Pembangunan Infrastruktur, untuk siapa?

Nuriya Fakih

Sektor infrastruktur dan budaya kerja yang dimiliki masyarakat Jawa Timur dinilai sangat mendukung bagi pengembangan investasi di provinsi Jawa Timur.  Dengan kondisi masyarakatnya yang terbuka dan memiliki produktivitas yang sangat baik,  Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada dua akses penting di Jawa Timur yang menjadi prioritas percepatan pembangunan ekonomi, yakni Selingkar Wilis dan jalan Ponorogo-Madiun. Dua akses ini dalam waktu dekat bukan lagi menjadi wacana namun akan menjadi kenyataan setelah Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Jawa Timur.

Pembangunan jalan yang mengelilingi pegunungan Wilis atau selingkar Wilis merupakan konsep pengembangan dan pembangunan terpadu bagi daerah-daerah yang masuk gugusan Mataraman yang mencakup daerah-daerah di bagian barat Jawa Timur mulai dari Kediri, Ponorogo, Nganjuk, Madiun, Magetan hingga kabupaten Ngawi (https://www.merdeka.com). 

Sehingga percepatan pembangunan di wilayah Selingkar Wilis ini akan mencakup sejumlah rencana pembangunan berbagai infrastruktur penunjang seperti bandara Kediri, jalur tol Kertosono sampai ke Tulungagung, pembenahan jalan dan penuntasan jalur Lintas Selatan. Selain itu juga menghubungkan daerah-daerah di sekitar Gunung Wilis di 13 kabupaten dan kota seperti Ponorogo, Madiun, Pacitan, Magetan, Trenggalek dan Tulungagung (kompas.com).

Untuk wilayah Ponorogo yang akan dilalui proyek Selingkar Wilis, pembangunan dilakukan mulai dari perbatasan Madiun yakni di Toyomarto, Gondowido sampai ke tepi telaga. Kemudian keluar komplek telaga menuju ruas jalan Kabupaten Ngebel – Kesugihan. Perempatan pasar Kesugihan ke selatan menuju Pulung, sampai pasar pulung belok kiri ke arah Sooko. Kemudian sampai perempatan Desa Suru belok ke kanan arah Ngadirojo menuju  ke daerah Masaran di Kabupaten Trenggalek (beritajatim.com).

Seperti halnya Ponorogo, Kota Madiun yang masuk dalam wilayah Mataraman juga memberikan kontribusi dalam proyek Selingkar Wilis ini.  Kepastian pembangunan Ring Road Timur senilai Rp 600 miliar bakal dimulai tahun 2020 setelah muncul Perpres No 80 Tahun 2019. Selain itu, Kota Madiun juga mendapatkan 3 proyek lain yang bersumber dari APBN. Ring Road Timur ini rencananya dimulai dari kawasan terminal melewati Kelurahan Tawang Rejo, Kelun, Kanigoro, Manisrejo hingga tembus jalur Ponorogo-Madiun (madiuntoday.id).

Integrasi wilayah lewat proyek Selingkar Wilis dan masifnya pembangunan infrastruktur di wilayah Mataraman, termasuk di Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun tidak terlepas dari program MP3EI yang dicanangkan pemerintah pusat sejak tahun 2011. Konektivitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan program MP3EI sehingga wajar berbagai sarana infrastruktur struktur digenjot pembangunannya di berbagai daerah dengan harapan potensi budaya dan ekonomi yang ada dikawasan daerah sekitar Gunung Wilis dapat digali dan ditingkatkan (surya.co.id). 

Wilayah barat Jawa Timur yang masuk ke wilayah Mataraman memiliki potensi yang sangat menggiurkan bagi pemilik modal.  Sebut saja objek wisatanya. Mulai dari wisata alam, seperti gunung, desa wisata, wisata perkebunan, air terjun, hingga wisata budaya serta situs-situs candi. Sektor perkebunan daerah ini juga berlimpah. Ada cengkih, ada kakao, kopi, teh, hingga pisang, kenanga, dan atsiri. Belum lagi, sektor pertaniannya, ada padi, bawang merah, lombok, tebu, dan lainnya. Sektor perikanan ada ikan tangkap dan budi daya. Begitu juga sektor pertambangannya (htpps://m.bisnis.com). Sehingga dengan pembangunan infrastruktur yang memadai seperti bandara dan jalan tol akan mempermudah akses bagi pemilik modal untuk masuk ke wilayah Mataraman.

