Oleh. Ir. Izzah Istiqamah (Praktisi Pendidikan)
"Fakta di dalam sistem Demokrasi, jalan yang mulus harus dibayar dengan biaya yang mahal, namun jalan digratiskan jika rusak, banyak lubang dan becek. "
Pemkab Ponorogo masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait infrastruktur di akhir kepemimpinan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Ada 197,31 kilometer jalan rusak atau sekitar 21 persen dari total jalan raya di Bumi Reog.
Angka tersebut berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kepala Dinas PUPR Jamus Kunto menyampaikan, total jalan di Ponorogo mencapai 916,10 kilometer.
Sedangkan jalan kondisi baik sepanjang 516,84 kilometer atau 56,41 persen. Kemudian untuk jalan kondisi sedang 201,96 kilometer atau 22,05 persen.
Sisanya ada jalan kondisi rusak ringan sepanjang 121,25 kilometer atau 13,24 persen. Lalu jalan kondisi rusak berat sepanjang 76,06 kilometer atau 8,30 persen.
"Kalau yang jalannya baik sekitar 78,45 persen kalau yang jelek sekitar 21 persen," tutur Jamus kepada detikcom, Kamis (31/10/2019).
Jamus menambahkan, ruas jalan yang mulus ada di ruas Jeruksing hingga ke Kecamatan Pulung. Lalu di ruas jalan dari Dengok hingga ke Nongkodono lanjut ke Jambon. Sedangkan untuk ruas jalan rusak ada di wilayah Mlarak-Pulung, Jambon-Karangan, Temon-Sutu dan Sooko-Pudak.
"Perbaikannya bertahap karena membutuhkan dana yang besar," imbuhnya.(m.detik.com)
Ternyata infrastruktur sistem demokrasi yang dibangga banggakan karena telah membangun banyak jalan tol
tidak seimbang dengan pembangunan jalan untuk rakyat di desa-desa terpencil.
Pembangunan tidak merata di daerah desa dan dusun. Padahal jelas jalan desa dan dusun sangat dibutuhkan oleh rakyat dibandingkan jalan tol.
Nampak sekali pembangunan infrastruktur bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk pencitraan sekaligus memenuhi kebutuhan pemilik modal.
Sangat tidak adil, rakyat tidak diuntungkan dengan pembangunan jalan tol, namun harus menanggung utang negara.
Inilah Bukti bahwa negara sebagai regulator dan fasilitator bagi kapitalis pemilik modal dalam bentuk jalan tol bukan sebagai periayah rakyat.
Sejarah Keemasan
Infrastruktur Sistem Islam
Di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, terjadi banyak perkembangan positif pada wilayah pemerintahan Islam. Salah satu yang mencolok adalah pembangunan infrastruktur. Ketika itu jalanan mulai dibangun. Sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antardaerah juga mulai ditingkatkan.
Daftar infrastruktur yang dibangun Umar bin Khattab :
1. Membangun Jalan
Khalifah Umar bin Khattab menyisihkan dana dari Baitul Mal, khusus untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat dimulai pembangunan jalan untuk memudahkan akses ke berbagai negara Islam.
2. Menyediakan Unta dalam Jumlah Besar
Selain mulai membangun infrastruktur jalan, Umar juga menyediakan unta dalam jumlah besar. Tujuannya agar transportasi antarwilayah semakin mudah, dan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan bisa lebih mudah melakukan perjalanan ke wilayah Syam.
3. Mendirikan Rumah Singgah
Tak hanya membangun jalan dan memperbanyak jumlah alat transportasi. Umar juga menginisiasi didirikannya rumah singgah bagi para musafir yang kehabisan bekal, atau bagi tamu-tamu asing. Di sana tersedia sawiq, kurma, anggur, dan bahan makanan lain yang bisa dinikmati oleh mereka yang singgah. Para musafir dari Mekah ke Madinah pun mendapat air yang cukup. Persediaan air untuk musafir bisa ditemukan pada jalur Mekah-Madinah.
Bangunan-bangunan tersebut didirikan Umar sesuai petunjuk Al Quran. Pembangunan yang dilakukan pemimpin sudah seharusnya memberikan rasa aman, serta memudahkan musafir memperoleh bekal dan minuman. Semua itu disediakan secara gratis oleh khalifah Umar.
Suatu waktu, pernah ada petugas air di jalur Mekah-Madinah yang meminta izin agar dibolehkan mendirikan rumah-rumah di situ. Umar yang baru tiba dari Umroh di tahun 17 Hijriah melihat belum ada bangunan di jalur tersebut. Umar pun memperbolehkan dia mendirikan rumah. Dengan syarat, musafir harus tetap mendapat jaminan kemudahan akses air.
Demi Kesejahteraan Rakyat
Segala upaya Umar untuk membenahi infrastruktur bertujuan mensejahterakan rakyat. Sekaligus menjaga kemuliaan Islam. Program-program Umar disampaikan pada pihak-pihak yang membantunya dalam pemerintahan. Kepada para gubernur, Umar berpesan agar selalu memperhatikan perbaikan jalan. Ini selalu disampaikan saat Umar membuat perjanjian dengan para gubernur, atau kepada pemimpin negeri yang berhasil ditaklukan.
Semoga Khilafah segera tegak dengan sistem islam, untuk membuktikan infrastruktur millenialnya, Allahu akbar.
