Oleh : Yaumil Khairiah
Pemerintahan diindonesia kembali membuat gencar para masyarakatnya, kembali mereka mengeluarkan kebijakan timpang sebelah ini, bukannya membuat rakyat sejahtera, tetapi malah membuat rakyat semakin terpuruk, Sungguh malang nasib rakyat diindonesia, ditahun 2019 sudah dikagetkan dengan BPJS yang harus dibayar dua kali lipat, sekarang ditambah dengan pencabutan subsidi untuk kalangan menengah ke bawah.
Subsidi adalah tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga-harga dan mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Selain bentuk keuangan, subsidi dapat berbentuk kebijakan proteksionisme yaitu hambatan perdagangan (Trade barier) dengan menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Sehingga ada jaminan terhadap perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Namun faktanya pemerintah perlahan mencabut subsidi sebagai pelayanan publik seperti listrik, BBM, kesehatan, transportasi dan lainnya.
Pemerintah pun menambah daftar Pencabulan subsidi ditahun 2020 ini, Ada 3 subsidi yang dicabut oleh pemerintah yaitu pencabutan subsidi gas LPG 3 kg, Melalui pernyataan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah akan mencabut subsidi LPG 3 kg di pertengahan tahun 2020 mendatang, sebab pemerintah mengevaluasi subsidi LPG 3 kg tidak efisien. Adapun pencabutan subsidi lainya ialah subsidi untuk pelajar tunanetra dan juga gaji guru honorer.
Di saat pemerintah mencabut subsidi untuk rakyat menengah ke bawah tetapi disisi lain pemerintah malah memberikan subsidi kepada konglomerat, yang padahal tujuan subsidi agar menghindari ketimpangan ekonomi tetapi malah semakin memperlihatkan ketimpangan ekonomi dinegara Indonesia. Seperti Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai 7,5 triliun sepanjang Januari - September 2017. Seperti Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh cnnidonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp 4,16 triliun. (https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180116202504-92-269411/lima-konglomerat-sawit-disuntik-subsidi-mega-rp75-triliun.)
Kebijakan pemerintah yang menyimpang sebelah membuat rakyat miskin semakin dipersulit sedangkan rakyat kaya diberi kucuran dana yang sangat besar, wajar saja kalau masyarakat mengatakan bahwa Rezim saat ini adalah Rezim yang dzolim, terlihat nyata di hadapan masyarakat kalau pemerintah pilih kasih terhadap rakyatnya, di mana pemerintah menganakemaskan penguasa tapi menganaktirikan rakyat miskin. Tetapi jangan heran, Seperti inilah Rezim korporatokrasi, semakin hari semakin abai dengan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam pandangan Kapitalisme pun pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar yaitu negara menggunakan prinsip untung rugi kepada masyarakat, apabila para penguasa sudah merasa rugi maka subsidi dihapuskan dan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat negara untung. Sangat ironis, para penguasa yang seharusnya melayani masyarakat tapi malah mencari keuntungan kepada rakyat. Sangat berbeda dengan sistem Islam yang diciptakan oleh Allah SWT. Hukum syara pun mengatur bagaimana harusnya mereka yang menjadi penguasa harus tetap menjalankan amanah dalam pengurusan umat tanpa memandang untung rugi dan penguasa pun menyadari bahwa semua kebijakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Maka dari itu Islam mewajibkan siapa pun yang menjadi penguasa harus mengetahui ilmu ilmunya dalam mengurus umat sesuai hukum syara bukan mereka yang haus akan kekuasaan memanfaatkan kekuasaannya untuk menghisap darah rakyatnya.
Sistem Islam pun mengatur dalam hal subsidi, subsidi dalam artian bantun keuangan agar menghindari ketimpangan ekonomi yaitu diwajibkan, karna dalam hukum syara pun harta harus disebar agar tidak menumpuk kepada salah satu individu saja. Nabi Muhammad pun sudah mencontohkan, pada saat Rasulullah hanya membagikan harta kepada kaum muhajirin saja tidak kepada kaum Anshar, karena Rasulullah melihat adanya ketimpangan ekonomi antara mereka, inilah konsep subsidi dalam sistem khilafah yang memberi keberkahan pada perekonomian masyarakat maupun negara. Tetapi saat ini masih belum bisa menerapkan sistem ekonomi seperti Rasulullah, karena Rasulullah menerapkan sistem Islam yang dibuat oleh Allah, sedangkan pemerintahan Indonesia menerapkan sistem kapitalis yang dibuat oleh manusia.
Biodata penulis :
Nama : Yaumil khairiah
Alamat. : Jl. Basuki Rahmat no. 54 kelurahan Agung kecamatan Tanjung kabupaten
Tabalong Kalimantan
Aktifitas. : Ibu Rumah Tangga
