Oleh : Rut Sri Wahyuningsih
Muslimah Penulis Sidoarjo
MUI akan gelar agenda besar yang diklaim sebagai forum tertinggi untuk kemaslahatan umat, yaitu Kongres Umat Islam Indonesia ( KUII) ke-7, pada akhir Februari 2020 (Republika.co.id, 8/1/2020).
Seketaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan, kongres tersebut akan mengangkat tema Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Maju, Adil, dan Beradab.
Anwar menjelaskan tema tersebut sejalan dengan penilaian Pricewaterhousecoopers yang mengatakan Indonesia akan menjadi empat negara besar dalam produk domestik bruto.
Intinya, Kongres Umat Islam akan membahas bagaimana peran besar umat Islam dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sebab memang persoalan terberat bangsa hari ini adalah ekonomi. Maka memang benar jika dibutuhkan strategi ekonomi yang jitu agar tercapai tujuan tersebut.
Sebagaimana yang dikatakan oleh pakar ekonomi yang juga Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan turun menjadi 4,5 persen. ... ”Tahun lalu jumlahnya 13 persen, tahun ini menjadi 24 persen. Naik 11 persen dalam satu tahun (gatra.com,7/11/2019).
Anwar Abbas juga menginginkan ada seperangkat aturan tentang UMKM yang pro rakyat, sehingga ekonomi nasional bisa diangkat. Selain itu umat Islam hendaknya bersikap moderat dan tidak terjebak pro-kontra khilafah.
Even seperti ini memang ada baiknya, bahwa KUII sebagai representasi tokoh umat Islam diharapkan yang akan mengarahkan orientasi umat. Namun hendaknya bahasan KUII adalah problem yang sangat mendasar dan erat berhubungan dengan masa depan Islam di negeri ini. Sudahkah kaum muslim berada di track yang benar, yaitu berjalan sesuai dengan Alquran dan As Sunnah?
Perekonomian suatu bangsa memang erat kaitannya dengan sistem ekonomi dan politik yang dijalankan oleh bangsa tersebut. Agar bisa mandiri dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam negeri. Prediksi Indonesia akan menjadi empat negara besar dalam produk domestik bruto tidak akan berdampak apapun selama persoalan besar dinegeri ini belum teratasi. Ia hanya akan menjadi permainan angka di atas kertas.
Problem terbesar hari ini adalah korupsi diberbagai lini, instansi dan struktur pemerintahan maupun swasta. Satu persatu tokoh dinegeri ini masuk bui sebab kasus korupsi. Padahal merekalah yang semestinya menjadi teladan. Bukan yang pertama masuk bui. Ini adalah buah busuk sistem sekuler kapitalistik yang dijalankan oleh Indonesia. Maka jika hanya fokus pada produksi barang namun abai terhadap ketahanan dalam negeri maka bisa dipastikan Indonesia tetap dalam keadaan terjajah.
Terlebih karena Ketakwaan individu tergadai oleh berbagai kepentingan. Terutama manfaat, tak ada penjagaan negara, sebab negara pun menjadi penyumbang pelaku korup terbesar. Dan inilah bengisnya demokerasi. Tak ada makan siang gratis, semua serba berbayar atau ada imbalannya. Siapa kuat dialah yang berkuasa.
Mayoritas Muslim itu adalah fakta jumlah penduduk negara Indonesia, semestinya ini sudah bisa menjadi modal yang sangat kuat guna memberdayakan perekonomian, yaitu dengan sistem ekonomi Islam. Yang menitik beratkan pada pengaturan industrialisasi berat maupun ringan pengelolaan SDA ditangan negara. Dengan pengaturan ini, maka negara akan mampu membiayai seluruh kebutuhan rakyatnya. Yang hari ini, hak kepemilikan rakyat ( umum) tak lagi ada ditangan rakyat. Namun dinikmati oleh kapitalis.
Pengaturan industri berat, seperti tambang, perkapalan, alutsista dan lain sebagainya, selain berfungsi untuk ketahanan negara juga sebagai bentuk periayahan kepada rakyat yaitu dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Menyerap pengangguran. Mendorong tumbuhnya perekonomian menjadi mandiri dan kuat.
Sistem politik Islam juga tak akan mengijinkan negara berutang kepada negara yang memerangi kaum muslim, bahkan kemudian berbentuk utang riba. Sebab inilah celah yang menjadikan negara Indonesia tak berkutik, tunduk didikte asing dan aseng.
Maka pembahasan tentang khilafah justru harus didudukkan sebagaimana seharusnya umat islam memandang setiap ajaran Islam, tidak boleh dikriminalisasi bahkan harus diyakini sebagai sumber lahirnya solusi atas problem sistemik.
Sistem ekonomi dan politik Islam tidak akan pernah bisa diterapkan jika tidak ada sistem pemerintahan yang sevisi. Maka umat Islam harus menjadikan Khilafah ini tegak kembali sebagai kontribusi terbesarnya terhadap kesejahteraan umat. Sebab, hanya Islam yang mampu menyelesaikan persoalan terbesar umat ini, bukan kongres yang sama sekali tak berproges terhadap kebangkitan bangsa. Wallahu a'lam Bish Showab.
Tags
Opini
