Problematika Pangan Nusantara




Oleh : Ummu Himmah
Member Akademi Menulis Kreatif 


Berdasarkan hasil riset Global Hunger Index (GHI) yang dikeluarkan oleh Concern Worldwide dan Welthungerhilfe, indeks kelaparan Indonesia masuk kategori serius. Indonesia berada di peringkat ke-70 dari 117 negara dengan skor 20,1 seperti dinukil Sindonews dari situs globalhungerindex.org, Rabu (4/12/2019). 

Dalam riset tersebut digunakan indikator-indikator  untuk menentukan level GHI  suatu negara. Indikator-indikator itu adalah jumlah orang  kekurangan gizi, yaitu jumlah asupan kalorinya tidak mencukupi di suatu negara. Menurut Child Wasting, indikator permasalahan gizi pada anak di bawah lima tahun di mana bobot tubuhnya jauh di bawah normal. Indikator lainnya adalah stunting yaitu terhambatnya pertumbuhan pada anak-anak di bawah lima tahun kemudian indikator lainnya adalah  tingkat kematian anak-anak di bawah lima tahun.

Beberapa waktu yang lalu ditemukan warga Suku Anak Dalam yang mengalami kesulitan pangan berminggu-minggu yang terpaksa memakan makanan yang tidak sewajarnya. Selain itu terdapat 88 daerah (sekitar 7 juta jiwa) yang mengalami rawan pangan karena rendahnya akses terhadap pangan. Bahkan laporan ADB menyebut 22 juta warga Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Besar kemungkinan faktanya jauh lebih banyak lagi dari data yang terungkap.

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan rencana pembuangan dua ribu ton beras Bulog senilai 160 miliar yang katanya sudah melebihi masa penyimpanan atau kadaluarsa. 

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Karena itulah, beras harus dibuang atau dimusnahkan. (cnnindonesia.com 2019/11/29)

Ibarat ayam mati di lumbung padi. Kelaparan disaat stok beras untuk konsumsi publik mencukupi. Padahal di waktu yang sama stok beras di Bulog saat ini mencapai 2,3 juta ton. Masalah ketahanan pangan bukan sekedar stok pangan yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga pemerataan distribusi pangan tersebut. Serta kemampuan rakyat dalam mengakses sumber pangan.

Distribusi pangan yang tidak merata  disebabkan karena daya beli masyarakat yang rendah, ditambah dengan tingginya harga beras di pasaran sebagai akibat permainan kartel dalam impor beras. Maka kemudian Perum Bulog menggandeng Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyalurkan beras kualitas medium, khususnya ke masyarakat menengah ke bawah. Dengan kerja sama dengan Aprindo, Buwas berharap distribusi pangan tidak lagi dikuasai pihak tertentu.
(cnnindonesia.com 2019/11/29)

Sehingga  jaminan beras atau bahan pangan lainnya yang berkualitas akan mampu dinikmati oleh masyarakat. Jika terlihat masih tetap terbukanya pintu impor yang memberi peluang permainan harga bebas di pasar. Negara sebagai pengayom masyarakat tentunya harus mempunyai mekanisme yang jelas tentang distribusi pangan ini dari hulu hingga hilir. 

Hal ini pernah dicontohkan sahabat Umar bin Khattab saat beliau menjadi kepala negara, beliau turun sendiri memastikan bahwa perkepala telah tercukupi pangannya. Karena Islam memandang bahwa sandang, pangan dan papan adalah hak asasi rakyat yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Negara akan memberikan kemudahan rakyatnya dalam mengakses  kebutuhan pokok ini, dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para penanggung nafkah. Hingga penghasilan yang didapatnya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika tidak ada penanggung nafkah maka negaralah yang akan memberi dan mencukupi kebutuhan asasi warganya. 

Kemudian negara juga akan menutup rapat jalan yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi harga dengan sanksi yang tegas terhadap para penimbun bahan pangan. Impor hanya akan dilakukan saat negara benar-benar dalam kondisi paceklik atau terjadi kekosongan stok pangan sebagai akibat gagal panen, sehingga tidak akan terjadi permainan harga oleh para pengusaha. Hanya negara dengan sistem perekonomian islamlah yang akan mampu mewujudkan semuanya, mensejahterakan seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishshawab.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak