Oleh: Devi Ariyanti
Ibu Rumah Tangga
BPJS adalah satu alat pemerintahan saat ini untuk memajukan masalah perekonomian, namun tidak halnya dengan kemajuan rakyat. Karena hasil studi berdasarkan analisis data administratif BPJS Kesehatan pada 219.466 peserta PBPU (peserta bukan penerima upah) sejak 1 Mei 2016 - 1 April 2018, terdapat 150.080 atau setara 68 persen menunggak iuran dengan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta persalinan normal dan sesar di rumah sakit. Sekitar 64,7 persen ibu hamil baru mendaftar peserta BPJS Kesehatan pada satu bulan sebelum melahirkan. Sementara hanya 0,7 persen yang sudah mendaftar sejak sembilan bulan sebelum melahirkan. "Mayoritas mendaftar satu bulan menjelang persalinan. Pascapersalinan ternyata 43 persen langsung berhenti membayar iuran," ujar Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan Citra Jaya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).
Perilaku seperti ini mengakibatkan adanya selisih antara iuran yang terkumpul dengan biaya yang dibayarkan BPJS Kesehatan. Sehingga mengakibatkan minus sebesar Rp 206.890.964.784. Menurut Citra, ketidakpatuhan peserta ini disebabkan beberapa faktor, seperti ketidakmampuan peserta dalam membayar iuran juga ketidaktahuan bagaimana metode pembayaran iuran tersebut. Selain itu, pembayaran iuran bukan dimasukkan ke dalam prioritas utama.
Dari sini jelas bahwa BPJS yang sejatinya diharapkan akan menjadi solusi bagi kesehatan rakyat justru malah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memalak rakyat. Betapa tidak, kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikannya secara cuma-cuma kepada rakyat, akhirnya dibebankan kepada rakyat dengan adanya BPJS ini. Semakin jelaslah bahwa negara ingin berlepas tangan dari tanggung jawabnya membiayai kesehatan rakyat, padahal mereka dipilih dan digaji oleh rakyat untuk mengurusi urusan umat. Ini adalah bukti bahwa negara telah gagal dalam mensejahterakan rakyat, dan malah menghantarkan rakyat pada jurang kemiskinan yang semakin dalam.
Inilah yang akan terjadi dan akan terus terjadi jika kita tetap menjalankan sistem kapitalis buatan manusia. Sampai kapanpun negara tidak akan pernah hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang ada malah mereka sibuk mensejahterakan dirinya sendiri. Berbeda dengan sistem islam. Darinya lahir para penguasa yang takut akan Rabb-nya hingga berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang ada dalam aturan-Nya. Hingga mereka selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan memastikan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh penduduk negeri. Bahkan lebih dari itu, jika islam diterapkan secara sempurna dalam naungan Kilafah, maka islam rahmatan lil'alamin dapat terwujud dan terlaksana.
Wallohua'lam.
