Oleh : Dara Millati Hanifah, S.Pd
.
Tahun 2020 yang akan datang, Jokowi siap meluncurkan salah satu janji manisnya, yaitu kartu pra kerja. Tepatnya pada Maret 2020. Kartu Pra Kerja adalah kartu untuk mendapatkan fasilitas pelatihan vokasi atau keterampilan dan sertifikat kompetensi serta insentif berupa uang saku setiap bulannya selama belum mendapatkan pekerjaan dengan batas waktu tertentu. (Republika.co.id 20/09/2019)
.
Hanif Menteri Tenaga Kerja menegaskan, kartu pra kerja dirancang sebagai formula agar ada kepastian data tenaga kerja usia produktif yang tidak memiliki cukup skill. Dengan memiliki kartu ini, maka mereka bisa memperkaya skillnya.dia menambahkan, terdapat dua kategori program kartu pra kerja. Pertama yakni untuk angkatan kerja baru, kedua khusus bagi korban PHK. (CNBC Indonesia 16/08/2019)
.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyoroti rencana realisasi Kartu Pra-Kerja. Ia tak ingin program Kartu Pra-Kerja hanya jadi isapan jempol belaka. Sebab, program tersebut merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politikus PKS itu mengingatkan pemerintah bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk menuntaskan masalah pengangguran. Menurutnya, sasaran untuk program kartu Pra-Kerja harus jelas. (Detiknew.com 25/11/2019)
.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan, sebanyak 23 juta pekerja terdampak otomatisasi di dunia kerja. Seperti diketahui memasuki revolusi industri 4.0, banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan mesin. Ia menegaskan, untuk menghadapi masalah itu, peningkatan skilling, up-skilling, dan re-skilling para pekerja di Tanah Air menjadi sangat penting. Salah satunya, kata Ida, lewat Kartu Pra-Kerja.(republika.co.id, 30/11/2019)
.
Masalah pengangguran bukan hanya tentang tidak adanya keahlian atau skill dari para pencari kerja, namun juga terkait dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut terjadi dari tahun ke tahun, bahkan jumlahnya terus meningkat. Tidak ada solusi pasti terkait dengan masalah ini. Padahal, ketersediaan lapangan pekerjaan memiliki nilai yang sangat penting bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Jika lapangan pekerjaan tidak ada, otomatis perekonomian tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
.
Lagi, dan lagi sistem saat ini membuat lapangan pekerjaan sulit dicari. Pemerintah lebih memilih mengimpor pekerja asing dibandingkan mempekerjakan rakyatnya sendiri. Lain halnya jika sistem yang diberlakukan adalah Islam, di mana negara menjamin penuh hak rakyatnya untuk bekerja. Bahkan disediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skill-nya. Namun, itu akan terjadi jika negara meninggalkan sistem sekuler dan menggantikannya dengan sistem Islam.
.
Wallahu a'lam bi shawab
Tags
Opini
