Oleh : Mahliawati
(Aktivis Muslimah)
Tahun yang baru akan berganti dalam hitungan hari. Hal yang kembali menjadi sorotan adalah rencana pemerintah untuk menaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS). Dimana menurut pemerintah premis BPJS Kesehatan saat ini sangat rendah dan tidak cukup untuk membiayai proses pengobatan dan perawatan peserta BPJS Kesehatan.
Menurut Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp. 9 Triliun. Penyebabnya, 80 persen peserta atau masyarakat mengalami sakit. Dimana menurutnya, saat ini kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih kurang.
Dari tahun ke tahun BPJS Kesehatan terus mengalami tekanan keuangan yang semakin berat. Belum lagi pengelolaan Jaminan Kesehatan yang carut marut, dimana hal itu nampak dari pembayaran tagihan casemix yaitu pemmbayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang tidak didaasarkan pada real kebutuhan pasien. Perhitungan didasarkan pada perhitungan minimal kebutuhan bukan real kebutuhan.
Beulm lagi berbagai jenis obat-obatan untuk jenis penyakit tertentu yang ditarik oleh BPJS, dan beberapa jenis penyakit yang tidak lagi di tanggungkan oleh BPJS Kesehatan pengobatannya. Hasilnya sungguh mengkhawatirkan, dimana tidak sedikit jiwa malayang sia-sia, dokter dan para medis bekerja dibawah tekanan bisbis BPJS Kesehatan.
Dari awal semua sudah salah. Negara tidak seharusnya menyerahkan pengelolaan –wewenang dan tanggung jawab- Jaminan Kesehatan Nasional kepada pihak lain dan melepas fungsinya dalam mengayomi masyarakat. Dan ini jelas bentuk dari kelalaian negara.
BPJS Kesehatan dianggap institusi bisnis sehingga lebih mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dari pada negara. Meskipun anggapan ini tidak pernah terbukti sampai hari ini. Sebab sedari awal prinsip layanan kesehatan dalam sistem demokrasi-kapitalis telah menjadikan kebutuhan rakyat –dalam hal ini kesehatan- sebagai ladang bisnis.
Dimana memandang penyediaan layanan kesehatan rakyat dari perspektif ekonomi dan meuntungan materi semata. Semua ditimbang untung-ruginya. Bukan dimana seharusnya rakyat berhak mendaptkan ketersediaan layanan kesehatan yang layak, murah dan mudah diakses.
Berbeda dalam sistem Islam yang memandang bahwa penyediaan layanan kesehatan kepada warga negaranya dari perspektif manusia. Bukan ekonomi. Negara akan berada digarda depan dalam pemenuhan hak-hak rakyat.
Jika melihat kembali sejarah Islam maka akn kita dapati bahwa peradaban Islam pernah berhasil mewujudkan layanan kesehatan murah, bahkan gratis bagi warga negaranya.
Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis..”.
Keberhasilan Peradaban Islam ini disebabkan paradigma yang benar tentang kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab memenuhinya secara optimal dan terjangkau. Dan khalifah sebagai kepala negara memmposisikan dirinya sebagai penanggung jawab terlaksananya hal itu.
Negara Islam tidak akan mmenyerahkan pengurusan layanan kesehatan kepada pihak atau lembaga asuransi. Islam meletakkan dinding tebal antara kesehatan dengan kapitalisasi, sehingga kesehatan dapat diakses tanpa ada kastanisasi secara ekonomi.
Layanan diberikan tanpa mebedakan ras, warna kulit, dan agama pasien. Tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Dan hal ini berlangsung selama tujuh abad.
Dan layanan kesehatan seperti ini hanya ada dalam Khilafah. Solusi Islam atas problem layanan kesehatan saat ini akan efektif mengatasi polemik BPJS Kesehatan. Saat khilafah tegak, sehat tak lagi mahal apalagi angan sebagian warga negara. Sehingga tidak ada lagi istilah hanya orang berduit yang boleh sakit.[]
