Oleh : Fatimah Arjuna (Aktivis Dakwah Kampus)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, saat ini Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara mana pun untuk mengatasi persoalan di Perairan Natuna.
Ia bahkan mengaku telah menolak bantuan dari Amerika Serikat yang berniat membantu Indonesia menangani polemik dengan China di kawasan Laut China Selatan.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud ketika bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr.
"Saya bilang enggak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu," kata Mahfud di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).
Menurut Mahfud MD, jika Indonesia menerima bantuan dari AS, maka bisa saja terjadi konflik dengan China.
Perairan Natuna memanas kembali setelah kapal patroli milik badan keamanan laut (coast guard) Tiongkok mengawal kapal-kapal ikan mereka di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kapal penjaga pantai (coast guard) milik Angkatan Laut Cina nekat menerobos perbatasan.
Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL.
Meski coast guard Cina berhasil diusir Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan militer Indonesia, namun mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak di perairan tersebut. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.
Cina mengklaim perairan Natuna masuk wilayahnya. Dasar yang digunakan adalah sembilan garis putus-putus (nine dash line/ NDL). NDL merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Meski Cina juga merupakan anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di Laut Cina Selatan. Sikap ini menunjukkan arogansi Cina terhadap Indonesia.
Mengapa Cina sedemikian ngototnya ingin menguasai kawasan ini ? Tentu saja hal ini tidak lepas dari SDA yang melimpah yang ada di kawasan tersebut. Banyak media mainstream maupun citizen journalist yang sudah memberitakan apa sebetulnya yang diincar Cina dengan Natuna, yaitu kekayaan alam.
Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Di dalam perut buminya juga bergelimang minyak. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion kubik feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.
Menurut data Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Januari 2016, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di Indonesia, yakni mencapai 49,87 persen. Bahkan disebutkan oleh para ahli, cadangan gas alam Natuna ini adalah yang terbesar di dunia.
Belum lagi dengan potensi sumber daya lautnya, di kepulauan yang terletak di teras depan negara Indonesia ini terhampar aneka jenis terumbu karang yang sangat memukau.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Kemudian, juga ada potensi ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ekor kuning, udang putih, dan lainnya. (cnnindonesia.com).
Sedangkan untuk komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Potensi ikan pelagis Kabupaten Natuna mencapai 327.976 ton/tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 262.380,8 ton/tahun (80% dari potensi lestari).
Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan ikan pelagis hanya mencapai 99.037 atau 37.8% dari total jumlah tangkapan yang dibolehkan. Selebihnya yaitu sebesar 163.343,8 ton/tahun (62.25%) belum dimanfaatkan (kompas.com, 4 Januari 2020).
Kekayaan alam itulah yang membuat banyak kapal asing ilegal mengintai Natuna, terutama Cina. Sangatlah wajar bagi RRC untuk sungguh-sungguh mengklaim sepihak wilayah tersebut sebagai miliknya.
Inilah yang menjadi inti masalah, kedaulatan wilayah Indonesia telah diklaim sepihak oleh Cina. Sangatlah jelas bahwa hal ini merupakan upaya perebutan wilayah kedaulatan sebuah negara merdeka yang berdaulat. Ini adalah perampokan sebuah negara terhadap negara lain yang sama-sama berdaulat.
Nampak Cina ingin menunjukkan hegemoninya di kawasan Indo Pasifik. Jelas ini merupakan “serangan” yang efeknya bisa bermacam-macam. Dari mulai stabilitas keamanan sebuah kawasan, sampai pada konflik ideologi.
Lalu, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia?
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua skema besar. Pertama, pendekatan diplomasi atau pendekatan politik. “Diplomasi itu dimulai dengan yang lembut (soft). Sampai dengan yang keras (hard),” ujar Moeldoko saat ditemui di Kantor Kemenko PMK.
Skema kedua katanya, pemerintah akan melakukan pendekatan militer atau keamanan, yakni pertahanan keamanan. Di mana TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area laut Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.
“Sekarang diplomasinya yakni menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi. Saya pikir dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan,” tutur Moeldoko. Ke depannya kata dia akan ada penyelesaian lebih lanjut, yakni dengan menggelar pembicaraan tingkat tinggi. “Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan,” tegasnya.
Namun, apakah dua skema besar ini akan membuat konflik kepulauan Natuna kemudian selesai? Sepertinya tidak, dan ternyata tidak. Mengapa? Karena Indonesia memiliki keterikatan dan ketergantungan yang sangat besar terhadap Cina. China sebagai sumbangsih terbesar bagi Indonesia maka tak heran jika Indonesia mempersilakan china menggali SDA sumber daya alam Indonesia.
Berdasarkan data Badan Koordinator dan Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari Cina di Indonesia selama triwulan ketiga 2019 mencapai 1,023 miliar dollar AS. Jumlah proyek Cina di Indonesia pun mencapai 1.619 proyek.
