Oleh: Kunthi Mandasari
(Member Akademi Menulis Kreatif)
Kekeringan tengah melanda di berbagai wilayah Indonesia. Tak terkecuali di wilayah kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar mencatat, sebanyak 11 desa di Blitar selatan terdampak kekeringan. 11 Desa itu tersebar di Kecamatan Wates, Panggungrejo, Binangun dan Wonotirto. Sedangkan informasi terakhir BMKG Jatim menyebutkan, awal musim hujan yang diprediksi terjadi pertengahan Oktober ternyata mundur sampai sekarang.
Akibat kemarau panjang berdampak menurunnya debit air di beberapa sumber mata air di Blitar selatan. Seperti sumber mata air di Dusun/Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Air di sumber ini kelihatan coklat, seperti bercampur lumpur. Air yang keluar dari pompa tersedot ke atas tampak sangat keruh tak layak konsumsi. Ketinggian air, hanya sekitar satu meter dari dasar sumber. Tahun 2019 ini, merupakan musim kering terpanjang yang mereka alami. (m.detik.com, 31/10/2019).
Musim kemarau sebenarnya bukan menjadi satu-satunya pemicu kekeringan. Akan tetapi bisa juga dipicu oleh beberapa faktor lainnya seperti tidak adanya daerah resapan karena hutan yang gundul, penggunaan air yang berlebihan karena pola hidup berlebihan, hilangnya sumber mata air karena iklim, penebangan hutan, keringnya sungai bawah tanah serta tidak adanya penampungan air bersih.
Sebagaimana kita ketahui, kondisi hutan di Indonesia yang menjadi area resapan, kondisinya kian hari kian memprihatinkan. Liberalisasi di sektor perhutanan tengah menjadi ancaman nyata. Persoalan alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pembalakan liar, kebakaran hutan serta eksploitasi hutan secara tidak lestari untuk pengembangan pemukiman atau industri masih terus berlangsung. Namun, disisi lain upaya reboisasi dan penghijauan masih minim. Begitupula kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan.
Disisi lain liberalisasi di sektor sumber mata air telah menyebabkan persediaan air bersih menipis. Jangankan menampung persediaan air bersih, pengelolaan sumber mata air oleh korporasi justru membuat masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Padahal air merupakan kebutuhan dasar manusia. Seharusnya tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Pengelolaannya haram dikuasi oleh korporasi. Namun penerapan sistem kapitalis justru memberi ruang. Kini ketika kekeringan melanda solusi yang ditawarkan hanya sekedar memberikan bantuan air bersih seadanya. Solusi yang tidak pernah menyentuh akar permasalahan.
Berbagai upaya penanggulangan kekeringan akan sulit terwujud, apabila masih menggunakan paradigma kapitalis. Sistem yang memandang segala sesuatu berdasarkan untung dan rugi layaknya barang dagangan. Pada akhirnya urusan umat akan terpinggirkan oleh bujuk rayu keuntungan. Sehingga lagi dan lagi kerusakan yang timbul adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Yaitu akibat mencampakkan aturan sang Pencipta. Maka satu-satunya solusi yang bisa mengakhiri krisis air bersih yaitu dengan cara mengembalikan syariat Islam untuk diterapkan di tengah-tengah umat manusia. Wallahu'alam bishowab.
