Oleh : Siti Aminah
Pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada garam pada 2019. Produksi garam nasional harus bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi mengimpor garam, baik industri maupun konsumsi, seperti yang selama ini terjadi (Katadata.co.id). "Swasembada garam, kita ingin lebih cepat lagi. Kalau bisa 2019," ujar Luhut. (Detikfinance.com)
Ribuan petani garam dari Pulau Madura menagih janji Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Mereka menggelar aksi di depan kantor gubernur ini menagih janji tentang penyerapan garam rakyat. "Beberapa bulan yang lalu Gubernur Jatim menjanjikan akan melakukan penyerapan, dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia. Tapi kenyataannya sampai saat ini aktivitas impor garam itu masih terus berjalan," kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), Moh. Yanto di depan kantor gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (4/9/2019).
Yanto menyebut petani garam sebelumnya akan menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jatim pekan lalu. Namun, rencana ini batal setelah Khofifah meminta agar aksi ditunda dan berjanji akan menyetop impor garam. Tapi hingga kini, realisasi terkait pemberhentian impor belum juga nampak. (Detik.com)
Padahal, Khofifah pernah menyampaikan impor garam yang berlebihan menyebabksn ketersediaan pasokan membludak. Bahkan pasokan garam 2018 ada yang belum terserap. Pada akhirnya harga garam rakyat jadi anjlok. (Cnnindonesia.com)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia masih gemar mengimpor barang kebutuhan di awal 2019. Nilainya mencapai 15,03 miliar dollar AS pada Januari 2019. (kompas.com, 15/2/19)
Target impor jadi terbiasa
Indonesia memiliki laut dan lahan garam yang luas. Dan mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi atau pun industri jika dikelola dengan maksimal. Tetapi, dengan rezim sekarang ini, hampir semua barang kebutuhan rakyat impor, padahal masih bisa tercukupi secara mandiri.
Kenapa sangat getol dengan impor? Yang itu membuat rakyat marah, karena harga garam semakin murah dan melemah. Adakah keuntungannya bagi rakyat? Jelas tidak. Jika rakyat tidak diuntungkan, lalu siapa yang diuntungkan? Apakah ada fee yang empuk di sana?
Negara korporatokrasi
Korporatokrasi (pemerintahan perusahaan) adalah sebuah istilah yang mengacu pada bentuk pemerintahan dimana kewenangan telah didominasi atau beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan).
Negara kapitalistik telah memposisikan diri sebagai korporatokrasi, yang selalu memandang maslahat dan keuntungan materi tidak pernah lagi sebagai pelindung rakyat. Mereka abai terhadap penderitaan rakyat, tak terkecuali petani garam.
Negara peduli rakyat
Negara di dalam Islam sangat peduli terhadap rakyatnya, muslim maupun non muslim. Kaya atau miskin. Negara wajib menjadikan produk lokal menjadi raja di pasar dalam negeri dan mendukung penuh petani garam, sehingga kesejahteraan terwujud. Hal ini hanya dapat diwujudkan oleh sistem Islam kaffah dalam bingkai khilafah. Wallahu a'lam bishowab.
