Oleh: Hijriana H Djalil
Perencenaan grade ormas Di sampaikan oleh mentri dalam negeri Tito Karnavian dalam pertemuannya selepas Munas APPSI dihotel
Borobudur,Jakarta pusat, “Dalam perjalanannya ada ormas yang positif, artinya mampu mendorong selain mengkritik. Ada juga yang bisa berkalaborasi dengan pemerintah tanpa menghilangkan indenpedensinya” (Kumparan News 26/11/2019, 14:31).
Menurutnya upaya ini tujuannya semata-mata agar bisa memilah mana yang bisa di ajak berkalaborasi, yang perlu di bina dan yang perlu diluruskan. Namun ternyata upaya ini menimbulkan pro dan kontra, tersebab pastilah akan menimbulkan perselisihan di tengah ormas itu sendiri, bisa jadi ada yang dipedulikan ataupun yang tidak sejalan dengan inginya pemerintah langsung diberangus.
Menurut anggota DPRD dari fraksi partai demokrat Disik Mukrianto “Hati-hati dengan pengelompokkan, yang dilakukan justru akan menimbulkan kesenjangan perlakuan atau potensi tidak fair, jangan sampai terjadi pergeseran paradigma, sehingga ormas diposisikan sebagai ancaman. Kalau itu yang terjadi, kehidupan berdemokrasi, berserikat, dan berkumpul berpotensi mundur jauh kebelakang menuju bandul oligarki m ” (iNews.id 26/11/2019,19:27.).
Namun belum jelas kapan rencana ini akan terealisasikan, jika kita telisik sebenarnya upaya semacam “Grade ormas” ini sudah lama terjadi, bukankah sebelumnya sudah ada pengelompokkan masjid-masjid yang terpapar radikalisme, ustad-ustad radikal dan masih banyak lagi,y ang menjadi pertanyaannya adalah apakah rencana ini berujung baik? Diluar ekspektasi nyatanya segala bentuk upaya yang dilakukan malah menimbulkan perpecahan ditengan ummat, kontradiksi, dan merujuk pada semacam upaya menakut-nakuti, menimbulkan phobia pada kaum muslimin utuk cinta dan dekat dengan rumah sang ilahi rabbi, mendekat dengan orang-orang baik seperti ustad-ustad radikal yang disebutkan, serta siapun yang bergabung dengan ormas yang ingin berislam secara kaffah. Walhasil perencanaaan grade ormaspun pastilah demikian sama klimaksnya, membungkam ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah, mungkin maksudnya yang tidak sejalan dan menentang kebijakan mereka yang djalim sehingga perlu di grade kan agar ummat menjadi takut untuk berislam secara kaffah.
Padahal seharusnya sebagai pemangku jabatan yang dipercayakan oleh ummat saat ini untuk menjadi pembela dan penyambung lidak rakyat adalah melindungi, memberikan kenyaman dan hak-hak lainnya, dan tidak seharusnya melakukan hal-hal yang menimbulkan ketakutan pada setiap warga negaranya. Maka seharusnya kita semakin sadar bahwa aturan yang diberasal dari kecerdasan mahluk tidak akan pernah bisa memberi kebaikan apalagi aturannya bukan berasal dari Al-quran dan As-sunnah. Mungkin menurut mereka adil tapi bagi sebagian lainya tidak adill, karena hanya yang menciptkan mahluk lah yang paham betul apa saja yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh mahluk-Nya. Wallahu alam bishawab
