Oleh : Ummu Aqeela
Menjelang akhir tahun masyarakat harus bersiap mendapat kado pahit dari pemerintah, untuk sekali lagi dan lagi berita kenaikan berbagai kebutuhan akan kita dengar kembali. Sejatinya dari kemarin masyarakat sudah mengencangkan ikat pinggang dan kali ini ikat pinggang itu ditarik kembali semakin kuat. Pasalnya ada beberapa tarif yang akan naik menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo.
Salah satunya adalah kenaikan tarif tol akan diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pelantikan Presiden akan dilangsungkan pada Minggu, 20 Oktober 2019. Acara tersebut akan digelar pada sidang Paripurna MPR RI, di Gedung Nusantara komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Awalnya kenaikan tarif sejumlah ruas tol hingga evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak tersebut diumumkan pada Selasa, 01 Oktober 2019 lalu, namun hal tersebut gagal terlaksana. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan tak ingin sosialisasi rincian tarif tol tersebut menjadi polemik di masyarakat.
Selain dari kenaikan sejumlah ruas tol, iuran BPJS beserta Tarif Dasar Listrik 900 VA golongan rumah tangga mampu juga akan mengalami kenaikan. Mengutip CNBC Indonesia, Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Abumanan mengungkapkan pencabutan subsidi tersebut dilakukan agar tepat sasaran. Diperkirakan ada 20 juta pelanggan pada 2020 yang akan dicabut subsidi listriknya. ( SUARA.com 07 Oktober 2019 )
Sudah menjadi tradisi menahun di Indonesia, ada kenaikan dalam salah satu tarif maka akan berimbas mempengaruhi tarif yang lainnya. Kenaikan kebutuhan bahan pokok misalnya menjadi salah satu yang mengkhawatirkan masyarakat pada umumnya. Dan ini sudah jelas bahwa biang utama penyebab kenaikan berbagai harga adalah kebijakan pemerintah yang sangat kapitalis, sehingga rakyat makin tercekik. Sistem yang hanya memikirkan keuntungan golongan tertentu ini menjadi musuh besar umat saat ini. Tanpa disadari sistem ini sudah mendarah daging dan bercokol kuat hingga satu persatu kekayaan negeri yang seharusnya dapat memberi kehidupan yang layak untuk masyarakat harus rela dibagi bahkan tidak tersisa sama sekali untuk rakyat nikmati. Jangankan untuk mengcover kebutuhan rakyat, menanggung kebutuhan negara saja bahkan tidak sanggup hingga pemerintah harus memeras rakyatnya.
Sistem kapitalis ini mempunyai doktrin bahwa negara tidak boleh mengelola langsung kekayaan alamnya. Untuk itu pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki, satu persatu dikelola oleh pihak swasta. Akibatnya negara kehilangan sumber pendapatan terbesarnya. Disisi lain teori sosial demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan pemerintah yang diangkat, dengan alih-alih mereka membawa aspirasi rakyat maka rakyatlah yang harus memodalinya. Pembiayaan itu dibebankan ke rakyat melalui banykanya pajak yang harus dibayar dengan tujuan untuk keberlangsungan pemerintahan. Dengan demikian sudah dapat dipastikan selama sistem dan ideologi kita masih kapitalis dapat dipastikan bahwa selama itu pula kenaikan harga-harga akan terus terjadi.
Berbeda dengan Islam, sistem Islam menjamin dan mewujudkan kestabilan harga-harga pasar terutama kebutuhan pokok. Begitupun dengan pajak dan cukai, islam mengharamkan keduanya itu sehingga tidak boleh digunakan menjadi sumber pemasukan negara. Sumber pemasukan negara dalam islam dikelola dari harta milik umum, sumber kekayaan alam yang digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat dan negara. Islam pun melarang infrastruktur yang dimiliki dan menjadi sarana hajat hidup rakyat dikelola oleh pihak swasta. Semua itu dibangun dan dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk rakyat tanpa biaya yang membebaninya lagi. Dengan begitu biaya hidup menjadi murah, dan pada akhirnya kestabilan harga akan dapat diwujudkan.
Begitulah sekiranya sistem kepemimpinan dalam Islam, karena dalam Islam seorang pemimpin berkewajiban penuh memelihara kepentingan umat dan dan bertanggung jawab kepada Allah SWT akan hal itu. Maka penting adanya memilih seorang pemimpin yang mempunyai rasa takut dan ta'at yang besar hanya kepada Allah SWT. Rasululah SAW bersabda ;
« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »
Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pengatur/pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dan semua hal tersebut hanya bisa terwujud jika syari'at islam diterapkan secara total dan menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Kepemimpinan tunggal berlandaskan aturan-aturan Allah tertuntun dalam Al Quran dan As sunnah. Menjadikan itu terwujud adalah kewajiban setiap muslim untuk memperjuangkannya serta mendakwahkannya. Karena dipundak siapa lagi Khilafah bisa berdiri jika bukan pundak umat muslim itu sendiri.
Wallahu'alam bishowab