Apakah presiden ambil alih dalam masalah ini, Tentu kita bisa melihat dengan kaca mata sendiri. Bagaimana pemerintah lepas handal dan bersikap ketakutan dalam menghadapi masalah perairan Natuna. Inilah yang menjadi batu sandungan untuk kasus Natuna. Ini pula yang membuat Cina menjadi arogan, sehingga Pemerintah seperti terbata-bata dan kikuk untuk secara frontal bersikap, bahkan sikap Presiden dan kepala staf Pertahanan berbeda.
Kembali pada Islam
Sesungguhnya jika kita mau kembali kepada Islam, maka sangat jelas apa yang seharusnya dilakukan. Dalam Islam, menjaga keutuhan wilayah adalah wajib, karenanya wajib untuk mempertahankan wilayah kepulauan Natuna dari gangguan negara-negara lain yang hendak menguasainya, termasuk Cina. Kembali kepada islam pertanda bahwa sistem yang di terapkan saat ini bukanlah membawa kepada kesejahteraan.
Hal ini didasarkan pada hadis: Dari Arfajah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama’ah kalian, maka perangilah ia.”(HR Muslim).
Sudah semestinya kita putuskan hubungan perdangan bahkan ekspor dan impor pun harus di hentikan, Serta menutup rapat-rapat kerja sama dengan China jika itu membawa kepada Kemudharatan bukan kepada Kemaslahatan.
Selain itu, sudah seharusnya memutus hubungan dengan Cina, bukan bekerja sama dengannya. Dalam Islam, Cina dapat dikategorikan sebagai negara kafir harbiy , yaitu negara asing yang sedang memerangi negara muslim.
Terlebih lagi, saat ini dapat dikategorikan kepada ad-dawlah al-kafirah al -harbiyah al-muhâribah bi al-fi’li yaitu negara kafir harbi yang benar-benar sedang memerangi umat Islam secara nyata. Terbukti dengan tindakannya yang biadab terhadap kaum muslimin di Uighur. Kemudian bgaimana mereka memperlakukan kaum muslim bak binatang. Masihkah kita ingin mempertahankan sistem yang rusak ini atau kembali kepada sistem islam.
Sikap yang harus diambil terhadap negara kafir harbiy muharibah fi’lan, asas interaksinya adalah interaksi perang, tidak boleh ada perjanjian apa pun dengan negara kafir seperti ini, misalnya penjanjian politik (seperti hubungan diplomasi), perjanjian ekonomi (seperti ekspor-impor), dan sebagainya. Benar-benar tidak ada kerja sama apa pun (An-Nabhaniy, Syakhshiyyah Islamiyyah 2).
Apakah Indonesia tidak mampu mengelolah SDA nya sendiri atau Indonesia memang Negara yang sangat butuh sekali dengan China sehingga mempersilahkan mereka mengambil hak yang semestinya milik kita dengam rakusnya di ambil asing (China).
Sudah saatnya negeri ini melepaskan seluruh ketergantungan pada Cina dan negara-negara lainnya, termasuk Amerika, sehingga menjadi negara yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain.
Mengelola sendiri kekayaan alam yang melimpah ruah, menjamin keamanan rakyatnya sendiri. Meski hal ini memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan yang luar biasa. Mengelolah kekayaan alam bisa menjadi pundi kesejahteraan rakyat. Akan membuat kebutuhan ruang tenaga kerga tak lagi susah di dapatkan.
Terlebih lagi, negeri Tirai Bambu ini mengusung ideologi selain Islam, maka lawannya juga harus berupa ideologi, yaitu Islam yang secara kaffah diterapkan oleh Negara Khilafah, daulah khilafah Islamiyah. Jangan sampai ideologi asing yang akan mengalahkan ideologi islam, Hanya para pejuangnya saja yang mampu menelaah rusaknya sistem yang di usungkan oleh pembeci syariah kaffah itu sendiri.
Tegaknya Daulah Islamiyah merupakan kewajiban dari Allah dan juga merupakan warisan Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dan pernah ditegakkan selama kurang lebih 13 abad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan, nonmuslim pun mendapatkan rahmat-Nya pula dan itu semua diakui oleh dunia. Khilafah pun menjadi negara adidaya yang ditakuti dan disegani. Bahkan negara Islam menjadi kiblat para Negara barat saat itu sehingga penggalian ilmu pengetahuan yang saat ini mereka dapatkan tidak lain dari jerih keringat islam.
Islam bukan hanya sebagai solusi saja ia mampu membuat rakyat sejahterah dengan mengelolah kian melimpah ruahnya kekayaan alam Indonesia ini mampu membangkitkan Negri dari keterpurukan ekonomi.
Maka, jika ingin kasus seperti Natuna tak berulang, harus terapkan Islam! Aturan dari Allah Swt., Al-Khalik al Mudabbir. Sehingga kedaulatan dikembalikan pada fitrah hakikinya, yakni anugrah Allah yang harus dilaksanakan secara kafah sesuai petunjuk-Nya. Wallahu a’lam bishshawwab
Bukittinggi, 26 Januari 2020
#KompakNulis
#PenaPejuang
#PenaMembela
#SolusiIslam
