Oleh: Ummu Razzan
Muslimah Pegiat Dakwah
Wabah virus corona yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, China menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ditambah lagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status darurat dunia untuk serangan virus bernama Corona atau COVID-19 itu. Dari Komisi Kesehatan Nasional Cina, terkonfirmasi korban virus Corona di Cina mencapai total 42.638. (tirto.id/12/2/2020)
Indonesia menjadi salah satu negara yang sering menerima tamu dari Cina, baik manusia maupun barang, sehingga tentu saat pemerintah menghentikan pergerakan barang dan manusia dari Cina ke Indonesia atau sebaliknya, ekonomi masyarakat sedikit banyak akan terkena getahnya.
Untuk sementara waktu, pemerintah menghentikan produk impor dari Cina kecuali produk holtikultura seperti buah–buahan dan bawang putih, makanan, dan minuman. Menurut pemerintah, produk ini tidak terkait dengan penularan virus corona karena metode transmisi penyakit melalui human to human dan wild animal. Namun importer juga dihimbau harus selektif dan berhati–hati ketika hendak memasukkan dan memasarkan barang asal negeri Tirai Bambu tersebut.
Sektor terdampak lain yang cukup terpukul akibat wabah ini adalah pariwisata, karena turis mancanegara asal Cina merupakan wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Indonesia. Hal ini akan berdampak pada penurunan omset perhotelan, transportasi, restoran dan lainnya. Di samping itu, sektor industri penerbangan pun terganggu. Beberapa maskapai tidak melakukan penerbangan ke kota Wuhan, guna mengantisipasi masuknya wabah virus.
Namun sayang, di luar kota Wuhan, pemerintah hanya mengeluarkan travel advisory. Menurut Wapres Ma’ruf Amin, daerah Cina lain masih bersifat lampu kuning, belum lampu merah. Hal ini bertentangan dengan seruan banyak netizen di media sosial yang meminta pemerintah untuk sementara menolak kedatangan warga negara Cina ke Indonesia agar penyebaran virus tidak semakin meluas.
Sampai saat ini memang belum ada informasi penularan wabah masuk ke Indonesia, namun Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo tetap menegaskan bahwa penguasa tidak menutup seluruh produk impor pertanian dari Cina. Pemerintah hanya melakukan pengetatan impor dengan pengawasan di pintu–pintu masuk barang impor seperti bandara dan pelabuhan.
Atas kejadian ini, penguasa sebagai pemeran sentral dalam menjaga kesehatan warga masyarakatnya telah lamban dan terkesan abai dalam menyikapi isu hangat dunia ini. Padahal dalam kasus wabah penyakit menular, rakyat sangat membutuhkan perlindungan optimal dari penguasa. Jangan sampai hanya karena mementingkan aspek perekonomian, negara abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warga negara.
Jika berkaca pada sejarah, sebenarnya Islam telah lebih dulu daripada masyarakat modern saat ini dalam membangun ide tentang karantina ketika menghadapi wabah penyakit. Pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khathab juga pernah terjadi wabah penyakit menular. Diriwayatkan:
“Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sargh, beliau mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurahman bin Auf kemudian mengabari Umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda ‘Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR.al-Bukhari).
Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasulullah saw. Membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri diancam malapetaka dan kebinasaan.
Karena itu, jika ada wabah, Khilafah akan mengkarantina tempat itu dan segera mengirim obat–obatan dan kebutuhan kesehatan serta logistik. Para ilmuwan akan didorong untuk berinisiatif secara cepat untuk menemukan obat dan perawatan baru melalui penelitian dan pengembangan tanpa mencari keuntungan. Negara Khilafah juga memastikan perawatan kesehatan terbaik untuk setiap jiwa warga negara dengan pelayanan prima.
Dengan kembalinya Khilafah, penguasa akan mengambil tanggung jawab setiap orang di pundaknya tanpa pandang untung rugi sebagai kewajiban dari syari’at demi mencari keridhaan Allah Swt. Dia akan khawatir berlaku abai dalam tanggung jawab ini karena takut menghadapi pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Swt. Wallahu’alam bishawab.
