Oleh : Gita (Aktivis Remaja Peduli Umat)
“Ancuuur”,
Itu komentar pertama publik setelah dilantiknya Puan Maharani sebagai ketua DPR
RI. Sebentar lagi Jokowi yang menjabat
presiden akan segera dilantik untuk periode yang kedua. Di sosial media,
beredar viral foto Jokowi, Megawati, dan Puan maharani saat mengklarifikasi
posisi Puan yang namanya masuk dalam ‘daftar penerima duit korupsi E-KTP’
bersama Ganjar, dan geng PDIP lainnya. Saat itu, Mega begitu berang anak
perempuannya dikabarkan santer masuk pusara korupsi E-KTP.
Kompas.com
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko
PMk) Puan Maharani mengatakan, dirinya sudah mengundurkan diri dari kabinet
kerja. Sebab, kata Puan, dirinya
dilantik sebagai anggota DPR periode
2019-2024. “Sesuai dengan UU pejabat Negara tidak boleh rangkap jabatan, jadi
kemarin tanggal 30 saya udah izin pamit kepada presiden untuk mengundurkan diri
sebagai PMK untuk bisa dilantik 1 Oktober ini sebagai anggota DPR, “kata Puan
di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa(1/10/2019). Puan mengatakan,
pengganti dirinya di Menko PMK, akan segera diumumkan oleh presiden Joko WIdodo. Ia
menduga, presiden sudah memiliki nama untuk ditunjuk menggantikannya.
“plt hak
prerogatif presiden, jadi sebentar lagi presiden pasti akan mengumumkan plt
menko PMK karenakan saya baru dilantik, “ujarnya.
Adapun sebanyak
575 anggota DPR periode 2019-2024 resmi dilantik dalam sidang paripurna di
kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sementara itu,
sebanyak 136 anggota DPD dan 711 anggota MPR resmi dilantik. Pelantikan anggota
DPR DPD dan MPR dihadiri oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf
kalla. Pelantikan pengambilan sumpah dipandu oleh ketua mahkamah agung(MA) Hatta
Ali.
Sekarang,
Saat Puan Ketua DPR, Jokowi Presiden, runtuh sudah teori trias politica.
Pemisahan kekuasaan itu hanya mitos.
Kekuasaan, realitasnya akan dijadikan sarana untuk berlaku sewenang-wenang.
Korupsi kekuasaan, apalagi kekuasaan yang absolute dimana eksekutif berada pada
kendali Mega, sudah pasti terjadi. Kutukan Lord Acton tentang kekuasaan yang
absolut, pasti berlaku di negeri ini. Lalu, apalagi yang bisa menjamin
kepentingan rakyat akan dipikirkan oleh penguasa? Jika ada kebijakan Negara,
maka Megawati bisa mengundang Jokowi dan Puan Maharani untuk kongkow, memberi
instruksi kepada keduanya dan dieksekusi. Jokowi sebagai tugas partai, akan
diberi tugas untuk membuat kebijakan yang pro kepada partai. Sementara, Puan
akan ditugaskan untuk melegitimasi kebijakan Jokowi melalui lembaga yang
dipimpinnya.
Ketika DPR tak lagi menjadi
representasi rakyat, tapi justru alat legimitasi eksekutif, maka rakyat akan
menempuh jalur parlemen jalanan untuk memperjuangkan hak-haknya. Apa yang
dirintis oleh mahasiswa dan pelajar STM, maka kedepannya akan menjadi sarana
mainstream sebagai penyalur aspirasi rakyat.
Selamat datang di era bar-bar
politik dimana setiap perselisihan akan diselesaikan melalui mimbar-mimbar
jalanan. Selamat datang Kakak Mahasiswa dan Pelajar STM karena kedepannya kitalah
yang akan menjadi penyambung lidah rakyat.
