Oleh Aning (Ibu Rumah Tangga)
Swasembada pangan menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara butuh ketahanan pangan. Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) pada Desember 2014 silam pernah berjanji mengupayakan swasembada pangan dalam 3 tahun pemerintahannya,namun belum sepenuhnya tercapai. Presiden Jokowi pernah mengatakan RI bakal swasembada pangan dalam 3 tahun. Ketika Jokowi baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai presiden RI. Jokowi juga menyatakan telah memberikan target kepada mentri pertanian Amran Sulaiman,selain swasembada dia juga harus membangun irigasi jutaan hektare dengan anggaran 15 triliun pada tahun 2015. Perbaikan irigasi akan difokuskan di 11 propinsi penghasilan pangan. Namun,kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan data ombudsman RI total impor besas dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton,sedangkan pada tahun 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton jumlah total impor akan meningkat jika pemerintah melakukan kembali pada tahun 2019.
Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya,ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam 3 tahun. Jauh pangang dari api. Alih-alih swasembada pangan,komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia. Beras,misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),tahun 2014,impor beras tembus 844ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan,impor beras naik tipis 861ribu ton. Kemudian,pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28juta ton pada 2016,dan sempat turun menjadi hanya 305ribu ton pada 2017. Tahun lalu,impor beras kembali meroket hampir mencapai 7kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton. Namun,jangan pikir impir beras tersebut berjalan mulus. Kebijakan impor ini pun sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antara pembantu Jokowi. Kementrian pertanian,misalnya,kekeh dengan kondisi surplus beras sebanyak 12,61juta ton pada 2018 meski,kenyataannya,harga beras menanjak baik ditingkat glosir maupun eceran.
Sebagai sebuah agama yang sempurna,islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi perindividu.seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dihadapkan Allah kelak bila ada satu saja dari rakyatnya yang menderita kelaparan. Syariat islam juga sangat
Menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dalam islam,tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas bekas tanah itu diproduktifkan,bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksuk untuk memproduktipkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkan nya itu. Rasulullah bersabda:"siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi melik nya (H R Tirmidzi,Abu Dawud). Syariah islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik. Negara wajib menghilangkan dan memberantas sebagai distorsi pasar,seperti penimbunan,kanzulmal (Qs At-Taubah 9:34),riba,monopoli,dan penipuan. Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asmentris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar. Demikian konsep dan nilai-nilai syariat islam memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pangan. Konsep tersebut tentu baru dapat dirasakan kemaslahatan nya dan menjadi rahmatan lil alamiin bila ada institusi negara yang melaksanakannya. Oleh karena itu,wajib bagi kita untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka dalam pelayani urusan umat,termasuk persoalan pangan dengan penerapan syariah yang bersumber dari Allah SWT. pencipta manusia dan seluruh alam raya. Wallahu alam
Tags
Opini
