Oleh Ratna Nurmawati (Muslimah Peduli Umat)
Jakarta, CNN Indonesia - - Joko Widodo akan kembali memimpin pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Dia menjadi presiden hingga 2024 ditemani wakil presiden Ma'ruf Amin.
Ada sejumlah visi dan misi yang di canangkan. Itu semua juga sudah di paparkan selama berkampanye saat pilpres 2019 masih berjalan.
Jokowi - Ma'ruf Amin bertekad menjalankan program - program tersebut. Akan tetapi, bukan berarti Jokowi bisa sepenuhnya fokus merealisasikan janji kampanyenya lalu mengabaikan permasalahan yang muncul di periode pertama.
Misalnya salah satunya penuntasan karhutla, pangan impor yang mencekik petani dan rakyat, serta pemalakan BPJS semakin menyakiti rakyat dan mimpi menuntaskan kemiskinan di tahun 2024. Tentu publik bakal menyoroti warisan masalah periode pertama jika muncul kembali di periode kedua.
Masalah dalam periode pertama Jokowi adalah kebakaran hutan (karhutla). Asap membubung tinggi ke langit di berbagai daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Asap karhutla ini bahkan memakan korban jiwa.
Green peace menilai itu tampak dari pemerintah yang lemah dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan. Pemerintah juga pasif terhadap perusahaan yang sudah di vonis tetapi blm membayar ganti rugi. Walhasil, perusahaan lain menjadi tak takut untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan serta tindakan lainnya.
Selanjutnya soal impor beras. Impor beras ditengah stok yang mencukupi sebenarnya menunjukan kebobrokan paradigma sistem ekonomi kapitalis dan kebijakan politik sekularis. Impor beras ini semakin menunjukan dan memperjelas kebijakan pemerintah yang selama ini memang tidak pernah berpihak kepada rakyat terutama para petani.
Rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan walaupun senantiasa berdalih untuk kepentungan rakyat. Sebagiamana kebijakan - kebijakan lainnya yang telah melahirkan orang miskin baru, seperti pencabutan subsidi.
Di tengah utang yang menumpuk, sejumlah kebijakan yang mencekik rakyat pun mulai berdatangan. Seperti iuran BPJS naik, listrik naik dan iuran pajak naik, pendidikan mahal serta kebutuhan pokok ikut naik.
Negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat, seolah berlepas tangan.
Bila kita memasuki mesin waktu menuju masa Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Bagaimana beliau melakukan pengurusan berbagai permasalahan masyarakat. Kondisinya jauh berbeda dengan sekarang.
Kuncinya, visi kehadiran negara sebagai pelaksana syariat islam. Relasi yang mendasari hubungan penguasa dengan rakyat adalah akidah islam, yang terpancar darinya aturan kehidupan yang begitu sempurna dan selaras dengan fitrah manusia.
Hasilnya, tidak saja menyejahterakan secara fisik dan materi bahkan juga memfasilitasi individu masyarakat pada kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki, yakni ketaatan pada hukum Allah SWT.
Pertama, islam mengharuskan negara bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengurusan hajat hidup publik. Kedua, pembiayaan kemaslahatan publik wajib berlangsung diatas konsep anggaran mutlak.
Model pembiayaan ini niscaya ketika negara memiliki kemampuan finansial memadai, yaitu manakala kekayaan negara dikelola secara islami. Salah satunya berasal dari harta milik umum yang tersedia berlimpah di negeri ini.
Pada tataran ini, dapat dipahami betapa pentingnya kembalinya kehidupan islam, khilafah islam, bahkan merupakan kebutuhan yang mendesak. Lebih daripada itu, khilafah adalah ajaran Islam yang di wajibkan Allah SWT kepada kita semua. Allahu a'lam.
Tags
Opini
