Oleh: Nor Aniyah, S.Pd*
Menjadi penyangga ibu kota negara (IKN), Kalsel harus siap segalanya. Tak hanya SDM, juga infrastruktur penunjangnya. “Akan ada perubahan drastis dalam lima tahun ke depan. Jangan sampai masyarakat Kalsel, yang daerahnya menjadi penyangga IKN malah menjadi penonton,” sebut pejabat Bappenas RI dalam Dialog Kebangsaan bertema Paradigma Kepemimpinan bagi Daerah Penyangga IKN, di Rattan In Hotel Banjarmasin. Namun, dibalik itu sudah kah pemimpin menyiapkan dukungan lain? Ia mengatakan, dukungan lain itu berupa tenaga kerja, hasil pertanian, perkebunan, pertambangan hingga industri (kalsel.prokal.co, 01/11/2019).
Salah satu hal yang paling penting dimiliki seorang pemimpin suatu daerah sebelum dia berpikir besar adalah memastikan lapangan kerja terhadap warganya. Untuk itu penting bagi pemimpin daerah juga mengetahui serta menghitung populasi penduduknya. Apalagi terhadap suatu kota yang akan menjadi penyangga ibu kota negara, jumlah penduduk ini akan bertambah seiring statusnya (banjarmasin.tribunnews.com, 31/10/2019).
“Sebagai daerah peyangga pasti kedatangan tamu, migrasi baru akan datang, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga-tenaga yang lain. Tentu, sebagai penduduk asli Kalimantan, bagaimana mengambil peluang dan sekaligus tantangan yang harus dipersiapkan,” ucap dosen Antropologi Universitas Indonesia (UI). Persiapan menghadapi tantangan pembangunan ibukota negara sangat tergantung dengan karakteristik pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat yang peduli rakyat kecil (jejakrekam.com, 31/10/2019).
Sementara itu, Bappenas RI berkata bahwa momentum Pemilu 2020 yang hampir diadakan oleh seluruh wilayah di Kalsel menjadi momentum untuk mempersiapkan Kalsel dalam rangka menjadi daerah penyangga IKN. Harus ada manajemen perubahan yang dipersiapkan oleh calon pemimpin daerah dan kepala daerah yang bertarung di 2020 mendatang (kanalkalimantan.com, 31/10/2019).
Berbagai upaya perbaikan infrastruktur dan peningkatan produksi pertanian akan terus diupayakan Kalsel terkait posisinya sebagai hinterland ibukota negara yang baru. Rakyat akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas berkelas demi menuju kota metropolitan dan penyangga ibukota. Juga akan digenjot menjadi daerah sentra produksi bahan pangan demi pasokan ke ibukota negara kelak.
Kalsel dengan posisi stategis, kaya dengan sumber daya alam memberikan daya tarik, termasuk para pemilik modal. Daerah dengan sektor hutan, tambang (batu bara, dan berbagai mineral) lahan pertanian, pariwisata dan lain sebagainya. Sebagai penyokong yang penting untuk kebutuhan ibu kota baru. Meski di tengah pro kontra, dan minimnya dana.
Sejatinya semua upaya pemerintah saat ini untuk meningkatkan perbaikan kehidupan masyarakat dibiayai atas hutang, sekaligus pajak. Selain itu, semua itu dilakukan demi kepentingan kaum kapitalis yang telah berinvestasi di negeri ini. Agar SDA Indonesia lebih mudah pengangkutannya juga lebih tertancap kuat hegemoni ekonomi di negeri ini.
Sistem ekonomi Islam melarang eksploitasi dan penanaman modal asing dalam negeri. Sebagaimana Islam juga melarang pemberian hak-hak istimewa kepada orang asing manapun. Ini dilakukan agar pihak asing tidak sampai menguasai negeri-negeri Muslim.
Firman Allah SWT: Sungguh Allah sekali-kali tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang Muslim.” (TQS. an-Nisa. [4]: 141).
Sayangnya, negara kini menjalankan sistem sekuler Kapitalisme neoliberal sehingga ada dalam intervensi pihak lain. Negara pun tidak leluasa mengelola sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Pengelolaan secara Islam penting agar didapat distribusi yang adil dari hasil alam kepada rakyat. Tidak seperti sekarang yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
Penguasa yang semestinya mewakili rakyat mengelola SDA, kini hanya menjadi pengatur, bukan pelaksana. Dan dalam faktanya, penguasa dalam sistem sekuler Kapitalisme tunduk kepada kepentingan swasta dan asing. Segala kebijakan tidak lepas dari intervensi kapitalis lokal maupun global. Sehingga, dominasi swasta dan asing sudah demikian jauh dalam pengambilan kebijakan penguasa dan pengelolaan SDA dengan segala implikasinya. Hal ini dimungkinkan karena ada kerjasama antara kapitalis. Sebenarnya penjajahan gaya baru (neoimperialisme) ini benar-benar sangat merugikan rakyat dan negara.
Kesejahteraan rakyat hal utama yang harus diupayakan negara di dalam sistem Islam. Maka, pos pemasukan negara sudah jelas ditetapkan syariat. Selain itu SDA dieksplorasi semata untuk membiayai kehidupan rakyat, agar mereka sejahtera. Bukan diobral kepada negara lain hingga habis tak bersisa.
Sistem Islam akan menjalankan roda perekonomian yang mandiri. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia negeri ini, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam. Di antara tujuan dari adanya kepemimpinan Islam adalah mengelola kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT.
Demikianlah, penguasa harusnya melaksanakan amanah kepemimpinan sesuai aturan Allah SWT. Syariat Islam semestinya bukan hanya diterapkan di bidang pengelolaan sumber daya alam tapi juga di bidang dan aspek pengurusan rakyat lainnya secara kaffah sehingga tercipta tatanan yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.[]
*) Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi.
