Oleh: Eny Alfiyah, S.Pd.
Member Akademi Menulis Kreatif dan Komunitas Penulis Jombang
Kapitalisme merupakan sistem politik kekuasaan yang berbasis modal. Mereka yang bermodal banyaklah yang bisa maju pada tampuk kekuasaan. Sistem kapitalisme ini melahirkan sistem korporatokrasi. Menurut wikipedia korporatokrasi adalah pemerintahan perusahaan yaitu sebuah istilah yang mengacu pada bentuk pemerintahan dimana kewenangan telah didominasi atau beralih dari negara kepada perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi ( perusahaan )yang dikuasai oleh korporasi. Wajarlah bila kekuasaan sudah didapat senantiasa akan menuntut modal kembali tentu dengan keuntungan. Kapitalisme tetap bertahan di negeri ini meski sangat merugikan masyarakat.
Fakta di Indonesia, banyak kenaikan tarif di awal tahun 2020 pada layanan publik. Hal ini diberitakan oleh cnbcindonesia.com ada sejumlah kenaikan berbagai tarif di tahun ini. Di antaranya tarif listrik, tarif kesehatan yang dikelola oleh BPJS, tarif damri, tarif parkir, tidak ketinggalan tarif tol juga dinaikkan. (cnbcindonesia.com, 29/12/2019) Kita ketahui naiknya tarif layanan publik menambah beban berat rakyat. Sumber daya alam yang kaya raya yang seharusnya untuk kepentingan rakyat namun hal ini tidak terpenuhi akibat pengelolahan negara beralih pada korporasi. Kita ketahui korporasi adalah pengusaha yang mempunyai modal tebal dalam investasi pembangunan untuk mendapatkan keuntungan. Negara hanya menjadi regulator yaitu pemberi kebijakan yang dimana berpihak pada korporasi sebagai kompensasi kembali modal yang keluar untuk sampai pada tampuk kekuasaan. Negara yang sibuk memenuhi kompensasi korporasi sehingga abai dalam menjalankan kewajibannya.
Secara empiris kapitalisme telah membuat jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. Rakyat yang tidak mampu secara ekonomi pasti mereka tidak bisa menikmati pelayanan publik. Rakyat harus membayar premi kesehatan, biaya tol, listrik yang seharusnya sudah menjadi hak mereka tanpa biaya mahal. Sangat ironi di negeri ini, rakyat sudah mengencangkan ikat pinggang terhadap tingginya harga kebutuhan pokok ditambah mahalnya biaya pelayanan publik dan sempitnya mata pencaharian. Hal ini banyak PHK dari perusahaan yang tutup akibat kalah dengan barang impor. Ditambah dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja lewat omnibus law justru digodok untuk memudahkan tenaga kerja asing masuk Indonesia.
Rakyat yanģ menjadi korban akibat pengelolahan negeri ini dengan kapitalisme. Harusnya hal ini disadari oleh rakyat bahwa kapitalisme tidak membawa pada kesejahteraan.
Pemenuhan Tanggung Jawab Penguasa dalam Islam
Islam agama yang paripurna dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur hidup manusia. Risalah Islam diturunkan untuk rahmat seluruh alam begitu juga terkait dalam riayah kebutuhan rakyat. Bila tidak menggunakan risalah Islam dalam pengelolahan negeri maka akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Hal ini tersurat dalam terjemah kalam Ilahi dalam surat toha ayat 124
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". Ini adalah celaan Sang Pengatur hidup kita bila tidak memakai aturan-Nya dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan penghidupan yang sempit, termasuk dalam hal pengelolahan negeri.
Sementara dalam terjemah surat al a' raf ayat 96 menyiratkan bahwa kita harus bertaqwa yaitu kembali pada aturan ilahi untuk menyeleseikan persoalan kehidupan termasuk dalam pengelolahan negeri.
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".
Hal ini menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai suatu jalan atau sistem hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan umat adalah sebuah kewajiban penguasa bukan sebuah ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan. Riayah umat ala sistem kapitalisme sangat bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan umat Islam. Kita kaum muslimin harus menyadari bahwa Islam sebagai solusi problematika umat manusia termasuk dalam pengelolahan negeri dan pemenuhan kebutuhan umat. Maka harus senantiasa dideraskan opini ketidakadilan sistem korporatokrasi terhadap rakyat untuk tidak lagi dijadikan kebijakan oleh negara. Hal ini tentulah harus dipahami rakyat dan penguasa. Bila pemegang kekuasaan dan sebagian tokoh masyarakat memahami akan hal itu, akan mudah dalam penerapannya.
Wallahu alam bisshowab.
