Oleh : Hamsia (ibu rumah tangga)
Jakarta, CNN Indonesia - Joko Widodo kembali memimpin pemerintahan untuk lima tahun ke depan, ditemani Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ada sejumlah visi dan misi yang dicanangkan. Itu semua juga sudah dipaparkan selama berkampanye saat Pilpres 2019 masih berjalan. Mereka bertekad menjalankan program-program tersebut. Akan tetapi, bukan berarti bisa sepenuhnya fokus merealisasikan janji kampanyenya, lalu mengabaikan permasalahan yang muncul di periode pertama.
Sebut saja soal penanganan radikalisme, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusuhan di Papua, masalah korupsi dan KPK, pertumbuhan ekonomi serta beberapa hal lainnya. Tentu publik bakal menyoroti warisan masalah di periode pertama, jika muncul kembali di periode kedua. Satu-satunya yang selalu dibanggakannya di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur. Ia memang gencar membangun infrastrutur dari barat hingga ke timur Indonesia.
Mulai dari pembangunan ribuan kilometer jalan tol dari Trans Sumatera, Trans Jawa, hingga Trans Papua. Lalu, pembangunan rel kereta api yang mencapai 754,59 km, serta rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km di Jawa dan Sumatera.
Presiden baru saja dilantik, kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya mencerminkann kepedulian terhadap rakyat. Contohnya pemalakan BPJS semakin menyakiti rakyat dan mimpi menuntaskan kemiskinan di tahun 2045.
Secara sosial, dengan berbagai regulasi dan kebijakan ekonomi yang makin kapitalistik, tekanan ekonomi terhadap masyarkat. Khususnya dilevel menengah ke bawah, diperkirakan akan makin besar. Problem sosial seperti kemiskinan dengan segala dampaknya akan semakin membesar sehingga penyakit sosial seperti kriminalitas, pelacuran, gelandangan dan pengemis juga akan makin besar. Lalu isu terorisme yang sedang hangat akhir-akhir ini akan makin membawa Indonesia pada negara yang selalu dalam cengkeraman atau jebakan isu terorisme.
Perlunya Syariah Islam
Cara untuk membendung semua permasalahann yang ada di negara ini adalah dengan menanamkan pemahaman, standarisasi dan tata nilai Islami di tengah-tengah masyarakat agar rakyat meninggalkan paham sekularisme, dan tidak menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok-kelompok liberal. Selain itu, harus ada aktivitas politik yang ditujukan untuk mengungkap kebijakan-kebijakan dan makar-makar jahat yang bertentangan dengan Islam, dan merugikan rakyat. Harus dilakukan pula upaya untuk mengungkap persekongkolan para politikus dan penguasa di negeri dengan pihak-pihak asing serta antek-antek mereka.
Aktivitas penting lain yang harus dilakukan oleh kelompok Islam adalah menggalang dukungan dari kelompok-kelompok kuat yang ada di negeri ini agar mereka turut serta dan terlibat secara aktif dalam perjuangan menegakkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.
Selain itu, rakyat juga harus disadarkan akan tanggungjawab dan kewajibannya untuk menerapkan kembali Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Mereka juga harus disadarkan bahwa berdiam diri terhadap penerapan sistem kufur adalah kemaksiatan. Hanya dengan cara ini sajalah, umat Islam bisa meruntuhkan dominasi paham-paham kufur. Wallahu a’lam bi ash-shawab.