Selain potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki, daerah-daerah di wilayah Mataraman ini juga memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota terendah di Jawa Timur, seperti Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan(Kompas.com).  Kondisi seperti ini bagaikan paket lengkap bagi pemilik modal. Sudahlah diberi kemudahan akses dengan pembangunan infrastruktur ditambah lagi dengan upah rendah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerjanya, inilah yang kemudian menjadikan pemilik modal semakin tergiur untuk berinvestasi di wilayah ini.

Alih-alih pembangunan ekonomi diperuntukan bagi  kepentingan dan kemudahan akses rakyat, namun kenyataannya bagai punguk merindukan bulan. Contoh saja,  dengan harga tiket pesawat dan tarif tol yang terbilang tinggi tidak semua rakyat akan mampu menikmati fasilitas infrastruktur yang dibangun pemerintah.  Apalagi tahun 2020 pemerintah akan menaikkan tarif tol dan berbagai kebutuhan lain.  Lagi-lagi, mereka dengan kapital yang besar saja yang akan mampu menjangkauinya.  Akhirnya rakyat kebanyakan akan gigit jari dan hanya menikmati dari kejauhan.

Mahalnya biaya untuk mengakses bandara ataupun jalan tol tidak lepas dari peran swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, karena memang secara teknis program MP3EI berjalan melalui skema kerjasama pemerintah dengan swasta. Sehingga corak negara reinventing government akan semakin terlihat, negara menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta dan menjadikan hubungan negara dan rakyat hanya seperti pedagang dengan hitung hitungan untung dan rugi.

Corak reinventing government nampak di dalam negeri yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis.  Konsep pembangunan ekonomi kapitalis ini sangat bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi didalam Islam.

Dalam sistem Islam,  infrastruktur adalah hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan rakyatnya.  Dengan dasar kaidah syara'  “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib (suatu kewajiban tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib),  oleh karena itu Negara Khilafah wajib membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri.

Negara khilafah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri.

Dimasa kepemimpinan Khalifah Umar bin al Khattab,  sejak tahun ke-16 Hijriyah kebijakan pembangunan infrastruktur dialihkan ke perbaikan berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan.

Ketika Khalifah Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa ada salah satu sungai yang pernah mengalir di antara sungai Nil di dekat Benteng Babilonia hingga ke Laut Merah. Al-Faruq menginstruksikan Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menggali kembali sungai itu. Padahal sungai yang   pernah menyatukan Mesir dan hijaz serta mempermudah perdagangan itu telah dibiarkan dan ditutupi tanah oleh Romawi.  Amru bin Ash pun menggali kembali sungai tersebut sehingga memudahkan jalan antara Hijaz dan Fusthath, ibukota Mesir kala itu. 

Setelah pengalian sungai rampung,  aktivitas perdagangan di antara kedua lautan itu pun kembali bergeliat sehingga bisa membawa kesejahteraan.  

Selain itu, Khalifah Umar meminta Gubernur Mesir menyediakan jamuan makanan dengan stok melimpah dan gratis di perjalanan menuju Madinah dan Makkah. Hal itu membawa manfaat bagi penduduk haramain. Hal itu terus berlaku hingga setelah masa Umar bin Abdul Aziz.   

Amru bin Ash juga menggali kanal air sejauh tiga farsakh dari hulu hingga Basrah untuk memasok air dari daerah menuju Bashrah.

Demikianlah berbagai proyek infrastruktur dimasa Khalifah Umar bin Khattab, mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya dan dibangun dengan landasan ketaqwaan pada Allah SWT.

Semoga dimasa datang akan muncul sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab yang lebih memperhatikan urusan rakyat. Dan sosok seperti itu hanya akan terwujud pada sistem yang bersumber dari ilahi, yakni khilafah.