Oleh : Ida Yani
Corona tiba-tiba jadi monster yang menyeramkan. Masker dan hand saniticer jadi kebutuhan pokok kedua secara terpaksa.
Tapi sayang doi tiba-tiba raib jadi barang langka. Kabarnya pabrik tidak bisa berproduksi karena bahan bakunya diimpor dari Cina.
Dan kelompok tertentupun mahir dengan situasi ini.
Hingga Presiden memberikan pengumuman di televisi, polisi turun ke apotek- apotek yang jadi pusat tujuan masyarakat membeli masker dan hand saniticer.
Mulai ditemukan pedagang ilegal masker, juga pabrik ilegalnya, bahkan pemulungpun mengambil peran mendaur ulang masker bekas.
Demikianlah sebagian kecil hiruk pikuk di masyarakat bawah, mari kita tengok di ruang elit politik.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurut dia, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait.
"Hal ini menandai Jokowi tidak memiliki kepercayaan kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting struktur pemerintahannya," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 24 Februari 2020.
Selain itu, kata dosen komunikasi Universitas Telkom ini, sikap Jokowi itu menunjukkan ia tidak memerintah dengan sistem yang baik. Tetapi lebih pada keputusan-keputusan parsial yang dia hasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dianggap sangat mengganggu laju pemerintahan.
Menurut Dedi, dengan sikap seperti ini Jokowi tidak akan berhasil meredam kegaduhan politik lantaran ia sendiri tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik. "Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle, terburuknya jika kemudian publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga formal di masa mendatang," tuturnya.
Rezim lebih memilih menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.
Pada kasus corona telah digelontorkan dana sebesar 72 miliar untuk influencer. Kita pasti tahu apa saja yang dilakukan influencer di dunia medsos. Karena itu merupakan lahan mereka tentu dilakukan dengan maksimal.
Sedangkan permasalahan corona sendiri tidak dicari akar permasalahannya. Para pejabat negara yang telah ditetapkan pada kedudukannya tidak diajak berkolaborasi untuk mencari jalan keluar.
Ini mengantarkan pada keadaan bahwa kebijakan tersebut nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh para influencer dan meminggirkan suara kelompok yang berbeda pandangan.
Masyarakat bukan mendapatkan maklumat yang menjadi solusi terhadap masalah,bahkan masalah itu sendiri belum tentu menemukan solusi dengan dana besar yang dikeluarkan.
Seperti inilah hasil pemikiran rezim di negara demokrasi dengan sistem kapitalisme. Individunya hanya dipengaruhi pemikiran uang yang jadi alasan untuk melakukan segala sesuatu. Mulai dari pimpinan berturut turun ke bawah.
Rasa tanggung jawab untuk mengurusi rakyat sebagai lahan gembala tidak ada sama sekali. Yang ada rakyat adalah obyek dagang yang bisa menghasilkan uang.
Dampaknya bisa kita lihat dan rasakan apa yang terjadi saat ini. Jika awalnya negeri ini terkenal bebas corona, tiba-tiba saja ditemukan di beberapa daerah penderitanya. Jika saja sejak awal negeri ini waspada terhadap setiap pendatang dari luar dan melakukan karantina tentu berbeda lagi kondisinya. Semua itu berawal dari perhitungan untung rugi di sektor keuangan.
Kalau saja kita mau belajar dari para sahabat yang tentu saja tidak cukup hanya menomor satukan uang tentu langkah rezim akan sangat berbeda.
Menggelontorkan dana 72 miliar untuk influencer adalah tindakan yang mubazir. Seorang pemimpin tertinggi sebuah negara yang notabene negara penerap sistem pemerintahan Islam akan memiliki Wazir.
Wazir terpercaya inilah orang pertama yang diajak bermusyawarah terhadap segala masalah di dalam negeri. Jika memang wilayahnya luas tentu saja tidak cukup satu atau dua saja yang membantu menyelesaikan tugas yang memang tidak sedikit.
Dan mulai dari pimpinan tertinggi hingga kebawah semua adalah orang yang amanah dan merasa bertanggung jawab hingga ke akhirat, maka kebijakan merekapun bukan hanya memikirkan masa depan kantong pribadi.
Sebagai contoh kholifah Umar Abdul Aziz, beliau tidak hanya memberikan kesejahteraan pada manusia yang menjadi rakyat di dalam Daulah Islam saja ,tapi beliau juga memikirkan bagaimana cara agar pada musim salju burung-burungpun tidak kelaparan.karena yang menjadi tanggung jawab Beliau bukan hanya manusia saja, tapi seluruh penghuni negeri termasuk hewan- hewannya.
Luar biasa bukan?
Sungguh kepemimpinan Beliau bisa kita jadikan rujukan. Dan tentunya mengambil sebuah kebijakan dari sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya lebih baik daripada hal yang hanya sia-sia. Persoalan corona dengan influencer tentu bukan solusi teman.
