Oleh : Heni Andriani
Setelah berbagai masalah menghantam negeri ini dengan segala kekacauan, kedzaliman yang makin menjadi kini rakyat bisa menyaksikan keserakahan para pemangku kekuasaan yang saling berebut kursi baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Saling sikat sana sini bukanlah hal yang aneh bahkan dianggap biasa di alam demokrasi. Saat rakyatnya mengalami penderitaan, kasus Wamena Berdarah, dan kesulitan hidup, para elit politik justru berpesta pora atas kemenangan partainya dengan menunjukkan kebanggaan memenangkan pesta demokrasi.
Hal ini bisa lihat saat pelantikan ketua DPR yang di menangkan oleh Puan Maharani. Hingga berbagai stasiun televisi pun turut mengikuti detik-detik pelantikan putri dari Megawati Soekarno Putri. Ada rasa bangga yang ditujukan oleh Puan Maharni mantan Menteri Menko PMK. Karena menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Dilansir dari media online CNNIndonesia.com.
Puan Maharani belum mau berkomentar banyak ihwal program kerjanya jika sudah menjadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024. Puan menyebut, dia akan berkomentar lebih banyak jika sudah dilantik.
Kendati demikian, Puan mengatakan, bahwa di bawah kepemimpinannya, DPR tidak akan banyak menghasilkan undang-undang.
"Saya ingin kerja yang produktif, tapi tidak banyak undang-undang. Terpenting produknya matang. Tidak perlu banyak," ujar Puan Maharani di Ruangan Fraksi PDIP, Lantai 7 Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019.
Jika dicermati sesungguhnya tampilnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 mengindikasikan bahwa saat ini terjadi perebutan kekuasaan antar partai pemenang pemilu. Sesungguhnya kursi Ketua DPR menjadi ajang bergengsi bagi siapa pun yang mendudukinya. Berbagai fasilitas yang akan dinikmati serta tunjangan dan gaji yang fantastis. Tentu posisi ini sangat menggiurkan sebagian kalangan elit politik bahkan para artis pun di rezim ini banyak beralih profesi menjadi politisi dan menjadi anggota dewan. Ketika pelantikan Puan Maharani terjadi mengisyaratkan bahwa jabatan empuk tersebut tidak boleh diberikan kepada partai lain. Sudah difahami rezim saat ini yang berkuasa merupakan partai pemenang pemilu. Konsep trias politica dalam sistem demokrasi merupakan kebohongan semata.
Di dalam sistem demokrasi berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan akan dilakukan tidak ada istilah halal dan haram. Suara terbanyak menjadi point penting ketika pengambilan keputusan. Lihatlah saja bagaimana saat ini UU lahir dari godokan para pejabat yang lebih menguntungkan para kapitalis. Berbagai jargon perubahan dilontarkan sayang sampai detik ini berbagai janji manis itu belum terbukti. Kian hari justru negeri ini mengalami keterpurukan dari berbagai segi kehidupan. Masihkah kita ingin terus hidup dalam kungkungan kemiskinan, kezaliman? Sungguh, Allah Swt tidak akan mengubah suatu kaum jika telah ada perubahan yang mengubah hidupnya. Oleh karena itu, sudah saatnya bangsa ini harus berubah dengan perubahan yang hakiki.
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri." (QS. ar-Ra'du) :13)
Tentu setiap orang menginginkan perubahan? Tetapi apakah perubahan cukup hanya dengan pemilu, legislatif maupun eksekutif.Kita mengharapkan perubahan yang total dan hakiki.
Islam jalan perubahan yang hakiki
Ketika menginginkan suatu perubahan tentunya perubahan yang hakiki bukan perubahan tambalan sulam. Kalau diibaratkan umat ini adalah bahtera yang harus dikendalikan oleh seorang nakhoda yang handal yang memiliki arah tujuan jelas dan tidak plin-plan.
Keberhasilan bahtera bisa sampai adanya sinergi dari kualitas bahtera, kedisiplinan penumpang dalam menaati aturan dan kepintaran nakhoda dan awak kapal dalam memandunya.
Maka ketika negara ini ingin berubah ke arah lebih baik harus dipimpin oleh orang yang berkualitas, amanah, cerdas, jujur, berani, adil. Selain itu pula diperlukan sistem yang tepat dan sesuai dengan fitrah manusia. Sistem ini harus lahir dari Allah Swt Yang Maha Mengenal manusia beserta segala persoalan dari dulu hingga akhir massa. Tujuannya sangat jelas adalah membangun masyarakat yang diridhai Allah dan merahmati seluruh alam.
وما ارسلنك الارحمةللعلمين
"Tiadalah Kami mengutus kamu(Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. "(QS Al Anbiya (21):107).
Sudah saatnya bangsa ini berbenah bangkit dari keterpurukan. Bagi mereka para pemangku kekuasaan ingatlah bahwa jabatan adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadilah pemimpin yang adil, amanah dan mengembalikan sistem ini kepada sistem dari Allah Swt dan mencampakkan sistem demokrasi sekuler yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia khususnya juga dunia.
Wallahu a’lam bisshowab.
