Oleh : Dina Evalina
Tahun 2020 tinggal beberapa bulan lagi, namun kado pahit yang harus kita terima telah menunggu di tahun tersebut. Seperti salah satunya, Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS. Untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Peserta Mandiri: Kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa sedangkan untuk Kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa. (Cnbcindonesia.com)
BPJS yang selama perjalanannya terus mengalami defisit anggaran, bahkan di tahun ini defisitnya diproyeksikan bisa mencapai Rp 32 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan kenaikan iuran adalah jalan terakhir.
Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM, Pembuatan paspor, IMB dan lainnya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Dengan regulasi melalui interaksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh Kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara dan lain-lain.
Sungguh miris, kondisi masyarakat negeri ini yang masih diselimuti oleh keterpurukan. Kemiskinan yang kian setia menemani, pengangguran yang tak kunjung teratasi, berbagai jenis pajak yang terus menggerogoti masyarakat dalam negeri, meroketnya harga-harga kebutuhan pokok, jika ditambah dengan iuran BPJS yang naik akan menyempurnakan kesengsaraan rakyat di negeri ini.
Inilah bukti gagalnya rezim dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat, kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dibebankan kepada mereka dari segi biaya, merupakan bukti Pemerintah berlepas tangan dari tanggungjawabnya sebagai pengayom urusan rakyat. Ditambah dengan berbagai sanksi yang diberikan pemerintah terhadap peserta BPJS Kesehatan yang nunggak, telah mengubah peran pemerintah menjadi pemalak rakyat.
Semua itu tak lepas dari sistem sekuler Kapitalis yang telah lama bercokol di negeri ini. Sistem yang lahir dari paradigma yang rusak akan berakibat buruk jika diterapkan dalam sebuah negara untuk mengatur berbagai urusan manusia. Sistem yang mengeliminasi kesejahteraan rakyat sebagai tujuan berdirinya sistem ini akan membuat kehidupan masyarakat bertahan dikubangan kesengsaraan.
Kesehatan menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjaminnya untuk rakyat namun di sistem sekuler Kapitalis jika biaya pelayanan kesehatan dijamin negara akan menjadi beban negara sehingga langkah yang harus diambil oleh pemerintah yakni membebankan hal tersebut ke individu rakyat. Dalam sistem sekuler Kapitalis negara telah kehilangan pos pemasukan yang besar untuk membiayai kebutuhan rakyat. Salah satunya negeri ini dengan mudahnya menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak kapital. Sumber Daya Alam Yang sejatinya milik seluruh rakyat di sistem sekuler Kapitalis hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.
Berbeda dengan Sistem Islam, sistem yang bersumber dari sang Khaliq telah memberikan aturan yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Manusia hidup dengan berbagai problematika yang dihadapi dapat diselesaikan dengan aturan-aturan Islam. Tak terkecuali dalam masalah pelayanan kesehatan.
Dalam Islam, kesehatan dijamin oleh negara sehingga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, nyaman dan terbaik untuk rakyat. Bahkan pelayanan kesehy diberikan kepada rakyat secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepersenpun karena negara memiliki pos-pos pemasukan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat berupa pelayanan kesehatan.
Hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah kekhilafahan yang menerapkan sistem Islam sebagai ideologi negara. Pada masa itu tidak seorang pun yang datang ke rumah sakit kecuali pulang dengan rasa terhormat dan rasa bahagia. Bahkan yang berpura-pura sakit sekalipun. Di setiap kota, termasuk kota kecil, terdapat rumah sakit, beserta dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan dan lain-lain) yang berkualitas dan memadai, ditambah dengan peralatan medis serta obat-obatan. Disediakan pula rumah sakit berjalan yang dipenuhi berbagai obat dan peralatan medis lainya. Di bawa sejumlah unta mendatangi orang-orang yang sakit namun tidak mampu ke rumah sakit.
Itulah fakta pelayanan kesehatan dalam kekhilafahan. Negara yang mampu mengukir tinta emas sejarah bertahan selama lebih dari 13 abad lamanya. Keberhasilan tersebut ialah buah dari diterapkannya sistem Islam.
