Harun Masiku, Sebulan Hilang Tanpan Titik Terang*
Oleh: Diyana Indah Sari
(Mahasiswi, Sebelas Maret Surakarta)
Politisi PDIP, Harun Masiku tersangka korupsi yang sudah satu bulan ini tak kunjung tertangkap, tentunya sangat mengecewakan.
Kasus korupsi Harun terbongkar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK, pada 8 Januari. Namun, Harun saat itu tak ikut tertangkap. KPK hanya berhasil menangkap Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya.
Harun diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Keimas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.
Sempat terjagi keganjalan, dimana ketika Harun tidak tertangkap saat OTT, Harun dikabarkan langsung kabur ke luar negri. Saat pencarian Harun pihak imigrasi memberikan informasi bahwa Harun melakukan perlintasan ke Singapura pada tanggal 6 Januari. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menegaskan bahwa Harun belum kembali ke Indonesia
Namun setelah itu ternyata Harun Masiku telah diketahui berada di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2019, keterangan tersebut berasal dari istri Harun dan pada akhirnya pihak imigrasi mengakui hal yang sama dan berdalih telah terjadi kerusakan sistem.
Keganjalan juga semakin terasa ketika tim antirusuah mengaku mengendus keberadaan Harun di Perguruan Tinggi Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta, ketika menggelar operasi senyap pada 8 Januari. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200211132204-33-473578/harun-masiku-hilang-atau-dihilangkan
Pihak KPK tidak segera membeberkan bahwa mengetahui keberadaan Harun pada tanggal 7 dan 8 Januari tersebut. Dengan ini terlihat bahwa pihak KPK dan imigrasi seperti bekerja sama untuk menutupi jejak Harun, bahkan dengan alasan rusaknya sistem, alasan sulit diterima.
Sebagai penegak hukum, KPK seharusnya terang-terangan dalam memberikan informasi kepada publik, bukan malah menutupi atau malah melindungi koruptor 6gseperti ini. Hal ini jelas membuat masyarakat semakin kecewa, berbeda dengan penanganan kasus pada terduga teroris yang sangat cepat penangkapannya, menangkap koruptor sangat diulur ulur, atau malah sengaja dilindungi.
Harun Masiku memang sudah tercatat dalam daftar pencarian orang. Namun hingga saat ini tak kunjung mendapat titik terang. Jangan sampai Harun menjadi buronan hanya formalitas belaka. Politus PDIP ini seharusnya ditangkap bukan malah dilindungi.
Pihak KPK juga mengatakan bahwa akan mempercepat pencarian Harun. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim, tim lembaga antirasuah masih terus mencari keberadaan Harun Masiku. Bahkan, menurut Ali, pergerakan tim lembaga antirasuah diminta dipercepat guna menemukan Harun. penyidik terus mencari keberadaan yang bersangkutan. Dan tadi kita sudah memerintahkan penyidik untuk terus mencari, pergerakan harus dipercepat," ujar Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020). Ia juga menjelaskan selama pencarian harun tidak ada kendala. Namun terbukti sampai sekarang masih nihil.
https://m.liputan6.com/news/read/4175854/kpk-klaim-akan-percepat-penangkapan-harun-masiku
Kasus ini semakin membuat resah, jika pihak yang bersangkutan untuk menegakkan peraturan tidak lagi jujur, harus kepada siapa lagi masyarakat percaya? Tindakan korupsi yang sudah jelas didepan mata seperti ditutu tutupi. Masyarakat tentu butuh keadilan, bukan kesewenang-wenangan dari pemimpin atau pengeuasa.
Dengan ini kita juga semakin tahu, bahwa dengan sistem ini, hukum juga tidak dapat ditegakkan dengan adil. Siapa yang memiliki kedudukan tinggi, dan bergelimang harta selalu menang, sedangkan rakyat kecil selalu dibohongi.
Demokrasi terbukti sistem rusak, anak dari kapitalis sekuleris yang dengan ini kasus korupsi seperti ini tidak akan teratasi secara tuntas. Hukum yang tidak membuat jera para koruptor membuatnya terus bermunculan.
Semakin nyata kerusakannya, semakin nyata kita tidak bisa berharap dengan demokrasi. Kasus korupsi yang tak kunjung tuntas adalah salah satu bentuk kegagalan sistem ini dalam menegakkan keadilan dan kegagalan dalam mengatasi problematika kehidupan.
Masyarakat membutuhkan sistem yang nyata dapat menegakkan keadilan dan menyejahrerakan. Sistem ini jelas adalah sistem islam yang dapat menegakkan keadilan dan menyejahterakan. Peraturan sistem yang langsung dari Allah jelas peraturan terbaik dan yang paling tepat untuk ditegakkan. Sudah seharusnya meninggalkan demokrasi yang hanya menimbulkan kerusakan.
