Oleh : Dara Millati Hanifah, S.Pd
.
Satu minggu yang lalu, presiden Jokowi mengumumkan staf khusus untuk presiden, yang berjumlah sekitar 12 orang. Tujuh di antaranya adalah kalangan milenial.
.
"Ketujuh milenial ini memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif, sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara out of the box, yang melompat, untuk mengejar kemajuan negara kita" Kata Jokowi di Istana negara (kamis 21/11/2019).
Di mlihat, dari 12 orang yang ditunjuk Jokowi menjadi staf khusus masih ada aroma-aroma politik bagi-bagi kekuasaan. Karena sebagian besar adalah pendukung Jokowi pada pilpres 2019.
Peneliti forum masyarakat perduli parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, politik tersebut memang bukan barang baru di era Jokowi. Menurutnya, diangkat staf khusus ini hanya menyenangkan lingkaran oligarki yang telah berjasa memenangkan Jokowi dua periode. Ia menambahkan, dengan memilih staf khusus milenial, Jokowi sedang membuat citra bahwa dirinya sosok yang dekat dengan milenial. Padahal itu hanya menutupi lingkaran oligarki di pemerintahannya (tirto.id 23/11/2019).
.
Surya Paloh Ketua partai Nasdem menyambut baik penunjukan staf khusus ini. Menurutnya itu memberi kesempatan anak muda magang di dunia pemerintahan. Ia juga meyakini hal tersebut akan berdampak pada kebijakan pemerintah yang mampu menyerap aspirasi milenial. Dengan adanya hal tersebut, akan membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang ungggul. (Kompas.com 24/11/2019).
.
Dengan ditunjuknya staf khusus ini, otomotis pengeluaran akan bertambah. Apalagi saat ini, kita (Indonesia) perekonomiannya buruk. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi kaum milenial. Atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang tak kunjung usai. Tetapi, ini menambah permasalahan baru.
.
Itulah potret pemerintahan dalam demokrasi. Yang hanya mementingkan kepentingan asing dan aseng. Padahal banyak rakyatnya yang hidupnya masih di bawah kelayakan. Bukankah tugas pemerintah adalah mengurusi rakyat? Tetapi, jika sistemnya masih demokrasi itu adalah hal mustahil.
.
Berbeda jika Islam yang menjadi sistemnya. Mereka dalam hal ini pemerintahan benar-benar serius mengurusi rakyatnya. Dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya kebutuhan rakyat terpenuhi. Secara otomotis, rakyat hidup sejahtera. Birokrasi yang tersusun rapi hanya ada di dalam pemerintahan Islam. Semua aturan yang digunakan adalah aturan Allah tidak ada campur tangan manusia. Semua berjalan sesuai Alquran dan As-Sunnah.
.
Wallahu 'alam bi shawab
