Oleh: Endang Setyowati
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara.
KTT ASEAN ke 35 yang berlangsung pada tanggal 2-4 november 2019 di Bangkok, Thailand.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu negara Iriana bertolak menuju Bangkok, Thailand, dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (2/11/2019) pagi, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-35.
KTT ASEAN tahun ini digelar pada 2 hingga 4 November 2019 dengan tema Pemperluas Kerja Sama untuk Keseinambungan (Advancing Partnership for Sustainability).
ASEAN Summit 2019 akan difokuskan membahas kepastian kemitraan negara anggota ASEAN dan negara lainnya bagi keberlanjutan kemajuan di kawasan.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan dalam KTT ke-35 ASEAN nanti, Indonesia akan mengajak seluruh anggota ASEAN untuk bersama membangun infrastruktur yang berkaitan dengan konsep Indo-Pasifik. (Suara Tani.com 2/11/2019).
KTT ASEAN ke 35 tahun 2019 dengan jelas megungkapkan bahwa targetnya adalah memastikan kerjasama dan proyek infrastruktur dalam konteks indo-pasifik.
Pengadaan infrastruktur, memang sudah semestinya tugas pemerintah untuk menyediakan dan dipergunakan serta dimanfaatkan bagi kepentingan semua rakyatnya.
Namun bagaimana jika pembangunan infrastruktur tersebut bukan untuk kepentingan rakyat? Namun untuk kepentingan para kapitalis sang pemilik modal.
Seharusnya keberadaan infrastruktur tersebut akan menunjang kemajuan sosial ekonomi rakyat. Bukan malah merugikan dan mengorbankan rakyat.
Sebab sebagaimana yang pernah dicontohkan Islam, negara mengelola kepemilikan umum dan hasilnya diberikan sepenuhnya kepada rakyat.
Tidak ada swastanisasi atas kepemilikan umum, Rasulullah saw bersabda:
"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang dan api" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan al-Baihaqi).
Jadi artinya air (seperti laut, sungai, danau dan pantai); padang yang luas di gunung, hutan, sabana; api yang bermakna sumber api seperti batubara, minyak dan gas semua adalah milik umum.
Dan apa-apa yang dihasilkan oleh SDA tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh seluruh individu rakyat secara keseluruhan serta dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, nah pemerintahlah yang mengelolanya untuk kepentingan seluruh warga negara.
Maka sudah saatnya jika kita kembali memakai aturan Islam, karena telah terbukti hampir 14 abad lamanya Islam menaungi sehingga masyarakat makmur dan sejahtera. Karena para pejabat negara tahu benar akan tanggung jawabnya untuk mengayomi, dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya.
imam (penguasa) itu harus menjadi perisai melindungi rakyatnya dari serangan musuh, kerusakan, kezaliman dan segala bentuk keburukan dan kemudaratan. Oleh karena itu ia harus menetapkan ketakwaan dan berlaku adil. Dengan begitu ia akan menjadi perisai bagi rakyatnya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad).
