By : Dewi Putri Handayani, S.Pd (
Member Penulis Ideologis)
Siapa yang tak kenal dengan bumi Cendrawasih, tanah yang begitu subur dan makmur. Bagian dari wilayah paling timur Indonesia yang lebih dikenal dengan Tanah Papua. Tanah yang begitu kaya akan barang tambang dan energi. Produsen tambang terbesar di dunia, mulai dari emas, timah, batu bara, bahkan uranium yang merupakan bahan dasar Nuklir.
Mirisnya, dengan sumber daya alam yang subur dan makmur ini ternyata tak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia khususnya Papua yang merupakan sumber kekayaan alam itu sendiri. Faktanya, masyarakat Papua saat ini hidup dalam keterbelakangan, dan dibiarkan hidup dalam kondisi yang tidak layak.
Tidak hanya itu, Papua juga termasuk daerah yang sering terjadi konflik. Belum hilang dari ingatan, pada bulan Desember 2018 hingga Juli 2019 Tim kemanusiaan Kabupaten Nduga menuliskan temuan detail korban jiwa dan pengungsi Nduga. Tim berhasil mengonfirmasi setidaknya ada 184 korban meninggal di Nduga. Selain menyebutkan tentang jumlah korban kemanusiaan, tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga juga menyampaikan mengenai kondisi memprihatinkan warga lokal yang sekarang menjadi pengungsi ditanah mereka sendiri.
Sungguh memprihatinkan untuk kedua kalinya Indonesia terancam kehilangan wilayahnya. Setelah sebelumnya Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Jika tidak ada penanganan yang serius bukan tidak mungkin Papua akan menyusul Timor Leste.
Ironisnya lagi, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, Rabu (28/08/2019),
Puluhan mahasiswa Papua kembali mengibarkan bendera Bintang Kejora yang menuntut referendum di depan Istana Merdeka, tepatnya pada bulan agustus. Bulan yang menjadi perayaan Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 ini ternodai dengan peristiwa aksi yang meminta kemerdekaan atas wilayahnya. Lalu, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka?
Jika merujuk pada sejarah, aksi yang dilakukan oleh OPM yang menuntut referendum ini tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Arab pada masa kekhilafahan Turki Usmani yang menuntut pemisahan diri dari wilayah negara Islam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para kapitalis asing dan aseng. Pada akhirnya menjadi salah satu penyebab runtuhnya Daulah Khilafah pada masa itu.
Pasalnya gerakan ini sudah mengarah pada aksi terorisme dan makar yang sesungguhnya. Diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini sengaja di design untuk melakukan upaya disintegrasi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi elit tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Victor (Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat) "tokoh-tokoh Papua yang selama ini bicara dengan pemerintah adalah orang-orang oportunis yang selalu masuk dalam konflik Papua untuk kepentingan pribadi dengan penguasa". CNN Indonesia, Sabtu (3/08/2019).
Pasalnya OPM ini didukung oleh negara-negara kapitalis seperti Amerika, China, Inggris, dan Australia. Negara-negara tersebut memiliki asset yang berharga di Papua. OPM hanyalah dijadikan alat oleh para kapitalis untuk mengusai sumber daya alam di Indonesia. Dengan berhasilnya Papua reperendum, artinya akan semakin mudah bagi mereka untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Serta akan semakin mudah bagi mereka untuk menguasai Indonesia. Jika Papua berhasil referendum, maka Papua telah masuk dalam cengkraman Amerika dan Indonesia berada diambang kehancuran.
Seharusnya negara berperan penting dalam menumpas gerakan OPM ini. Namun pada faktanya, negara tak berkutik. Sebab, kedaulatan telah digadaikan pada asing dan aseng. Lalu, kemana sikap NKRI harga mati yang digembar-gemborkan oleh segelintir oknum yang mengaku paling pancasilais.
Mereka hanyalah dijadikan "pion" kekuasaan oleh para tikus-tikus berdasi. Negara seakan dibungkam oleh para asing dan aseng, dan dijadikan "pion" oleh bangsa asing.
Hal ini tidak akan terjadi jika Islam diterapkan secara kaffah. Islam adalah agama yang sempurna, yang mempunyai solusi cemerlang untuk setiap problematika umat. Islam yang diterapkan secara kaffah akan menghasilkan pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap amanahnya sebagai pengurus seluruh urusan rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Islam. Menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang memprovokasi untuk memisahkan diri dari negara. Dengan ini, Islam mampu menjadi Junnah dan pemelihara setiap urusan umat. Islam yang diterapkan secara kaffah dalam bingkai daulah Khilafah.
