Oleh: Mia Fitria
Prabowo Subianto sudah resmi dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Ia dilantik bersama 37 menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju dilakukan di Istana Negara (liputan6.com, 23/10/2019).
"Kami mohon pengertiannya untuk kader Gerindra dan relawan Pak Prabowo ikut mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Soepriyatno, usai konsolidasi Partai Gerindra Jatim jelang Pilkada 2020. (Kompas.com, 23/10/2019)
Memang politik itu tak ada kawan maupun lawan yang abadi, cukup dalam waktu singkat dapat berubah sewaktu-waktu. Dari lawan menjadi kawan, dari koalisi jadi oposisi, dari oposisi, kini bergabung dalam koalisi dan mengangakat satu visi.
Lumrah memang, itulah dinamika perpolitikan.
Nggak heran memang, beragam kepentingan, dari mulai manuver, lika-liku sampai drama yang disuguhkan kepada kita.
Sadarkah, bahwa realitas politik kemarin membuat bingung masyarakat awam, ini nyata atau manipulatif kah?.
Sadarkah, konflik yang berkembang di media sosial membuat kita gampang mengumbar makian, umpatan dan kata-kata kotor hanya karena perbedaan pandangan.
Sadarkah, mengagung-agungkan kelebihan seseorang dan
menyebutkan keburukan, kecacatan, dan merendahkan orang yang dianggap lawannya, bisa memutuskan ikatan sosial.
Sadarkah, bentrokan - bentrokan politik itu sebuah keniscayaan,
Posting soal pandangan politik yang berbeda, bisa menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan.
Menyingkirkan semua itu nyaris mustahil, memutuskan silaturahmi
menjadikan kita kurang toleran dengan pandangan-pandangan yang berseberangan.
Sepertinya diet media sosial pilihan terbaik,
Diet itu dalam Islam haruslah merechek apakah "benar" atau "salah"; tabayyun sebelum dishare. Mensensor yang diharamkan dalam syariat Islam; pornografi, kekerasan, fitnah dan penghujatan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 mengenai Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dari Pedoman umum, pedoman verifikasi konten, pembuatan konten informasi, penyebaran konten informasi(Kominfo.go.id)
Bersahutan dengan regulasi dari UU ITE dari pemerintah, tapi nyatanya pelanggaran peraturan bak air bah yang sulit terbendung.
Inilah realitas politik di sistem demokrasi, berbeda jika sistem Islam masuk pada realitas ini.
Tags
Opini
