Oleh : Nur Saleha, S. Pd ( praktisi pendidikan)
Siapa yang tak kenal Tanah Papua bagian dari wilayah Indonesia. Papua kaya akan barang tambang dan energi. Produsen emas terbesar di dunia. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di tanah Papua seharusnya dan selayaknya mampu untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Namun, kata sejahtera hanyalah sebatas kata di mulut saja. Fakta berbicara, masyarakat Papua hidup dalam kondisi dijerat serba kekurangan. Mereka mengais kehidupan dalam kesempitan. Miris memang. Inilah sejatinya pemicu tanah Papua bergejolak. Ketidakadilan distribusi kekayaan di tengah tanah yang kaya raya.
Seperti yang dikabarkan,ccnindonesia.com,(30/08/2019) juru bicara Internasional Komite Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan akasi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim West Papua untuk mendesak referendum atau penentuan nasib Papua lewat pemungutan suara rakyat. Menurut Victor, itu merupakan bagian perjuangan yang akan dilakukan terus menerus dalam menununtut referendum. Karena baginya Papua dalam kondisi "dijajah Indonesia"
Jika melihat dari pernyataan tersebut menunjukan kegagalan pemerintah dalam menjaga keutuhan negeri.
Kata "dijajah" merupakan sinyal pemerintah telah gagal mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Papua. Papua, dimana gunung emas berada, ternyata tidak membuat rakyat Papua merasakan hasil kekayaan yang dimilikinya. Di satu sisi justru ketidakadilan dan hukum yang tidak tegas diperlihatkan oleh rezim. Sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi warga Papua dari provokator yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Sejatinya gejolak yang terjadi di Papua tidak terlepas dari kepentingan Kapitalis Barat maupun Timur. Motifnya tentu tidak terlepas dari kepentingan Kapitalis untuk menjarah kekayaan yang ada di atas maupun di dalam tanah Papua. Dan isu referendum seolah menjadi senjata ampuh bagi Kapitalis untuk segera mengontrol dan merampok kekayaan Papua tanpa malu-malu lagi.
Jelas, negara tidak punya power untuk melindugi Papua yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab kedaulatannya telah digadaikan pada asing.
Sistem yang diemban di Indonesia yakni Kapitalisme Liberalisme telah membuat negeri ini semakin hancur. Sistem ini akan hanya tunduk pada para Kapital (para pemilik modal) tanpa mejadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Solusi terbaik atas permasalah Papua yakni hanya dengan menerapakan peraturan Islam secara menyeluruh. Sistem hidup yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati. Sistem paripurna yang berasal dari Allah Swt.
Sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara Khilafah akan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap amanahnya sebagai pelayan rakyat, mengurusi urusan rakyat, secara maksimal dan profesional sesuai hukum - hukum Islam dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan keamanan mejadi hak rakyat.
Sistem Islam akan memberlakukan politik ekonomi dengan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya tanpa diskriminasi baik muslim maupun non muslim, baik di desa maupun di kota. Tanpa membedakan bangsa, etnis, ras dan sukunya. Baik wilayah lain ataupun baru bergabung. Negara akan menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang murah. Negara akan menyediakan fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan murah, bahkan gratis.
Dalam sistem Islam negara berperan sebagai junnah/perisai yang akan melindungi dan memelihara seluruh urusan umat. Sejarah telah membuktikan bahwa pemberlakuan sistem Islam secara menyeluruh selama 14 abad lamanya. Telah berhasil menyatukan tiga benua dengan tingkat keberagaman manusia yang sangat tinggi baik agama, ras, suku maupun bahasa. So, save Papua, Papua milik kita!
