Oleh : Silmi Kaffah
(Muslimah Peduli Umat)
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat. ( CNN Indonesia ) Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra. ( JAKARTA, KOMPAS.com ). Olehnya itu pengangkatan Ahok sebagai pejabat Pertamina di tentang publik karena alasan perombakan pejabat BUMN adalah untuk membersihkan mafia dan sejenisnya. Sementara Ahok bermasalah akibat kasus dengan penggelapan lahan RS Sumber Waras. Karena ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.
Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang ‘bersih’. Pro-kontra pengangkatan Ahok sebagai Komut Pertamina ini membuat banyak pihak buka suara, teramsuk salah satunya adalah Marwan Batubara. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan mampu memberantas mafia di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, menurut Marwan, untuk memberantas mafia di BUMN diperlukan sosok yang bersih. Sedangkan Ahok, lanjut dia, mempunyai rekam jejak yang buruk. “Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Marwan menilai masih ada kasus dugaan korupsi yang menyandung Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu kasusnya, yakni kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.“Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," kata Marwan. Atas penilaian itu, Marwan secara tegas menolak jika Ahok akan dijadikan salah satu petinggi di perusahaan BUMN.“Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah,” ucap dia.
Akar Masalah
Karena Kabinet baru sudah terbentuk, Presiden Jokowi mengangkat Ahok sebagai ketua BUMN. Olehnya itu jika pengangkatan Ahok adalah alasan politik yang melatar belakangi penunjukannya sebagai ketua BUMN, maka bisa memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap penguasa saat ini karena seringnya mengabaikan aspirasi mereka
Perbaikan teknis memang bisa membawa perubahan. Namun tidak signifikan dan tidak menyelesaikan problem utama. Contohnya, problem korupsi tentu tidak akan selesai dengan hanya memberikan kesempatan bekerja lagi bagi pejabat yang pernah mempunyai kasus korupsi. Solusi teknis model begini, bahkan bisa berbahaya karena mengakibatkan para pejabat jauh dari hakikatnya. Misalnya, ketika para pejabat merasa puas hanya dengan bisa bekerja kembali. Oleh karena itu, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa. Apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin salah satu perusahaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Akibatnya maraknya kejahatan-kajahatan yang melampaui batas, termasuk korupsi, sementara solusi yang selama ini diberikan, yaitu solusi dari kapitalisme dan sosialisme telah terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini.
Islam Solusinya
Dalam Islam, syarat yang harus dimiliki oleh setiap wakil rakyat. yakni, sifat adil terhadap siapa saja, senantiasa memelihara wibawa dan nama baik (muruah), pengetahuan yang memadai tentang seluk-beluk negara dan ketatanegaraan) sehingga mampu menentukan pilihan dengan membedakan siapa yang paling berhak untuk menerima amanah) dengan berbagai ketentuan, wawasan luas dan kebijaksanaan.
Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan. Dalam Alquran, Hadis dan Fikih Islam, pemerintahan Islam dikenal dengan istilah Khilafah. Dalam pandangan Islam kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Alquran dan Hadis). Artinya kepala Negara (Khalifah) yang diangkat berdasarkan rida dan pilihan rakyat adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Alquran dan Hadis. Begitu pula pejabat-pejabat yang diangkat juga untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.
Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Firman Allah surat Almukminun ayat 8:
وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨
Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia).( Ibn Abbas, Tanwir Miqbas, Tafsir surat Almukminun ayat 8)
Pemerintahan Islam juga menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Syarat-syarat tersebut mutlak diperlukan karena diharapkan para wakil rakyat akan dapat mewakili kemauan dan kehendak rakyat yang diwakilinya. Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena keikhlasan, kekonsekuenan, ketakwaan, keadilan, kecemerlangan pikiran, dan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Wallahu’alam Bisshowab"
Tags
Opini
