDM yang profesional dibidang ini. Sehingga pengadaan alutsista tidak tergantung dengan asing. Saatnya mandiri membuat peralatan alutsista. Agar asing tidak bisa mengontrol kita, bisa jadi asing memasang instrumen diperalatan alutsista yang kita beli untuk menyadap atau melakukan sabotase.
Keempat, harusnya politik luar negeri bebas aktif yang diklaim Indonesia mampu menunjukkan kebebasan negeri ini terhadap segala intervensi asing dan bisa menentukan nasib sendiri. Dan aktif dalam membela negeri dan umat muslim yang sedang dizalimi. Untuk itu negara harus mempunyai alutsista yang mutakhir dan SDM yang mahir menggunakan senjata dan bermental pejuang.
Yang demikian akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah ala minhajin Nubuwwah. Yang politik luar negerinya adalah jihad dan dakwah keseluruh dunia. Sistem ini tidak memperbolehkan negara mengadakan hubungan dagang apalagi kerjasama militer dengan negara kafir harbi fi'lan. Yakni negara kafir yang memerangi kaum muslim. Untuk itu mengadakan kontrak pembelian peralatan alutsista dan kerjasama militer dengan mereka tidak diperbolehkan.
Sistem pertahanan yang terpancar dari sistem pemerintahan yang shahih akan mewujudkan potensi pertahanan yang mumpuni. Melepaskan diri dari negara-negara kapitalis dan sistem hegemoninya adalah arah perjuangan yang pasti menuju kekokohan dan eksistensi negeri. Wallahu'alam Bish showab.
Tags
Opini
