Oleh : Rut Sri Wahyuningsih
Muslimah Penulis Sidoarjo
Setiap permasalahan yang terjadi baik di dalam dan luar negeri adalah tanggungjawab negara untuk diselesaikan. Sebab untuk tujuan itulah negara dibentuk. Maka, negara harus memposisikan sebagai institusi yang paripurna. Mampu menjadi pendengar derita umat sekaligus penghilang masalah dengan solusi-solusi terbaik.
Penyerapan aspirasi mutlak dilakukan negara tanpa pandang bulu, sebab faktanya masyarakat yang dipimpin negara beragam karakter dan kebutuhannya. Dengan konsep Negara adalah pelayan umat, pastilah akan didapati keseimbangan.
Terkait penyampaian aspirasi ini, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurut dia, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait (TEMPO.CO, 24/2/2020).
Pengamat sayangkan Jokowi sering undang Buzzer, relawan dan influencer ke Istana Kepresidenan untuk mendiskusikan hal penting. Selain itu, kata dosen komunikasi Universitas Telkom ini, sikap Jokowi itu menunjukkan ia tidak memerintah dengan sistem yang baik. Tetapi lebih pada keputusan-keputusan parsial yang dia hasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dianggap sangat mengganggu laju pemerintahan.
Menurut Dedi, dengan sikap seperti ini Jokowi tidak akan berhasil meredam kegaduhan politik lantaran ia sendiri tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik. "Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle, terburuknya jika kemudian publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga formal di masa mendatang," tuturnya.
Penulis buku Media dan Politik ini menuturkan pascapemilihan presiden kelompok relawan seharusnya sudah tidak ada lagi. "Jokowi seolah bias identitas, tidak dapat membedakan dirinya sebagai Presiden untuk seluruh anak bangsa, atau hanya untuk tim pemenangannya, sangat disayangkan," ucap dia.
Bahkan ketika mulai merebak wabah pandemi Vovid-19, Presiden Jokowi justru berencana mengguyur dana Rp 72 miliar untuk influencer, yang diharapkan mampu menangkal dampak virus terhadap sektor pariwisata Indonesia (CNN Indonesia, 26/2/2020) .
Padahal tugas pemerintahlah untuk mampu menyajikan data serta informasi yang akurat tentang pandemi ini. Selain itu juga kecepatan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, keamanan dan sebagainya.
Rezim Jokowi lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.
Ini mengantarkan pada keadaan bahwa kebijakan tersebut nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh pendukungnya dan meminggirkan suara kelompok yg berbeda pandangan kritis. Yang seharusnya aspirasi publik bukan aspirasi pencipta kepanikan, sebaliknya , aspirasi rakyat atau kelompok-kelompok yang berkomitmen mengadakan perubahan inilah yang akan mengantar kepada penyelesaian masalah.
Khilafah sebagai institusi tertinggi dalam hal kepemimpinan tentu telah memiliki metode baku yang bisa diterapkan. Pun terkait bagaimana menarik aspirasi publik, salah satunya adalah melalui majelis umat atau wilayah. Dimana keduanya adalah representatif masyarakat dimana mereka tinggal.
Maka setiap individu masyarakat baik muslim maupun non muslim memiliki hak menyampaikan pendapat kepada Khalifah. Terkait apapun yang berhubungan dengan periayaan atau pengurusan urusan politik dalam negeri. Tentang ekonomi, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya.
Meskipun pendapat majelis umat dan wilayah ada yang mengikat atau tidak namun tidak ada batasan bagi rakyat untuk terus mengoreksi kinerja Khalifah, muawin, wali, Amil dan siapapun yang dianggap sebagai penguasa.
Khalifah harus memastikan bahwa persoalan dalam negeri terselesaikan dengan baik agar urusan luar negeri pun tak tergoncang. Bagaimana bisa memimpin peradaban baru jika masyarakat dalam negri tak mendapatkan haknya secara sempurna. Wallahu a' lam bish showab.
Tags
Opini
